Republik Berita

Faisal: Saya Cuma Diajak Teman Ikut Demo

2009-11-19T00:22:00.000+07:00

JAKARTA, Sejumlah pengunjuk rasa yangberunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (18/11),mengaku tidak tahu untuk apa mereka berunjuk rasa.

Siang inisekitar 500 orang dari empat organisasi massa berunjuk rasa. Dari orasidan spanduk yang dibawa, mereka mengecam rekomendasi Tim Delapan danmeminta polisi dan kejaksaan melanjutkan perkara pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Ratusanorang itu mengklaim dirinya sebagai anggota organisasi massa GabunganRakyat Anti Korupsi (GARASI), Bangun Nusa, Forum Masyarakat PeduliKeadilan, dan Komite Pemuda Nusantara. Sejumlah demonstran yang ditanyaKompas.com mengaku berasal dari Tanah Tinggi, Johar Baru, Cengkareng, dan Manggarai.

Beberapa spanduk dan poster yang mereka bawa, antara lain, bertuliskan
"TimDelapan Bukan Malaikat", "Tim Delapan = Badut Hukum", "Presiden JanganTerpengaruh oleh Rekomendasi Tim Delapan", dan "Tim Delapan KumpulanBadut-badut Bermasalah, Jangan Diikuti".

Faisal (27), dariGARASI, mengaku tidak kenal siapa saja anggota Tim Delapan. Berkausoblong merah dengan celana jins dan bersandal jepit, Faisal berada ditengah kerumunan pengunjuk rasa. "Saya cuma diajak temen ikutan demo," kata Faisal yang mengaku sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta.

Senada dengan Faisal, Ronald (30) pun mengaku, ia ikut unjuk rasa ini karena diajak teman. Kompas.com bertanyapada lelaki yang memiliki tato di bahu kanan kirinya, kenapa kasusBibit-Chandra harus dilanjutkan. Ia menjawab sambil tertawa kecil,"Karena Tim Delapan sok kuasa."

*KOMPAS.com

Pendukung Kapolri Tak Tahu Nama Kapolri

2009-11-19T00:19:00.000+07:00

JAKARTA, Ratusan masyarakat melakukanaksi demontrasi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara,Jakarta, Rabu (18/11). Mereka mengecam rekomendasi Tim Delapan danmenyatakan mendukung Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untukmeneruskan proses hukum terhadap pimpinan (nonaktif) KomisiPemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Namun,entah karena sibuk atau tidak memperhatikan pemberitaan, kebanyakanpara pendemo tidak mengetahui nama orang yang dibelanya. Padahal,setelah kasus dugaan kriminalisasi Bibit dan Chandra mencuat, wajah dannama Kapolri kerap muncul di media cetak ataupun elektronik.

"Enggak tahu siapa (nama Kapolri)," ujar Sulaeman (27) kepada Kompas.com yangbertanya nama Kapolri. Meski tidak mengetahui siapa nama Kapolri,Sulaeman menilai Kapolri layak didukung. Pasalnya, kata dia, Bibit danChandra terbukti bersalah dan selayaknya mendapat hukuman.

Apa kesalahan Bibit dan Chandra? "Enggak tahu," jawab Sulaeman sambil tersipu.

Ubay(19), pengunjuk rasa lainnya, juga tidak mengetahui siapa nama Kapolri.Warga Cakung ini mengaku hanya mengetahui wajah Kapolri. "Wajahnyatahu, tapi namanya enggak," akunya.

Ia juga tidak mengetahuisecara pasti kasus yang menimpa Bibit-Chandra. Hanya sesekali iamengikuti pemberitaan mengenai kasus yang menyedot perhatian hampirsemua masyarakat Indonesia ini. "Itu kasus KPK. Masalah Bibit-Chandra,"ujarnya sambil berlalu.

Sama seperti dua pengunjuk rasalainnya, Ade (34) juga tidak mengetahui nama Kapolri. Ia hanyamengetahui nama Kapolri adalah Bambang, tanpa mengetahui nama belakangKapolri. "Namanya Bambang. Nama belakangannya siapa ya?" tanyanya.

Ademengaku bersimpati kepada Kapolri karena polisi telah bekerja kerasuntuk menegakkan hukum di Indonesia. "Teroris sudah ditangkap, kerjapolisi sudah baik," kata dia.

*Kompas.com

Inilah Dokumen Lengkap Rekomendasi Tim Delapan (6)

2009-11-18T23:58:00.000+07:00

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan verifikasi tersebut, Tim 8 menyimpulkan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
A. KESIMPULAN
1. Proses Hukum Chandra dan Bibit
a.Pada awalnya, proses pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyuapandan/atau pemerasan dalam kasus Chandra dan Bibit adalah wajar (tidakada rekayasa) berdasarkan alasan-alasan:
1) Testimoni Antasari Azhar
2) Laporan Polisi oleh Antasari Azhar
3) Rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro di Singapura di Laptop Antasari Azhar di KPK
4) Keterangan Anggodo tanggal 7 Juli 2009
5) Keterangan Anggoro tanggal 10 Juli 2009 di Singapura
6) Keterangan Ari Muladi.
b.Dalam perkembangannya Polisi tidak menemukan adanya bukti penyuapandan/atau pemerasan, namun demikian Polisi terlihat memaksakan dugaanpenyalahgunaan wewenang oleh Chandra dan Bibit dengan menggunakan:
1) Surat pencegahan ke luar negeri terhadap Anggoro;
2) Surat pencegahan dan pencabutan cegah keluar negeri terhadap Djoko Tjandra.
c.Polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Chandra dan Bibitatas dasar penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 23 UU TindakPidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP dan pemerasan berdasarkan Pasal 12 (e)Undang-undang Tindak Pidana Korupsi serta percobaannya berdasarkanPasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi.
d. Dalam gelar perkara tanggal 7Nopember 2009, Jaksa Peneliti Kasus Chandra dan Bibit juga menilaibahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik masih lemah.
e.Aliran dana dari Anggodo Widjojo ke Ari Muladi terputus dan tidak adabukti yang menyatakan uang tersebut sampai ke tangan pimpinan KPK.
2. Profesionalisme Penyidik dan Penuntut
Tim8 berkesimpulan profesionalisme penyidik dari Kepolisian dan penuntutdari Kejaksaan sangat lemah mengingat sangkaan dan dakwaan tidakdidukung oleh fakta dan bukti yang kuat. Fenomena mengikuti ‘apa yangdiinginkan oleh atasan’ dikalangan penyidik dan penuntut umum masihkuat, sehingga penyidik dan penuntut umum tidak bebas mengembangkantemuannya secara obyektif dan adil. Sehingga terkesan adanya rekayasa.Munculnya intruksi dari atasan tersebut, tidak terlepas dari
adanya benturan kepentingan pada atasan yang bersangkutan.
3. Makelar Kasus
Dalamproses verifikasi yang dilakukan oleh Tim 8, ditemukan dugaan kuat atasterjadinya fenomena Makelar Kasus (Markus). Fenomena ini tidak hanyaada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK danLPSK. Bahkan pada kasus lainnya, mafia hukum juga menjangkiti profesinotaris dan Pengadilan.
4. Institutional Reform
Tim8 juga menemukan adanya permasalahan institusional dan personal didalam tubuh kepolisian, kejaksaan, KPK, termasuk Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban (LPSK) sehingga menimbulkan disharmoni dan tidakefektifnya institusi-institusi tersebut dalam menjalankan tugas danwewenangnya.
B. REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, Tim 8 merekomendasikan kepada Presiden untuk:
1.Setelah mempelajari fakta-fakta, lemahnya bukti-bukti materil maupunformil dari penyidik, dan demi kredibilitas sistem hukum, dan tegaknyapenegakan hukum yang jujur dan obyektif, serta memenuhi rasa keadilanyang berkembang di masyarakat, maka proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto sebaiknya dihentikan. Dalam hal ini Tim 8 merekomendasikan agar:
a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih di tangan kepolisian;
b.Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP)dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan; atau
c. Jikakejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perludihentikan, maka berdasarkan asas opportunitas, Jaksa Agung dapatmendeponir perkara ini.
2. Setelah menelaah problematikainstitusional dan personel lembaga-lembaga penegak hukum dimanaditemukan berbagai kelemahan mendasar maka Tim 8 merekomendasikan agarPresiden melakukan:
a. Untuk memenuhi rasa keadilan, menjatuhkansanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukumyang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional padatubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan;
b. Melanjutkan reformasiinstitusional dan reposisi personel pada tubuh Kepolisian, Kejaksaan,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan saksi danKorban (LPSK) --tentu dengan tetap menghormati independensilembaga-lembaga tersebut, utamanya KPK.
Untuk mereformasilembaga-lembaga penegak hukum tersebut diatas maka Presiden dapatmenginstruksikan dilakukannya ‘governance audit’ oleh suatu lembagaindependen, yang bersifat diagnostic untuk mengidentifikasi persoalandan kelemahan mendasar di tubuh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.
3.Setelah mendalami betapa penegakan hukum telah dirusak olehmerajalelanya makelar kasus (markus) yang beroperasi di semua lembagapenegak hukum maka sebagai shock therapy Presiden perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus (markus) di dalam semua lembaga penegak hukum termasuk di lembaga peradilan dan profesi advokat; dimulai dengan pemeriksaan
secara tuntas dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Anggodo Widjojo dan Ari Muladi oleh aparat terkait.

4. Kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus korupsi Masaro; proseshukum terhadap Susno Duadji dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna diBank Century; serta kasus pengadaaan SKRT Departemen Kehutanan;hendaknya dituntaskan.
5. Setelah mempelajari semuakritik dan input yang diberikan tentang lemahnya strategi danimplementasi penegakan hukum serta lemahnya koordinasi di antaralembaga–lembaga penegak hukum, maka Presiden disarankanmembentuk Komisi Negara yang akan membuat program menyeluruh denganarah dan tahapan-tahapan yang jelas untuk pembenahan lembaga-lembagahukum, termasuk organisasi profesi Advokat, serta sekaligusberkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, due proccess of law, hak-hak asasi
manusia dan keadilan.

Jakarta, 16 November 2009
Ketua Tim 8,
Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution
Wakil Ketua Tim 8,
Irjen Pol (Purn) Prof. Drs. Koesparmono Irsan
Sekretaris Tim 8,
Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph. D.
Anggota Tim 8,
Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.
Anggota Tim 8,
Dr. Amir Syamsuddin, S.H., M.H.
Anggota Tim 8,
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph. D.
Anggota Tim 8,
Dr. Anies Baswedan
Anggota Tim 8,
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat

Inilah Dokumen Lengkap Rekomendasi Tim Delapan (5)

2009-11-18T23:57:00.000+07:00

BAB IV
HASIL VERIFIKASI MELALUI GELAR PERKARA
A. Atas Sangkaan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1. Kekurangan Fakta dari Penyidik
a.Tidak ada fakta yang diperoleh penyidik dalam mengkonstruksikan bahwaChandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto telah melakukan pemerasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan TindakPidana Korupsi dan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untukmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Ketiadaan fakta tersebutnampak pada ketidakmampuan penyidik di hadapan Tim 8 pada acara gelarperkara untuk menjelaskan alur penyerahan uang dari Ari Muladi kepadaBibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah maupun kepada Ade Raharjaserta berdasarkan keterangan Antasari Azhar, keterangan Ari Muladi, danBAP Ari Muladi tertanggal 18 Agustus 2009 (BAP Kedua), dan keteranganEdy Soemarsono, serta bantahan Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto
c.Dalam hal Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto sebagai tersangkamembantah telah menerima uang tersebut, mereka tidak berkewajibanmembuktikan bahwa mereka tidak menerima (karena dalam hukum pembuktian,tidak dikenal pembuktian secara negatif). Justru sebaliknya, bebanpembuktian berada pada pihak yang mendalilkan adanya sangkaan itu,dalam hal ini penyidik. Namun ternyata penyidik hanya memilikiketerangan Ari Muladi dan bahan petunjuk yang sangat lemah atau tidakmempunyai nilai kekuatan pembuktian.
d. Bahan petunjuk yang sangatlemah itu hanya berupa adanya mobil KPK yang keluar masuk di PasarFestifal dan Hotel Bellagio, yang kemudian dijadikan bukti petunjuk.Bukti petunjuk demikian adalah sangat lemah karena baru merupakansebuah bahan untuk membentuk sebuah bukti. Keterangan tentang mobil KPKitu harus disesuaikan dengan bahan pembentuk bukti petunjuk yang lain(keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa). Kalau keterangan AriMuladi digunakan sebagai bahan, maka jelas sangat lemah atau tidakdapat digunakan karena keterangan Ari Muladi merupakan upaya pembelaandiri bagi Ari Muladi.
2. Lemahnya Bukti yang digunakan oleh Penyidik
a.Untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 15 UU Pemberantasan TindakPidana Korupsi, maka yang harus dibuktikan adalah apakah unsur-unsurPasal 12 huruf e dan Pasal 15 itu terpenuhi atau tidak. Unsur-unsurpasal tersebut adalah:
1) Pegawai negeri atau penyelenggara;
2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya;
3) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan; atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
Sedangkan unsur-unsur Pasal 15 adalah:
1) Setiap orang;
2) Melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
b.Dalam pemeriksaan oleh Tim 8, ternyata penyidik tidak memiliki cukupbukti untuk membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum.
Karena alat bukti yang dimiliki penyidiktentang aliran uang dari Anggoro Widjojo terhenti di Ari Muladi(missing link). Alat bukti untuk membuktikan unsur percobaan,pembantuan, atau permufakatan jahat juga tidak dimiliki penyidik.
c.Keterangan Edi Soemarsono dan Antasari Azhar merupakan keterangan yangdiperoleh dari orang lain (testimonium de auditu), oleh karenanya tidakdapat dipakai sebagai alat bukti (185) ayat (1) KUHAP) juncto Pasal 1angka 27 KUHAP. Disamping itu juga, keterangan Edy Soemarsono merupakanpendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran sendiri, berdasarkancerita orang lain yang tidak dapat digunakan sebagai keterangan saksi(Pasal 185 ayat (5) KUHAP).
d. Keterangan Ari Muladi mengenaipenyerahan uang itu, kalaupun benar, juga merupakan keterangan yangberdiri sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti(unus testis nullus testis), satu saksi bukanlah saksi; terlebihketerangan tersebut sudah dicabut. Alat bukti berupa petunjuk yangdimiliki penyidik juga tidak berdasar karena hanya berdasarkan asumsisaja, tidak berdasarkan pada rangkaian keterangan dari saksi-saksi yangada.
e. Hal yang terungkap di hadapan Tim 8 justru inisiatifpemberian uang berasal dari Anggoro Widjojo yang kemudian memintabantuan Anggodo Widjojo menghubungi KPK terkait penggeledahan PT.Masaro. Dengan demikian, yang terjadi adalah percobaan penyuapan, bukanpemerasan sebagaimana didalilkan oleh Anggoro Widjojo/Anggodo Widjojo.Oleh karena itu Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo dan Ari Muladi harusdijadikan tersangka karena mencoba menyuap kedua tersangka. Ari Muladijuga dapat dikenai pasal penipuan dan/atau penggelapan (kumulatif).
Berdasarkanuraian di atas, maka tidak ada pidana bagi Chandra M. Hamzah dan BibitS. Rianto, karena yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan pidana(nulla poena sine crimine).
B. Atas Sangkaan atas Pasal 421 KUHP juncto Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1. Kekurangan Fakta dari Penyidik
a.Tidak ada fakta yang diperoleh penyidik dalam mengkonstuksikan bahwaChandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto telah melakukan penyalahgunaanwewenang atau kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHPjuncto Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Dihadapan Tim 8, pada acara gelar perkara, penyidik tidak memiliki cukupbukti yang membuktikan Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto memaksapejabat imigrasi untuk mencegah Anggoro Widjojo berpergian keluarnegeri dan memaksa pejabat imigrasi untuk mencabut pencegahanberpergian ke luar negeri atas nama Joko S. Tjandra.
c. Pimpinan KPKdi hadapan Tim 8 menjelaskan bahwa pencegahan Anggoro Widjojo danpencabutan pencegahan Joko S. Tjandra telah sesuai dengan mekanismeyang ada dan telah berlangsung sejak pimpinan KPK periode pertama.
2. Lemahnya Bukti yang digunakan oleh Penyidik
a.Dalam membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan pidanapenyalahgunaan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHPjuncto Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang harusdibktikan adalah unsur-unsur dalam pasa-pasal tersebut. Unsur-unsurPasal 421 KUHP adalah:
1) Pejabat;
2) Menyalahgunakan kekuasaan;
3) Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.
Sedangkanpasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pidanaminimal dan pidana maksimal bagi yang melanggar Pasal 421 KUHP. Dengandemikian, yang harus penyidik/penuntut umum buktikan adalah unsur-unsurPasal 421 KUHP.
b. Alat bukti yang dimiliki penyidik dalammenjerat Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto atas dugaanpenyalahgunaan kekuasaan sangat lemah karena tidak ada saksi-saksi yangmenerangkan bahwa ada unsur “memaksa” dalam pencegahan perpergiankeluar negeri atas nama Anggoro Widjojo dan pencabutan pencegahanberpergian keluar negeri atas nama Joko S. Tjandra.
c. Dalammemeriksa Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto, Penyidik hanyamendasarkan pada penilaian bahwa pencegahan bepergian keluar negeriatas nama Anggoro Widjojo dan pencabutan pelarangan perpergian keluarnegeri atas nama Joko S. Tjandra melanggar prinsip kolektif kolegial;status Anggoro Widjojo belum tersangka; dan terhadap Anggoro Widjojobelum dilakukan penyelidikan/penyidikan terlebih dulu, sehinggadirumuskan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan/wewenang.
Terhadapprinsip pengambilan keputusan yang bersifat kolektif-kolegial, pimpianKPK pada 5 November 2009 telah menjelaskan kepada Tim 8 antara lainbahwa KPK telah memiliki mekanisme yang ditetapkan secara internaltentang pelaksanaan musyawarah antar pimpinan sebagai realisasi kepadaputusan yang sifatnya kolektif itu. Karena KPK diberikan kewenanganjuga mengatur sendiri mekanisme dalam menetapkan kebijakan sebagaimanayang diatur dalam pasal 25 ayat (2) UU KPK.
Hal tersebut telahberlangsung sejak pimpinan KPK pada periode pertama. Selain itu, adakonvensi atau kesepakatan di internal KPK bahwa pencegahan berpergiancukup dilakukan oleh komisioner yang membawahi tugas tersebut. Dan itusudah diatur pula dalam Surat Keputusan Pimpian KPK No.KEP-447/01/XII/2008 tentang Perubahan Keputusan Pimpinan KPK No.KEP-33/01/I/2008 tentang Pembagian Tugas Pimpinan KPK Periode tahun2007-2011.
d. Terhadap pelarangan perpergian keluar negeri atasnama Anggoro Widjojo yang berstatus sebagai tersangka. Pasal 12 ayat(1) huruf b UU KPK tegas menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugaspenyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalampasal 6 huruf c, KPK berwenang memerintahkan kepada instansi terkaituntuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri.” Kata“penyelidikan” dan “seseorang” pada rumusan pasal tersebut menunjukanbahwa KPK berwenang memerintahkan instansi terkait (imigrasi) untukmencegah seseorang berpergian ke luar negeri apapun status orang itu,asalkan terkait
dengan perkara korupsi yang sedang diselidiki KPK.Oleh karena itu, pencegahan seseorang oleh KPK tidak harus berstatustersangka.
e. Terkait dengan Anggoro Widjojo, pencegahan yangbersangkutan berpergian ke luar negeri karena KPK sedang menanganiperkara lain yakni, kasus Yusuf Erwin Faisal dan sudah incracht). Dalamperkara itu, Anggoro menyuap Yusuf Erwin Faisal dan pejabat diDepartemen Kehutan (MS Kaban). Tindakan penyidik mengkaitkanketerlambatan penanganan kasus Masoro dengan utang jasa Chandra M.Hamzah terhadap MS Kaban sangat tidak berdasar.
f. Pencabutanpencegahan atas nama Joko S. Tjandra juga tidak menyalahi ketentuankarena KPK sedang menyelidiki keterkaitan antara aliran uang dari PT.Mulia Graha Tatalestari sebesar 1 US$ kepada Urip Tri Gunawan-ArtalytaSuryani. Dalam persidangan, tidak ditemukan keterlibatan Joko S.Tjandra dalam perkara suap Artalyta Susryani kepada Urip Tri Gunawansehingga KPK mencabut pencegahan berpergian ke luar negeri tersebut.
Berdasarkan hal-hal di atas, tidak cukup bukti bahwa kedua tersangka melakukan
penyalahgunaan kekuasaan/wewenang sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik.

Inilah Dokumen Lengkap Rekomendasi Tim Delapan (4)

2009-11-18T23:55:00.000+07:00

BAB III
TEMUAN TIM 8
A. DUGAAN MAKELAR KASUS

Berdasarkanrekaman pembicaraan yang telah diperdengarkan di sidang MK dimanaterdapat nama dan penyebutan nama-nama sebagai berikut:

a. AnggoroWidjojo yang merupakan Tersangka KPK dalam kasus korupsi PT. MasaroRadiokom, yang berperan sebagai penyedia dana yang bertujuan agarkasusnya dapat dihentikan.

b. Anggodo Widjojo yang merupakan adik dari Anggoro, yang berperan besar dalam kemungkinanproses rekayasa dan mengatur proses hukum Chandra M. Hamzah dan BibitS. Rianto dengan para oknum pejabat Kepolisian, Kejaksaan, KPK, LPSKdan Pengacara.

c. Susno Duadji yang merupakan Kepala Badan Resersedan Kriminal Mabes Polri – disebutkan berulangkali dengan istilah Truno3 – yang meskipun tidak terlibat pembicaraan telepon hasil sadapan,namun berdasarkan pernyataan Anggodo, Susno Duadji memiliki peransentral dalam penetapan tersangka terhadap Chandra M. Hamzah dan BibitS. Rianto dan memiliki komitmen tinggi terhadap Anggodo.
d. AbdulHakim Ritonga yang merupakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum(Jampidum) ketika penyadapan dilakukan, disebut sebanyak 24 kali dalamrekaman sebagai oknum yang memiliki peran penting dalam rencana yangdisiapkan oleh Anggodo, serta diklaim memiliki dukungan dari RI 1,sebagaimana diungkapkan oleh rekan Anggodo, Yuliana Gunawan.

e.Wisnu Subroto yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Intelejen(Jamintel). Berperan aktif dalam merancang dan berkomunikasi denganAnggodo khususnya dalam proses penyidikan Chandra M. Hamzah dan BibitS. Rianto.

f. Irwan Nasution yang merupakan Jaksa pada Jamintel. Disebut dalam rekaman sebanyak 9 kali;
g.Farman yang merupakan Penyidik pada Mabes Polri, disebut dalam rekamansebanyak 8 kali dan memiliki peran penting dalam penyusunan BAP KasusChandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto;

h. Ketut [Sudiarsa] dan Mira [Diarsih] yang merupakan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
i. Bonaran Situmeang, Kosasih dan Alex yang merupakan pengacara dari Anggodo.
j. Eddy Sumarsono
k. Ari Muladi

l. Yuliana Gunawan

Terdapatdugaan terjadinya ‘permainan’ antara aparat penegak hukum denganpihak-pihak masyarakat biasa. Permainan ini yang memunculkan kesanadanya masyarakat biasa yang dapat menyelesaikan atau mengatur perkaradengan imbalan sejumlah uang yang disebut sebagai makelar kasus(markus).

B. DASAR PENYIDIKAN POLRI
1. Inisiatif dari Antasari Azhar terkait Testimoni

Terkaittestimoni Antasari Azhar berdasarkan rekaman pembicaraannya denganAnggoro Widjojo, serta Laporan kasus penyuapan Masaro yang kemudiandijadikan dasar untuk menyangka Chandra dan Bibit, Tim 8 menemukanperbedaan keterangan dari Antasari Azhar sendiri maupun antaraketerangan Antasari Azhar dengan penyidik. Pada pertemuan pertamadengan Tim 8 tanggal 7 November 2009, Antasari Azhar menyatakan bahwatestimoni dibuat tanggal 16 Mei 2009. Namun, pada pertemuan keduadengan tim 8 tanggal 8 November 2009, Antasari menyatakan bahwatestimoni itu dibuat tanggal 16 Juni 2009. Ini berbeda denganketerangan penyidik Polri bahwa mereka baru mengetahui adanya kasuspemerasan Anggoro setelah adanya penyitaan laptop KPK pada 11 Juni2009. Antasari Azhar kemudian membuat laporan resmi perihal dugaan suappimpinan KPK kepada Kepolisian yang disampaikan tanggal 6 Juli 2009.
Perbedaan keterangan tersebut berimplikasi pada Laporan Polisi (LP) di atas apakah berdasarkan permintaan Antasari Azhar ataukah permintaan dari penyidik.
Perbedaan ini berpotensi menjadi masalah ketika kasus Chandra dan Bibit masuk ke persidangan.Antasari Azhar sebagai Saksi Pelapor akan menyampaikan keterangan yangdigunakan oleh penyidik dan Jaksa Penutut Umum. Ini menjadi salah satu faktor tidak kuatnya proses hukum atas Chandra dan Bibit di persidangan.

Dari hasil verifikasi, Tim 8 berpandangan – utamanya setelah melihat rekaman video penyitaan barang bukti di ruang kerja Antasari Azhar di KPK – bahwa inisiatif awal pengungkapan kasus dugaan suap terkait PT Masaro ini sebenarnyalah dilakukan oleh AntasariAzhar. Di dalam rekaman video jelas tergambar bahwa Antasari memangdatang ke kantornya untuk mengambil rekaman pembicaraan dirinya denganAnggoro yang tersimpan di dalam komputer jinjingnya. Antasarikemungkinan berupaya mengalihkan isu hukum yang sedang dihadapinya,terkait pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, dengan menarik pula pimpinanKPK ke dalam kasus hukum PT. Masaro, melalui testimoni yang dibuatnyaberdasarkan rekaman pembicaraan Antasari dengan Anggoro Widjojo.

2. Inisiatif Pertemuan Susno Duadji dengan Anggoro Widjojo

Padatanggal 7 Juli 2009 KPK telah mengeluarkan surat perintah penangkapankepada Anggoro Widjojo. Surat dikirim KPK ke Kabareskrim dengan nomorSprindik 25/01/VI/2009 tanggal 19 Juni tahun 2009 dan disertai suratperintah penangkapan no. KEP-04/P6KPK/VII/2009 bertanggal 7 Juli 2009.Namun demikian pada tanggal 10 Juli 2009, Susno Duadji melakukanpertemuan dengan Anggoro di Singapura dengan alasan Anggoro hanya maubertemu dengan Kabareskrim untuk menyampaikan keterangan (BAP) terkaitdugaan
penyuapan/pemerasan oleh pimpinan KPK. Pertemuan di Singapura tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Kapolri.

Padasaat itu tidak diketahui apakah penyidik melakukan pemeriksaan atasAnggoro untuk kemudian dibuatkan BAP. Dalam keterangan penyidik BAPatas Anggoro yang intinya menyatakan Anggoro diperas oleh sejumlahpimpinan KPK.
Hanya saja Tim 8 menemukan fakta bahwa BAP dibuat diluar negeri (di Singapura) dan tidak di Kedutaan Besar RepublikIndonesia, Singapura. Secara yuridis formal BAP oleh Kepolisian di luarnegeri hanya dapat dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia.
Olehkarenanya BAP atas Anggoro yang menjadi dasar bagi sangkaan terhadapChandra dan Bibit dapat dipertanyakan oleh Tim Pembela Chandra danBibit keabsahannya. BAP yang dibuat di luar negeri namun tidak diKedutaan Besar Republik Indonesia merupakan faktor yang tidak kuat bagisangkaan dan dakwaan atas Chandra dan Bibit.

3. Kronologi 15 Juli (Ditandatangani Anggodo Widjojo dan Ari Muladi)
Penyidik dalam melakukan proses hukum atas Chandra dan Bibit mendasarkan pada Kronologiyang dibuat oleh Anggodo Widjojo dan Ari Muladi. BAP Ari Muladididasarkan pada kronologi ini. Dalam kronologi disebutkan sejumlahtanggal dimana Ari Muladi menyerahkan uang kepada Ade Rahardja yanguntuk selanjutnya Ade Rahardja menyerahkan uang tersebut kepadasejumlah Pimpinan KPK.
Untuk diketahui Kronologi tersebut dibuat setelah pertemuan Susno Duadji dan Anggoro di Singapura pada tanggal 10 Juli 2009.
Kronologiyang dijadikan dasar oleh penyidik oleh Ari Muladi telah dicabut. AriMuladi menyampaikan bahwa uang diserahkan kepada Yulianto.
Denganpencabutan maka Kronologi tidak dapat dijadikan dasar yang kuat.Pencabutan tidak berarti pengakuan pertama Ari Muladi tidak dapatdipercaya, tetapi Ari Muladi sendiri sebagai pihak yang tidak dapatdipercaya.
Penggunaan Kronologi oleh penyidik sebagai dasar untuk menyangka adalah lemah mengingat kredibilitas Ari Muladi. Penyidik kelihatannya bersikukuh pada urutan kejadian sesuai dengan Kronologi Anggodo.

4. Petunjuk
Penyidikmenggunakan petunjuk untuk membuktikan bahwa Kronologi sudah benar.Petunjuk yang dimiliki oleh penyidik adalah sejumlah mobil KPK yangmemasuki area Bellagio dan Pasar Festival pada tanggal-tanggal yangdisebutkan dalam Kronologi. Penyidik telah mendapatkan bukti berupafoto masuknya mobil-mobil KPK. Hanya saja ketika Tim 8 bertanya apakahmobil-mobil tersebut adalah mobil yang digunakan oleh Bibit ataupunChandra maka penyidik tidak dapat memberi konfirmasi. Disamping itu,jumlah mobil yang disebutkan berjumlah banyak yang ditandai dengan platnomor berbedabeda.
Oleh karenanya petunjuk ini tidak dapatmemperkuat BAP Ari Muladi yang didasarkan pada Kronologi. Petunjuk initidak sama dengan petunjuk yang digunakan untuk menyangka dan mendakwaPolycarpus dalam kasus kematian Munir.
Ini merupakan bukti tidakkuatnya dasar yang digunakan oleh penyidik untuk menyangka Chandra danBibit menerima uang dari Ari Muladi sebagai bentuk pemerasan.

5. BAP Ade Rahardja
AdeRahardja sebagai tokoh sentral yang menghubungkan uang yang diterimaoleh Ari Muladi dari Anggodo ke sejumlah pimpinan KPK dalam BAPmenyatakan tidak mengenal Ari Muladi.
Ade Rahardja juga melakukan sangkalan bahwa pada waktu-waktu yang ada dalam kronologi ia berada di Bellagio atau Pasar Festival.
Kalaupunbenar bahwa Chandra dan Bibit menerima uang dari Ari Muladi berdasarkankronologi maka Ade Rahardja harus ditetapkan sebagai tersangka olehpenyidik. Namun hingga kedatangan Ade Rahardja ke Tim 8, Ade Rahardjatidak dalam status sebagai tersangka.
Oleh karenanya ini merupakantidak kuatnya proses hukum yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntutumum bila dilimpahkan ke pengadilan.

6. BAP Bambang Widaryatmo
Meskipundalam Kronologi disebutkan bahwa Bambang Widaryatmo menerima uang namunhingga kedatangan Bambang Widaryatmo ke Tim 8, tidak ada permintaan BAPoleh penyidik terhadap hal ini.
Bambang Widaryatmo dimintai keterangan yang telah dibuatkan BAPnya oleh penyidik dalam pasal penyalahgunaan wewenang.
Olehkarenanya proses hukum terhadap Chandra dan Bibit sangat lemah biladibawa ke pengadilan karena Kronologi yang digunakan oleh penyidikternyata tidak diikuti secara konsisten. Kronologi seolah digunakansepanjang ada keterkaitannya dengan Chandra dan Bibit dalam melakukanpemerasan.

7. Rekaman Penyadapan Telpon Anggodo Widjojo oleh KPK

Sebagianbesar materi pembicaraan Anggodo berdasarkan hasil penyadapan KPK yangtelah diperdengarkan secara umum dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada3 November 2009, menunjukkan keterangan dan infomasi adanya alur atauproses penyesuaian BAP yang disusun oleh Penyidik dengan kronologi yangdibuat Anggodo. Kurun waktu pembicaraan Anggodo dalam rekaman tersebutadalah periode Juli-September 2009, jika bandingkan dengan penyusunanBAP dan perumusan sangkaan terhadap Chandra dan Bibit maka
terdapatkesamaan periode waktu. Terdapat beberapa kalimat dalam rekaman yangmenunjukkan infomasi bahwa Anggodo mempengaruhi dan berkoordinasidengan oknum penyidik, kejaksaan dan pengacara untuk memastikan bahwaBAP Saksi semuanya sesuai dengan kronologi yang dibuatnya.

8. Rekaman Penyadapan KPK terkait Lucas dan Susno Duadji
KPKmulai menyelidiki dugaan suap terkait Bank Century sejak 25 November2008. Terkait penyelidikan, KPK mengakui memiliki rekaman penyadapanpembicaraan di antaranya antara Lucas dan Susno Duadji. Pembicaraanterkait upaya pencairan dana Budi Sampoerna. Dalam upaya pencairantersebut, Susno Duadji mengeluarkan dua surat klarifikasi tertanggal 7April dan 17 April 2009.
Dalam pertemuan dengan Tim 8, Susno Duadjimembantah menerima suap dalam pencairan dana Budi Sampoerna tersebut.Dia mengatakan, sengaja menyusun skenario pembicaraan seolah-olah akanmenerima suap. Maksudnya untuk melakukan latihan penyadapan bagi KPK,dan sekaligus latihan “kontra intelijen”. Hanya ketika ditanya apakahpihak ketiga (Lucas) mengetahui bahwa tindakan ini merupakan kontraintelijen diketahui, jawabannya adalah tidak.
Meski membantah, SusnoDuadji mengakui ada pertemuan di Hotel Ambhara dan sempat mendesainsuatu rencana penyerahan dengan menggunakan tas, yang diakuinya kosong.Keterangan dan bantahan Susno Duadji terkait pura-pura akan menerimasuap demikian, diragukan oleh Tim 8.
Selanjutnya, adanya rekamanpenyadapan KPK tersebut, sempat membuat Susno Duadji tidak berkenan dansalah satunya memunculkan istilah “Cicak vs Buaya” dalam wawancaradengan Majalah Tempo.

C. TERKAIT SANGKAAN PEMERASAN OLEH CHANDRA M. HAMZAH DAN BIBIT S. RIANTO

1. Perumusan Dan Perubahan Sangkaan yang Janggal
Padaawalnya Penyidik memulai proses hukum berdasarkan testimoni dan laporanresmi dari Antasari Azhar yang pada pokoknya terdapat dugaan penyuapanatau pemerasan. Namun pada tanggal 7 Agustus 2009 melalui proses gelarperkara dengan Kejaksaan diperoleh fakta adanya tindak pidanapenyalahgunaan wewenang oleh dua tersangka yang melanggar pasal 21 ayat5 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Sedangkan perumusan sangkaan pemerasan (Pasal 12 b dan 15 UU 31/1999 tentang
penyuapandan pemerasan) diperoleh setelah adanya petunjuk dari Jaksa PenuntutUmum (P16) yang menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut dalamkaitannya untuk melakukan pemerasan. Pada tanggal 15 September 2009,Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto ditetapkan sebagai tersangkadengan sangkaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang jabatan

2. Unsur Pemerasan yang Lemah
Penyidikhanya berpegang pada keterangan Ari Muladi bahwa pimpinan KPK-lah yangberinisiatif awal untuk meminta sejumlah dana (atensi) kepada Anggoro.Faktanya: Ari Muladi, sesuai dengan BAP pertama tanggal 11 Juli 2009,menyatakan hanya berhubungan dengan Ade Rahardja, bukan pimpinan KPK.Menurut Ari Muladi, permintaan atensi dari pimpinan KPK tersebut hanyadia dengar dari Ade Rahardja. Bahkan keterangan Ari Muladi tersebutpada akhirnya dicabut (BAP tanggal 18 Agustus 2009 dan BAP Lanjutantanggal 26 Agustus 2009)
dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Ade Rahardja maupun pimpinan KPK.
AdeRahardja dalam kesaksiannya juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernahbertemu dengan Ari Muladi terkait dengan dugaan suap atau pemerasanoleh pimpinan KPK. Ade juga membatah telah menerima sejumlah uang dariAri Muladi serta membantah semua keterangan sebagaimana tertuang dalamkronologi Anggodo.
Dengan demikian, Penyidik dihadapan Tim 8 tidakdapat menunjukkan bukti adanya unsur permintaan atensi (pemerasan) daripimpinan KPK. Penyidik harus membuktikan bahwa keterangan dari AriMuladi dan Ade Rahardja tidak benar, disisi lain Penyidik dihadapan Tim8 menyatakan tidak memiliki saksi fakta atau bukti lain yangmenunjukkan adanya permintaan atensi dari pimpinan KPK. Penyidik hanyamemiliki petunjuk-petunjuk, yang petunjuk itu sendiri telah dicabutoleh yang bersangkutan.
Masih terkait dengan inisiatif untukmeminta uang, fakta menunjukkan bahwa Anggodo sebagaimana tertuangdalam kronologi yang dibuatnya sendiri tanggal 15 juli 2009, pernahmenyatakan bahwa meminta bantuan Ari Muladi yang memiliki teman di KPKuntuk “mengurus” kasus PT Masaro Radiokom setelah penggeledahanterhadap perusahaan tersebut oleh KPK tanggal 29 Juli 2008, haltersebut dibenarkan oleh Ari Muladi bahwa Anggodo meminta tolong kepadadirinya untuk menyelesaikan kasus PT Masaro Radiokom. Dengan demikian,inisiatif awal pertama kali untuk melakukan suap justru muncul dariAnggoro/Anggodo.

3. Penyerahan Uang Kepada Pimpinan KPK Tidak Didukung Bukti Hukum yang Kuat
Polisimendasarkan pada kesaksian Ari Muladi yang pada keterangan BAP pertamatanggal 11 Juli 2009 yang menyatakan bahwa uang tersebut diserahkankepada Pimpinan KPK melalui Ade Rahardja.
Keterangan lain yangdigunakan Penyidik adalah pernyataan Edy Sumarsono yang mengakumendengarkan pernyataan Ari Muladi saat pertemuan dengan Antasari Azhardi Malang pada 29 November 2008 yang pada pokoknya Ari Muladi mengakutelah menyerahkan sejumlah uang kepada M. Yasin bersama-sama dengan AdeRahardja.
Padahal, akhirnya Ari Muladi merubah BAP pertamanyatanggal 11 Juli 2009, dan menyatakan dalam BAP Perubahan (BAP tanggal18 Agustus 2009 dan BAP Lanjutan tanggal 26 Agustus 2009) bahwa diatidak menyerahkan sejumlah uang kepada Ade Rahardja. Uang yang diaterima dari Anggodo digunakan sebagian untuk keperluan hidupnya dansebagian diserahkan kepada orang yang bernama Yulianto.
Ade Rahardjajuga membantah semua keterangan Ari Muladi dan menyatakan tidak pernahbertemu dengan Ari Muladi. Orang yang disebut sebagai Yulianto, hinggasaat ini belum diketahui keberadaannya. Ari Muladi bahkan tidakmengetahui alamat, nomor telepon maupun segala hal terkait denganidentitas Yulianto.
Bibit Samad Rianto sebagaimana disebut dalamkronologi yang dibuat Ari Muladi dan Anggodo bahwa yang bersangkutantelah menerima uang pada 15 Agustus 2008 di Belaggio Residence adalahtidak benar karena pada saat itu Bibit Samad Rianto berada di Peru.Begitupun dengan Chandra M. Hamzah menyatakan bahwa pada tanggalpenyerahan uang tanggal 27 Februari 2009 sebagaimana disebut dalamkronologi Anggodo, yang bersangkutan tidak berada di Pasar Festival.
Terhadapketerangan-keterangan tersebut, Penyidik tetap bersikukuh padakesaksian Ari Muladi sesuai BAP pertama meskipun BAP tersebut telahdirubah (dicabut sebagian). Penyidik hanya menggunakanpetunjuk-petunjuk berupa keberadaan sejumlah mobil KPK di PasarFestival dan Hotel Bellagio pada waktu yang bersamaan sesuai kronologi,karcis parkir a.n. mobil KPK di Pasar Festival dan Hotel Bellagio, liedetector untuk membuktikan bahwa pencabutan keterangan oleh Ari Muladiadalah bohong, Surat keterangan dari suatu Kelurahan di Surabaya yangmenyatakan bahwa benar tidak ada warga yang bernama Yulianto, danpetunjuk lainnya yang mengarah pada keberadaan Ade Rahardja, Chandra M.Hamzah dan Bibit S. Rianto pada waktu dan tempat sesuai dengankronologi Anggodo.

4. Ketidakyakinan Antasari Azhar Terhadap Suap Kepada Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto
AntasariAzhar menyatakan tidak yakin dengan bahwa Chandra M. Hamzah dan BibitS. Rianto menerima sejumlah uang dari Anggoro. Antasari Azhar jugamenegaskan bahwa testimoni yang dibuatnya adalah testimoni Anggoro,sehingga tidak ada satupun urutan kejadian dalam kronologi kasus iniyang disaksikan atau diketahui secara langsung oleh Antasari Azhar.

5. Ari Muladi Sebagai Saksi Sekaligus Tersangka
AriMuladi dijadikan tersangka oleh Kepolisian pada tanggal 18 Agustus 2009dengan tuduhan penipuan dan atau penggelapan terhadap Anggodo sertapemalsuan surat. Penipuan dan atau penggelapan disangkakan kepada AriMuladi terkait dengan penggunaan uang yang diberikan Anggodo, yang padaawalnya ditujukan untuk pimpinan KPK namun kemudian digunakan sendirioleh Ari Muladi dan sebagian diserahkan kepada Yulianto. Uang yangditerima Ari Muladi dari Anggodo, menurut pengakuan Ari, adalah:

· US$ 404.600 (setara dengan Rp. 3.750.000.000,-) pada 11 Agustus 2008.
· Rp 400.000.000 pada 13 November 2008.
· Dolar Singapur $ 124.920 (setara dengan Rp. 1.000.000.000,-) pada 13 Februari 2009.

Sedangkanpemalsuan surat disangkakan terhadap Ari Muladi terkait denganpemalsuan Surat Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri a.n. AnggoroWidjojo Cs. Kepada Dirjen Imigrasi Up. Direktur Penyidikan danPenindakan Keimigrasian Nomor: R-85/22/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009 yangdidalamnya terdapat tanda tangan Chandra M. Hamzah dan Bibit S Rianto.

6. Anggodo Widjojo Tidak Dijadikan Tersangka
Dalampengumpulan fakta, diketahui bahwa Kepolisian tidak menetapkan Anggodosebagai tersangka dalam kasus ini. Sesuai dengan kronologi yangdibuatnya sendiri tanggal 15 Juli 2009, secara jelas menunjukkan bahwainisiatif untuk “mengurus” kasus PT Masaro Radiokom, pertama kalimuncul dari Anggodo dengan meminta bantuan Ari Muladi yang dianggapmemiliki teman di KPK.
Dalam BAP Ari Muladi tanggal 18 Agustus 2009juga dinyatakan bahwa Anggodo meminta tolong kepada Ari Muladi untukmenyelesaikan perkara yang terjadi di PT. Masaro Radiokom.
Dengandemikian semestinya orang yang memiliki inisiatif awal dan menyediakandana untuk melakukan penyuapan dapat dianggap terlibat dalam kasus inisehingga sudah selayaknya untuk dijadikan tersangka.

7. Perubahan BAP Ari Muladi
AriMuladi telah merubah BAP pertama dengan menyatakan bahwa dia tidakpernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi dengan Ade Rahardja. AriMuladi juga menyatakan bahwa dia tidak pernah mendengar Ade Rahardjameminta sejumlah uang untuk pengurusan PT Masaro serta tidak pernahmenyerahkan uang kepada Ade Rahardja. Ari Muladi menyatakan pula bahwauang yang diperolehnya dari Anggodo, dia pakai sendiri dan sebagian diaserahkan kepada seseorang bernama Yulianto.
Ari Muladi jugamenyatakan bahwa Surat Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri a.n.Anggoro Widjojo Cs. adalah palsu dan dibuat oleh Ari Muladi besertaYulianto pada 6 Juni 2009 di daerah Matraman.
Atas perubahan BAP dan keterangan tersebut, Penyidik tetap bersikukuh dengan BAP
sebelumperubahan (11 Juli 2009) dan memilih untuk menggunakan lie detectoruntuk membuktikan bahwa BAP kedua dari Ari Muladi adalah bohong.
Penggunaan lie detector juga menjadi catatan Tim 8, khususnya keakuratan dan proses penggunanaan mesin tersebut.

D. TERKAIT PENYALAHGUNAAN WEWENANG
1.Prosedur Penerbitan Dan Pencabutan Surat Larangan Bepergian Ke LuarNegeri (Cegah) Tidak Melanggar Standard Operating Procedure KPK
Prosespenerbitan dan pencabutan surat telah sesuai dengan Standar OperatingProcedure (SOP) KPK. Hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan PimpinanKPK No. KEP-447/01/XII/2008 tentang Perubahan Keputusan Pimpinan KPKNo. KEP-33/01/I/2008 tentang Pembagian Tugas Pimpinan KPK Periode tahun2007-2011. Dalam UU KPK juga mengatur bahwa KPK diberikan kewenangan
mengatursendiri mekanisme dalam menetapkan kebijakan sebagaimana yang diaturdalam pasal 25 ayat (2) UU KPK, sehingga jikalau terjadi kekeliruandalam penerapan wewenang, maka hal tersebut bukan masuk dalam ranahpidana, namun masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara. Namundemikian, Penyidik tetap bersikukuh menganggap SOP KPK bertentangandengan UU KPK.

2. Tidak Terpenuhinya Unsur Pemaksaan dalam Penerbitan Dan Pencabutan Surat Larangan Bepergian Ke Luar Negeri
TumpakHatorangan Panggabean, Ketua KPK sementara, menyatakan bahwa tidak adaunsur pemaksaan dan tidak ada seorangpun termasuk Dirjen Imigrasi yangdipaksa dalam penerbitan dan pencabutan Surat larangan Bepergian keLuar Negeri yang ditandatangani oleh Chandra M Hamzah dan Bibit SamadRianto. Padahal Pasal yang dituduhkan kepada Chandra dan Bibitmengharuskan adanya pembuktian unsur pemaksaan dengan kewenangan.
Namunpenyidik tetap bersikukuh bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenangdengan hanya mendasarkan pada penafsiran UU KPK dan tidak terpenuhinyabukti formil terkait persetujuan kolektif dalam penerbitan surattersebut.

3. Pimpinan-Pimpinan KPK Terdahulu Melakukan Prosedur yang Sama
Terdapatkonvensi atau kesepakatan di internal KPK sejak periode pertama hinggaperiode saat ini bahwa dalam menerbitkan atau mencabut Surat LaranganBepergian Ke Luar Negeri (Cegah) tidak perlu melalui rapat pimpinankolektif, namun cukup ditandatangani oleh pimpinan KPK yang menanganikasus tersebut dan menyampaikan salinan surat tersebut kepada pimpinanKPK lainnya. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan beberapa mantanpimpinan KPK.

4. Pencabutan Surat Larangan Bepergian Ke Luar Negeri a.n. Djoko Chandra Terkait dengan Kasus Arthalita Suryani
KPKsedang menyelidiki keterkaitan antara aliran uang dari PT. Mulia GrahaTatalestari sebesar 1 US$ kepada Urip Tri Gunawan-Artalyta Suryani. KPKmendapatkan informasi bahwa aliran dana di rekening Joko Chandra didugaterkait dengan dana yang digunakan Arthalita Suryani dalam kasus suapUrip Tri Gunawan, namun ternyata dugaan tersebut tidak benar setelahKPK mendapatkan
informasi yang akurat bahwa dana tersebut ternyatamengalir ke Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian Sosial. Saat itu pulakasus Arthalita dan Jaksa Urip Tri Gunawan sudah selesai diperiksa dandiputus di Pengadilan, sehingga KPK menganggap tidak cukup alasan lagiuntuk melakukan ”larangan bepergian ke luar negeri” terhadap JokoChandra.

5. Penundaan Pelaksanaan Penyidikan AnggoroWidjojo dan Kasus MS Ka’ban yang Belum Disidik Karena Menunggu Putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) Kasus SKRT
Dugaanpolisi yang mengarahkan pada adanya hubungan antara penundaanpelaksanaan penyidikan PT. Masaro Radiokom dengan aliran dana dariAnggoro ke Pimpinan KPK dibantah dengan fakta yang disampaikan KPKbahwa penundaan penyidikan dilakukan karena KPK menunggu adanya putusanin kracht oleh Pengadilan Tipikor atas perkara Yusuf ErwinFaisal dalam kasus Tanjung Siapi-Api yaitu tanggal 23 Maret 2009 dimanaAnggoro terbukti menyuap Yusuf Erwin Faisal. Menurut KPK, penundaanpenyidikan hingga adanya putusan pengadilan tersebut adalah salah satustrategi penyidikan untuk memudahkan proses pembuktian terhadap Anggoro dalam kasus PT. Masaro Radiokom.
ChandraM. Hamzah menyatakan bahwa tidak ada hubungan emosional antara dirinyadengan MS Ka’ban. Chandra hanya beberapa kali bertemu dengan MS Ka’bandan hanya dalam acara resmi.

Inilah Dokumen Lengkap Rekomendasi Tim Delapan (3)

2009-11-18T23:40:00.000+07:00

BAB II
KEGIATAN TIM 8

Dalammelaksanakan tugas yang dibebankan pada Tim 8, Tim 8 telah melakukanberbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta terkaitproses hukum atas Chandra dan Bibit, serta melakukan proses verifikasimelalui gelar perkara oleh para penyidik Kepolisian yang dihadiri olehpeneliti perkara dari Kejaksaan Agung.

Dalam bab ini akan diuraikan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Tim 8.
A. MENDENGARKAN REKAMAN SADAPAN KPK DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1.Sehari setelah terbentuk, Tim 8 melakukan rapat konsolidasi dilanjutkandengan turut mendengarkan pemutaran rekaman penyadapan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) terhadap telepon Anggodo Widjojo dalamsidang Mahkamah Konstitusi (MK).

2. Adapun rekaman penyadapan yang diperdengarkan adalah sebagai berikut:
a. Kasus Masaro oleh Anggodo;
b. Perincian uang dari Anggodo kepada Ari Muladi;
c. Rekaman minta bantuan ke Kejaksaan;
d. Pencatutan nama RI 1;
e. Minta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
f. Menyusun strategi dari suap menjadi pemerasan;
g. Lapor menang komitmen tinggi dan ancaman terhadap Chandra;
h. Penghitungan fee pihak terkait;
i. Untuk mempengaruhi AM (Ari Muladi) kembali ke BAP awal.
B. MENYAMPAIKAN REKOMENDASI INTERIM GUNA MENENANGKAN MASYARAKAT

1.Pasca diperdengarkannya rekaman sadapan KPK di Mahkamah Konstitusi,masyarakat bereaksi sangat luar biasa. Untuk menenangkan reaksimasyarakat agar terhindar hal-hal yang tidak diinginkan maka Tiim 8mengeluarkan Rekomendasi Interim pada tanggal 3 November 2009 kepadaPresiden dan melakukan koordinasi langkah-langkah yang perlu diambiloleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut“Kapolri”).

2. Adapun rekomendasi kepada Presiden adalah sebagai berikut:

a.perlu diambil langkah-langkah yang cepat dan antisipatif dengan membebastugaskan (menonaktifkan) Pejabat Tinggi Kepolisian danKejaksaan yaitu: Susno Duadji (Kabareskrim) dan Abdul Hakim Ritonga(Wakil Jaksa Agung) yang disebut dalam rekaman sadapan. Pembebastugasantersebut diperlukan agar dapat dilakukan pemeriksaan yang lebihefektif, obyektif dan terhindar dari benturan kepentingan;

b.tindakan yang cepat tersebut perlu dilakukan untuk memberikan pesanyang jelas kepada masyarakat bahwa Pemerintah memiliki komitmen kuatuntuk menegakan hukum secara obyektif, jujur dan adil; dan

c. persoalan yang mengemuka tidak semata-mata dilihat sebagai persoalan individu (oknum), akan tetapi sebagai sebuah persoalan institusional dan sistemik dimana Presiden perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap semua aparatur penegak hukum.

3. Sementara, koordinasi yang dilakukan kepada Kapolri dalam bentuk menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Mengabulkan permintaan penangguhan penahanan kepada Chandra dan Bibit agar penahanan tidak dipersepsikan oleh masyarakat sebagai simbol kesewenang-wenangan Polri dan upaya Polri melawan KPK;
b.Melakukan penangkapan terhadap Anggodo Widjojo yang menjadi simbolkeresahan masyarakat pasca didengarkannya rekaman sadapan secaranasional oleh sejumlah media; dan

c. Menonaktifkan Susno Duadji yang disebut-sebut dalam rekaman dan menjadi simbol dari Kepolisian.

C. MENDENGARKAN DAN MENDALAMI KETERANGAN

1. Dalam melakukan pengumpulan fakta, Tim 8 memulai dengan mendengarkan dan mendalami keterangan dari berbagai pihak, yaitu:

a. Civil Society

Pertemuandilakukan pada hari Rabu, 4 November 2009 yang dihadiri oleh perwakilan15 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni KRHN, LBH Jakarta,Transparency International Indonesia, Indonesia Police Watch,Imparsial, Elsam, ICJR, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK),Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), LeIP, Dompet Dhuafa Republika,Pro Patria Institute, P2D, PB HMI, LIPI.Tujuan dari pertemuan iniadalah mengetahui apa yang menjadi concern masyarakat trhadap proseshukum Chandra dan Bibit. Dalam pertemuan juga didengar aspirasi LSM.Aspirasi ini antara lain adalah penyelesaian kasus PT. Masaro dan kasusBank Century; perlunya transparansi dan akuntabilitas tim dalammenyampaikan substansi rekomendasi yang disampaikan kepada Presidenkepada publik; perlunya Presiden melakukan bureaucratic reform yangmenyeluruh terhadap semua institusi penegak hukum; dan meminta supayatim membuat rekomendasi kepada Presiden untuk memberhentikan Kapolridan Jaksa Agung.

b. Pemimpin Redaksi Media Massa

Pertemuandengan pemimpin Redaksi Media Massa diadakan di Hotel Nikko pada hariabu, 4 November 2009. Pertemuan dilakukan dengan tujuan untukmendapatkan masukan dari media terkait dengan masalah ini. Disamping itu, Tim 8 memanfaatkan pertemuanini untuk menjelaskan alasan dibentuknya Tim 8 dan apa yang menjaditugas. Ini penting agar pers mengetahui persis keberadaan dari Tim 8agar tidak terjadi distorsi pemberitaan.

c. Kapolri dan Jajarannya

Pertemuandengan Kapolri dan jajarannya dilakukan pada hari Kamis, 5 November2009. Dalam pertemuan, Kapolri mengikutsertakan tim penyidik kasusChandra dan Bibit. Pertemuan ini tidak dihadiri oleh Susno Duadji.Dalam keterangan Kapolri menyampaikan kronologis penyelidikan danpenyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap Chandra dan Bibit.Kapolri juga menyampaikan pasal-pasal yang menjadi dasar sangkaan atasChandra dan Bibit. Kapolri juga membeberkan beberapa alat bukti yangdipergunakan oleh penyidik. Pada kesempatan tersebut disepakatipenyidik Polri akan melakukan gelar perkara dihadapan Tim 8 dengandihadiri pihak Kejaksaan. Setelah Kapolri memberikan keterangan danmeninggalkan tempat, Kapolri mempersilahkan Tim 8 untuk mendapatketerangan mendalam dari penyidik kasus Chandra dan Bibit. Tim 8melakukan penggalian untuk mendapatkan sejumlah fakta dari penyidikPolri.

d. Anggodo Widjojo

Pertemuan dengan Anggodo Widjojo diadakan pada hari Kamis, 5 November 2009.
Anggodomerupakan adik dari Anggoro Widjojo dan menjadi tokoh yang disadap olehKPK. Kehadirian Anggodo didampingi oleh beberapa advokatnya, antaralain, Indra Sahnun Lubis (ketua tim) dan Bonaran Situmeang. Anggodomemberikan keterangan mengenai: penanganan kasus PT. Masaro Radiokomoleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); penyerahan uang besertajumahnya kepada Ari Muladi yang ditujukan kepada kepada sejumlahpimpinan KPK dan deputi serta direktur; pembuatan kronologis bersama Ari Muladi; larangan pencegahan oleh KPK terhadap Anggoro; pembicaraan antara Anggodo dengan beberapa orang yang disadap oleh KPK; serta klarifikasi ‘ancaman’ pembunuhan terhadap Chandra.

e. Chandra dan Bibit

Pertemuan dilakukan pada hari Kamis, 5 November 2009 dengan tujuan memperoleh faktamelalui keterangan yang disampaikan. Kehadiran Chandra dan Bibitdidampingi oleh advokat para advokatnya, antara lain, LuhutPangaribuan, Alexander Lay dan Taufik Basari. Chandra dan Bibit memberiketerangan yang bertujuan untuk menangkis dugaan penerimaan uang dariAnggoro maupun Anggodo. Dalam keterangan disampaikan sejumlah fakta,antara lain, ketidakbenaran hubungan emosional antara Chandra denganM.S. Ka’ban sebagaimana ditenggarai oleh Polri; kronologis penanganankasus PT. Masaro Radiokom; penjelasan atas tidak segera dilimpahkannyakasus PT Masaro ke pengadilan.
Dalam pertemuan Tim Pembela juga menyampaikan perihal konstruksi hukum yang janggal terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polri.

f. Komisi Pemberantasan Korupsi

Pertemuan diadakan pada hari Kamis, 5 November 2009. Dalam pertemuan, semua pimpinanKPK hadir didampingi Deputi Penindakan Ade Rahardja. KPK menyampaikansejumlah keterangan diantaranya kewenangan penetapan pencegahan seseorang bepergian ke luar negeri; penanganan kasus PT. Masaro Radiokomdan kasus alih fungsi hutan lindung dengan terdakwa Yusuf E. Faisal;dugaan keterlibatan Ade Rahardja dalam transaksi pemberian uang kepadasejumlah pimpinan KPK; surat pencabutan pencegahan palsu; mekanismetentang pelaksanaan musyawarah antar pimpinan sebagai wujud darikeputusan pimpinan KPK yang bersifat kolegial; dan perihal penyadapanatas Lucas yang melibatkan Susno Duadji.

g. Jaksa Agung dan Jajarannya
Pertemuan dengan Jaksa Agung beserta jajarannya dilakukan pada hari Jumat, 6

November2009. Jaksa Agung didampingi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus(Jampidsus), pejabat teras Kejaksaan Agung, serta sejumlah jaksapeneliti yang akan menangani kasus Chandra dan Bibit.
Jaksa Agungterlebih dahulu menyampaikan keterangan terkait pengunduran diri WakilJaksa Agung Abdul Hakim Ritonga beserta alasannya. Setelah itu JaksaAgung menyampaikan berbagai hal seputar rekaman pembicaraan yang disadap oleh KPK dimanadisebut nama AH Ritonga (ketika itu menjabat sebagai Jaksa Agung MudaTindak Pidana Umum, Wisnu Subroto yang mantan Jaksa Agung MudaIntelijen.

Jaksa Agung juga memberi penegasan tentang independensi Kejaksaan dalam penanganankasus Chandra dan Bibit. Kejaksaan tidak bisa membuka secara rinciterkait dengan penuntutan yang akan dilakukan oleh Chandra dan Bibitkarena terikat dengan sumpah jabatan.

Jaksa Agung juga sudahmenyampaikan pihak Kejaksaan yang memberi petunjuk kepada penyidikPolri guna melengkapi berkas perkara, diantaranya, dengan memasukkandelik pemerasan. Jaksa Agung juga menyampaikan keterangan secara sekilas tentang posisi kasus dan proses penanganannya oleh Kejaksaan Agung. Namun penjelasan secara terperinci disampaikan oleh Jampidsus dan jaksa peneliti yang masing-masing terdiri dari 4 orang untuk satu berkas perkara.

h. Susno Duadji (Kabareskrim Polri/Non Aktif)

Pertemuandengan Susno Duadji dilakukan pada hari Jumat, 6 November 2009. SusnoDuadji menemui Tim 8 dengan didampingi oleh M. Panggabean, Wakadivhukum Mabes Polri.
Susno Duadji memberikan keterangan perihal alasanpengunduran dirinya dari jabatan Kabareskrim; penegasan bahwa dirinyatidak menerima uang dari siapapun dalam kasus Bank Century; perihalsurat keterangan dari Kabareskrim tentang status dana milik BudiSampurno guna kepentingan pencairan dana; kemunculan dirinya dalamrekaman penyadapan pembicaraan yang dilakukan KPK; tujuan kunjungan keSingapura untuk menemui Anggoro Widjojo; tindakan Susno Duadji yangtersadap untuk mengesankan seolah-olah akan menerima sebuah tas, meskisebenarnya kosong sebagai bentuk kontra intelijen; istilah Cicak versusBuaya yang dimunculkannya; dan perannya dalam proses hukum atas Chandradan Bibit.

i. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pertemuandengan PPATK diadakan pada hari Jumat, 6 November 2009 yang dihadirioleh Kepala PPATK, Yunus Hussein. Dalam keterangannya disampaikanhal-hal yang terkait dengan informasi rekening Chandra dan Bibit. PPATKmenyampaikan bahwa tidak terdapat aliran dana yang masuk terkait kasusPT. Masaro kepada Chandra ataupun Bibit.
Selain itu, PPATK jugamemberikan informasi secara lisan tentang arus keluar masuk dana kerekening Ari Muladi, Anggodo. Demi keamanan semua pihak, PPATK memintapermohonan informasi rekening dilakukan secara tertulis oleh Tim 8 danPPATK akan memberi jawaban secara tertulis juga. Selain itu, PPATK jugamemberikan penjelasan seputar modus pencucian uang.

j. Ari Muladi

Pertemuandengan tokoh sentral penyerahan uang dari Anggodo ke sejumlah PimpinanKPK, Ari Muladi dilakukan pada hari Sabtu, 7 November 2009. KehadiranAri Muladi didampingi oleh beberapa advokat, diantaranya, Sugeng TeguhSantoso.
Peran Ari Muladi dalam kasus ini adalah sebagai orang kepercayaan Anggodo yang diberikan tugas untuk menyerahkan uang kepada pimpinan KPK.
Secaraterperinci Ari Muladi memberikan keterangan, antara lain: seputarperkenalannya dengan Anggodo; kronologis penyerahan uang dari Anggodokepada Ari; pencabutan keterangan Ari Muladi atas Berita AcaraPemeriksaan yang pertama di Mabes Polri; pertemuannya denganKabareskrim Susno Duadji di Mabes Polri; seputar pemeriksaan dirinyayang dilakukan secara marathon; dan penegasan bahwa Ari tidak pernahmenyerahkan sendiri uang dari Anggodo kepada pimpinan KPK, melainkanmelalui seseorang yang bernama Yulianto.

k. Eddy Sumarsono
Pertemuan dengan Eddy Sumarsono diadakan pada hari Sabtu, 7 November 2009.

Pertemuan tidak dilakukan atas dasar undangan Tim 8, melainkan Eddy Sumarsono yang meminta waktu kepada Tim 8.
PeranEddy Sumarsono dalam kaitan dengan perkara Chandra dan Bibit adalahsebagai pihak yang memberi informasi kepada Antasri Azhar sebagai KetuaKPK saat itu terkait dengan adanya pimpinan KPK yang menerima uang dariAnggoro. Atas dasar informasi inilah Antasari Azhar difasilitasi untukbertemu dengan Anggoro di Singapura dan Ari Muladi di Malang.
Eddy Sumarsono juga memberi keterangan seputar perkenalannya dengan Antasari Azhar, melalui seorang jaksa yang bernama Irwan Nasution.
Tim 8 mempertanyakan motivasi kedatangan Eddy dalam kasus ini. Dalam pertemuan terungkapbahwa sebenarnya Eddy memberikan keterangan tentang informasi yangtidak dialami, didengar atau dilihat sendiri. Tetapi mendengar ceritadari orang lain (testimonium de auditu).

l. Antasari Azhar

Pertemuan dengan Antasari Azhar diadakan sebanyak 2 kali yaitu pada hari Sabtu dan Minggu,7-8 November 2009. Antasari Azhar didampingi sejumlah advokatnya,antara lain, Juniver Girsang, Hotma Sitompul dan lain-lain.
AntasariAzhar memberikan keterangan perihal pembuatan testimoni yang menjadidasar bagi Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atasChandra dan Bibit; hubungan antara kasus tuduhan pembunuhan atasAntasari Azhar dengan kasus Chandra dan Bibit; pertemuan dengan Anggorodi Singapura; proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus PT. Masaro;kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Sumatera Selatan denganterdakwa Yusuf E. Faisal; dan dugaan pimpinan KPK menerima uang dariAnggodo berikut tindakan yang diambil oleh Antasari Azhar.

m. Tim Majalah Tempo

Pertemuan dengan Tim Majalah Tempodilakukan pada hari Senin, 9 November 2009, bertempat di Hotel Nikko.Tim Tempo diwakili oleh Pemimpin redaksi Majalah Tempo, Toriq Haddadyang didampingi oleh beberapa redaktur/wartawan.
Tempo memberikan keterangan perihal hasil investigasi wartawannya terkait proses pencairandana Budi Sampoerna di Bank Century; peranan Robert Tantular dalamkasus Bank Century; peranan Lucas sebagai pengacara Budi Sampoernadalam pencairan dana di Bank Century; komunikasi-komunikasi yangterjadi antara Lucas dengan Kabareskrim, Susno Duadji; sertatemuan-temuan lain seputar penanganan kasus Bank Century yang terkaitdana Budi Sampoerna yang diupayakan pencairannya oleh Lucas denganbantuan Susno Duadji.

n. Ade Rahardja (Deputi Bidang Penindakan KPK)

Pertemuan dengan Ade Rahardja diadakan pada hari Rabu, 11 November 2009. Ade Rahardja merupakan pihak yang penting dalam penyampaian uang dari Ari Muladi ke sejumlah Pimpinan KPK sebagaimana tertuang dalam BAP Polisi pertama atas Ari Muladi.
Dalamketerangannya Ade Rahardja menyampaikan fakta bahwa dirinya tidakmengenal Anggoro, Ari Muladi ataupun Yulianto. Tim 8 jugamempertanyakan keterkaitan kasus SKRT dengan kasus alih fungsi hutanlindung Tanjung Api-Api.

o. Bambang Widaryatmo (Mantan Direktur Penindakan KPK)

Pertemuandengan Bambang Widaryatmo diadakan pada hari Rabu, 11 November 2009.Kehadiran Bambang didampingi oleh Kombes Pol Dr. Iza Fadri, S.Ik.,S.H., M.H. dari Divisi Hukum Mabes Polri.
Dalam keterangannyaBambang membantah bahwa dirinya mengenal dan berhubungan ataupunmenerima uang dari Ari Muladi, Anggoro, Anggodo, maupun Yulianto.

Selain itu, Bambang juga mengungkapkan sejumlah kelemahan sistem dalam KPK
diantaranyaberupa penyimpangan administrasi dan konflik antar pimpinan yangterdapat dalam institusi KPK, khususnya dalam proses penyidikan kasuskorupsi. Pengalaman tersebut dialami Bambang selama menjabat sebagaiDirektur Penyidikan KPK. Bambang juga menceritakan latar belakangkepentingan pribadi pimpinan dibalik perpindahan tempat tugasnya dariKPK ke Mabes Polri.

p. Abdul Hakim Ritonga (Mantan Wakil Jaksa Agung)

Pertemuandengan Abdul Hakim Ritonga diadakan pada hari Rabu, 11 November 2009.Kehadiran Ritonga diserta dengan sejumlah pihak dari Kejaksaan danpengacaranya. Ritonga memberikan keterangan antara lain tentanghubungan perkenalannya dengan Yuliana Ong; seputar penyakit yangdialaminya sehingga dikenalkan pada Yuliana sebagai tukang pijat.

Tim 8 mempertanyakan kepada Ritonga tentang rekaman pembicaraan KPK terkait denganpernyataan Yuliana bahwa dirinya didukung oleh RI 1; posisi Jampidumdalam kasus Chandra dan Bibit; maksud ‘kata duren’, dan pijat yangdilakukan oleh Yuliana kepada Ritonga.

q. Wisnu Subroto (Mantan JamIntel Kejaksaan Agung)

Pertemuandengan Wisnu Subroto diadakan pada hari Rabu, 11 November 2009. Wisnumemberikan keterangan antara lain tentang perkenalannya dengan Anggodoserta mempunyai hubungan usaha dalam jual beli cincin dan paket kayujati; penegasan bahwa dirinya tidak mengenal Anggoro, Yuliana dan AriMuladi; dan klarifikasi tentang pembicaraan dirinya yang disadap olehKPK.

r. Kombes Pol M. Iriawan (Wakil Direktur I Bareskrim Polri)

Pertemuan dengan Kombes Pol M. Iriawan diadakan pada hari Kamis, 12 November 2009. Pertemuan dilakukan atas permintaan dari Polri yang disampaikan secara resmi oleh Iza Fadri sehari sebelumnya pada pertemuan dengan Bambang Widaryatmo.

Kombes Iriawan di dampingi oleh beberapa penyidik dari Bareskrim yang menangani kasus Antasari Azhar.
Dalamketerangannya disampaikan, antara lain, tentang penanganan kasuspembunuhan atas Nasrudin dengan tersangka Antasari; penggeledahanruangan dan penyitaan Laptop Antasari; perihal waktu pembuatan danpenyerahan testimoni Antasari; perihal pembuatan Laporan Polisi terkaitdugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan yang dilakukan olehpimpinan KPK; dan perihal pencabutan BAP Williardi Wizard.

s. Edy Widjaya (Pemilik Show Room Duta Motor)

Pertemuan dengan Edy Widjaya diadakan pada hari Minggu, 15 November 2009.

Pertemuandilakukan atas permintaan yang bersangkutan terkait dugaan pemberianmobil Mercy kepada Wisnu Subroto oleh Anggodo – sebagaimana terekamdalam pembicaraan telepon yang disadap oleh KPK. Dalam keterangannya,Edy Widjaya menyatakan Anggodo membeli dua mobil mercy seri S 300 yangdiatasnamakan dua anak Anggodo. Harga satu mobil mercy tersebut,menurut Edy Widjaya adalah Rp 1,6 miliar. Pembelian salah satu mobilmercy tersebut, pembayarannya dengan cara menukar mobil BMW milik WisnuSubroto, yang dihargai Rp 500 juta, dan kekurangannya (Rp 1,1 miliar)ditambahkan oleh Anggodo.

D. VERIFIKASI MELALUI GELAR PERKARA

1.Tugas tim 8 setelah mendapatkan fakta atas proses hukum terhadapChandra dan Bibit dari sejumlah pihak, menggunakan fakta tersebutsebagai dasar dalam gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polridan dihadiri oleh peneliti dari Kejaksaan.
2. Gelar perkara dilakukan pada hari Sabtu, 7 November 2009, pukul 19.00.
3.Untuk memperkuat verifikasi, Tim 8 mengundang 2 orang ahli di bidangKepolisian dan Kejaksaan, yakni Prof. Farouk Muhammad (mantan GubernurPTIK) dan Dr. Ramelan, S.H., M.H (mantan Jaksa Agung Muda Tindak PidanaKhusus).
4. Dalam gelar perkara, Tim 8 melakukan proses tanya jawabguna mendalami fakta, bukti dan pasal yang digunakan oleh penyidikPolri. Tim 8 memposisikan sebagai Jaksa peneliti yang harus membuatdakwaan dan menyertakan fakta dan bukti-bukti di persidangan.
5.Dalam gelar perkara, terungkap penyidik Polri berpatokan padaketerangan dalam BAP pertama oleh Ari Muladi dan untuk memperkuatketerangan tersebut digunakan petunjukpetunjuk bahwa telah terjadipenyerahan uang kepada Chandra dan Bibit.

Inilah Dokumen Lengkap Rekomendasi Tim Delapan (2)

2009-11-18T23:29:00.000+07:00

BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

1.Proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah (selanjutnya disebut “Chandra”)dan Bibit Samad Rianto
(selanjutnya disebut “Bibit”) menjadi isustrategis di masyarakat karena menimbulkan kecurigaan adanya
rekayasaterhadap proses hukum tersebut.

2. Kecurigaan masyarakat timbul karena sejumlah alasan, di antaranya:

a. Beredarnya transkrip rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro Widjojo di Singapura di berbagai media massa;

b.Beredarnya rumor penyadapan terhadap Susno Duadji terkait pencairandana dari Bank Century, yang kemudian memunculkan istilah “Cicak vs.Buaya” oleh Susno Duadji dalam wawancara dengan Majalah Tempo;

c. Penetapan Chandra dan Bibit sebagai Tersangka oleh Kepolisian pada tanggal 15 September 2009 dengan sangkaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang jabatan;

d. Beredarnya transkrip rekaman penyadapan telpon Anggodo yang menyebut-nyebut RI 1;

e. Dilakukannya penahanan Chandra dan Bibit pada tanggal 29 Oktober 2009 oleh Kepolisian meski dasar hukum dianggap masih lemah yang mengakibatkan beberapa tokoh nasional, praktisi serta akademisi menjaminkan dirinya, agar polisi menangguhkan penahanan Chandra dan Bibit.

3.Untuk menepis kecurigaan masyarakat yang berimbas pada suasana tidakkondusif pada stabilitas sosial dan politik, Presiden mengundangsejumlah tokoh yaitu Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina),Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Syarif Hidayatullah), Teten Masduki(Sekjen Transparansi Internasional Indonesia), dan Hikmahanto Juwana(Guru Besar Ilmu Hukum UI) untuk membicarakan kondisi yang terjadi danusulan bagi penyelesaian permasalahan.

4. Pada pertemuan tersebutdiusulkan agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang independenuntuk menepis kecurigaan dan ketidak-percayaan (mistrust and distrust)masyarakat atas proses hukum terhadap Chandra dan Bibit.

5.Usulan ini disampaikan mengingat proses hukum atas Chandra dan Bibittidak sekedar masalah formal legal melainkan sudah berdampak padamasalah sosial, politik dan ekonomi.

6. Suasana ketika ituditandai dengan memuncaknya ketegangan antara masyarakat yang mendukungChandra dan Bibit di satu pihak dengan Kepolisian di lain pihak yangberkeras untuk melakukan proses hukum. Dukungan masyarakat terhadapChandra dan Bibit berbentuk jaminan untuk penangguhan hingga dukungandalam dunia maya berupa akun facebook.

7. Pada tanggal2 November 2009, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan ProsesHukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto(selanjutnya disebut “Tim 8”).

B. RUANG LINGKUP

1.Tim 8 berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009, Tim 8 bertugasuntuk melakukan verifikasi fakta dan proses hukum atas Kasus Chandra M.Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

2. Jangka waktu yang diberikan untuk mengumpulkan fakta dan melakukan verifikasi adalah 14 hari kerja.

3.Tim 8 diberi kewenangan untuk berkoordinasi dengan berbagai instansipemerintah dan memanggil pihak-pihak yang dianggap terkait denganpenanganan kasus ini.

Inilah Dokumen Lengkap Rekomendasi Tim Delapan (1)

2009-11-18T23:22:00.000+07:00

JAKARTA, Berikut ini adalah laporan lengkap dokumen Rekomendasi Tim Delapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan hasil verifikasi terhadap sejumlah lembaga dan individu yang diduga terkait dengan proses hukum kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.Rekomendasi sudah disampaikan kepada Presiden pada Selasa (17/11) siang tadi. Salah satu anggpta tim delapan Denny Indrayana menyatakan bahwa dokumen ini menjadi dokumen publik yang boleh disiarkan media.Berikut ini adalah dokumen lengkap yang disusun secara berseri yang sebenarnya sudah diterima Redaksi Kompas sejak Selasa sore. Karena besarnya ukuran file, dokumen ini laporan ini disusun berdasarkan bab dalam dokumen tersebut.EXECUTIVE SUMMARYProses hukum terhadap Chandra M. Hamzah (selanjutnya disebut “Chandra”) dan Bibit Samad Rianto (selanjutnya disebut “Bibit”) menjadi isu strategis di masyarakat karena menimbulkan kecurigaan adanya rekayasa terhadap proses hukum tersebut.Untuk menjawab kecurigaan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 2 November 2009, menerbitkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto (selanjutnya disebut “Tim 8”).Tim 8 bertugas untuk melakukan verifikasi fakta dan proses hukum atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Jangka waktu yang diberikan untuk mengumpulkan fakta dan melakukan verifikasi adalah 14 hari kerja, dan dapatdiperpanjang jika diperlukan. Tim 8 juga berwenang untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan memanggil pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penanganan kasus ini.Dalam melaksanakan tugasnya, Tim 8 memverifikasi pihak-pihak yang terkait kasus Chandra dan Bibit, serta melakukan gelar perkara atas kasus tersebut. Terdapat beberapa temuan yang pada intinya menyangkut:a. dugaan adanya praktik mafia hukum, sebagaimana terindikasi dalam rekaman penyadapan pembicaraan Anggodo Widjojo dengan pihak-pihak tertentu yang diputar dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 November 2009;b. Antasari Azhar berinisiatif untuk membuka dugaan suap terhadap pimpinan KPK, melalui testimoni yang dibuatnya dan membuat Laporan Pengaduan kepada polisi;c. Adanya potensi benturan kepentingan pada tahap penyidikan perkara Chandra dan Bibit, antara Susno Duadji sebagai pribadi yang tersadap KPK, dengan jabatannya selaku Kabareskrim. Hasil sadapan telepon tersebut antara lain pembicaraan Susno Duadji dengan Lucas, terkait upaya pencairan dana milik Budi Sampoerna di Bank Century.Berdasarkan verifikasi tersebut, Tim 8 menyimpulkan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:A. KESIMPULAN1. Proses Hukum Chandra dan Bibit:a. Pada awalnya, proses pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyuapan dan/atau pemerasan dalam kasus Chandra dan Bibit adalah wajar (tidak ada rekayasa) berdasarkan alasan-alasan:1) Testimoni Antasari Azhar2) Laporan Polisi oleh Antasari Azhar3) Rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro di Singapura di Laptop Antasari Azhar di KPK4) Keterangan Anggodo tanggal 7 Juli 20095) Keterangan Anggoro tanggal 10 Juli 2009 di Singapura6) Keterangan Ari Muladi.b. Dalam perkembangannya Polisi tidak menemukan adanya bukti penyuapan dan/atau pemerasan, namun demikian Polisi terlihat memaksakan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra dan Bibit dengan menggunakan:1) Surat pencegahan ke luar negeri terhadap Anggoro;2) Surat pencegahan dan pencabutan cegah keluar negeri terhadap Djoko Tjandra.c. Polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Chandra dan Bibit atas dasar penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 23 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP dan pemerasan berdasarkan Pasal 12 (e) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi serta percobaannya berdasarkan Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi.d. Dalam gelar perkara tanggal 7 Nopember 2009, Jaksa Peneliti Kasus Chandra dan Bibit juga menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik masih lemah.e. Aliran dana dari Anggodo Widjojo ke Ari Muladi terputus dan tidak ada bukti yang menyatakan uang tersebut sampai ke tangan pimpinan KPK.2. Profesionalisme Penyidik dan PenuntutTim 8 berkesimpulan profesionalisme penyidik dari Kepolisian dan penuntut dari Kejaksaan sangat lemah mengingat sangkaan dan dakwaan tidak didukung oleh fakta dan bukti yang kuat. Fenomena mengikuti ‘apa yang diinginkan oleh atasan’ dikalangan penyidik dan penuntut umum masih kuat, sehingga penyidik dan penuntut umum tidak bebas mengembangkan temuannya secara obyektif dan adil. Sehingga terkesan adanya rekayasa. Munculnya intruksi dari atasan tersebut, tidak terlepas dariadanya benturan kepentingan pada atasan yang bersangkutan.3. Makelar KasusDalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim 8, ditemukan dugaan kuat atas terjadinya fenomena Makelar Kasus (Markus). Fenomena ini tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK dan LPSK. Bahkan pada kasus lainnya, mafia hukum juga menjangkiti profesi notaris dan Pengadilan.4. Institutional ReformTim 8 juga menemukan adanya permasalahan institusional dan personal di dalam tubuh kepolisian, kejaksaan, KPK, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga menimbulkan disharmoni dan tidak efektifnya institusi-institusi tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.B. REKOMENDASIBerdasarkan kesimpulan yang diperoleh, Tim 8 merekomendasikan kepada Presiden untuk:1. Setelah mempelajari fakta-fakta, lemahnya bukti-bukti materil maupun formil dari penyidik, dan demi kredibilitas sistem hukum, dan tegaknya penegakan hukum yang jujur dan obyektif, serta memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, maka proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto sebaiknya dihentikan. Dalam hal ini Tim 8 merekomendasikan agar:a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih di tangan kepolisian;b. Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan; atauc. Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka berdasarkan asas opportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini.2. Setelah menelaah problematika institusional dan personel lembaga-lembaga penegak hukum dimana ditemukan berbagai kelemahan mendasar maka Tim 8 merekomendasikan agar Presiden melakukan:a. Untuk memenuhi rasa keadilan, menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan;b. Melanjutkan reformasi institusional dan reposisi personel pada tubuh Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) tentu dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut, utamanya KPK.Untuk mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum tersebut diatas maka Presiden dapat menginstruksikan dilakukannya ‘governance audit’ oleh suatu lembaga independen, yang bersifat diagnostic untuk mengidentifikasi persoalan dan kelemahan mendasar di tubuh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.3. Setelah mendalami betapa penegakan hukum telah dirusak oleh merajalelanya makelar kasus (markus) yang beroperasi di semua lembaga penegak hukum maka sebagai ‘shock therapy’ Presiden perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus (markus) di dalam semua lembaga penegak hukum termasuk di lembaga peradilan dan profesi advokat; dimulai dengan pemeriksaan secara tuntas dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Anggodo Widjojo dan Ari Muladi olehaparat terkait.4. Kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus korupsi Masaro; proses hukum terhadap Susno Duadji dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century; serta kasus pengadaaan SKRT Departemen Kehutanan; hendaknya dituntaskan.5. Setelah mempelajari semua kritik dan input yang diberikan tentang lemahnya strategi dan implementasi penegakan hukum serta lemahnya koordinasi di antara lembaga–lembaga penegak hukum maka Presiden disarankan membentuk Komisi Negara yang akan membuat program menyeluruh dengan arah dan tahapan-tahapan yang jelas untuk pembenahan lembaga-lembaga hukum, termasuk organisasi profesi Advokat, serta sekaligus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, due proccess of law, hak-hak asasimanusia dan keadilan.

*KOMPAS.com

Mereka yang Disebut-sebut dalam Rekaman KPK (4)

2009-11-03T17:39:00.000+07:00

SBY dan RI 1

Nama SBY juga dibawa-bawa dalampercakapan Anggodo dengan seseorang. Selain SBY, disebut pula kata RI1. Keduanya mengacu pada sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Presiden dalam keterangan pers kepada wartawan beberapa waktu lalumenyatakan bahwa namanya dicatut. Kepala Negara meminta agar pihakkepolisian menyelidiki soal pencatutan namanya ini.

Dalam file yangdikategorikan KPK sebagai "percakapan antara Anggodo Widjojo danseorang perempuan bernama Yuliana”, perempuan tersebut menyebut namaSBY.

"Pokoke saiki (pokoknya sekarang) Pak SBY mendukung. SBY itu mendukung Ritonga lho," ujar perempuan itu.

Anggodo sempat tidak percaya dengan dukungan SBY itu, tetapi perempuan itu meyakinkan.

"Harus ditegakno, ngarang yo opo sih (harus ditegakkan, ngarang aja kenapa)?" jawab perempuan itu.

Sementara itu, istilah RI 1 disebutkan sekali dalam file percakapan "Anggodo dengan seseorang".

"Untuk menjaga ketidaklangsungan B1 dengan RI 1...."

(Selesai)

Mereka yang Disebut-sebut dalam Rekaman KPK (3)

2009-11-03T16:13:00.000+07:00

Susno Duaji

Komjen Pol Susno Duaji bolehdibilang sebagai salah seorang tokoh sentral dalam “perseteruan” antarapolisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia adalah Kepala Badan Resersedan Kriminal Mabes Polri. Dalam terminologi polisi Kabareskrim acapjuga disebut Trunojoyo 3. Trunojoyo adalah nama jalan di mana MabesPolri berada. Trunojoyo 1 merujuk pada Kapolri, sementara Trunojoyo 2mengacu pada Wakapolri.

Susnolah yang pertamakali mencetuskanistilah “cicak” melawan “buaya”. Ia yang memimpin penyelidikan danpenyidikan dalam perkara pimpinan KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto danChandra Hamzah yang berujung pada penahanan terhadap keduanya.

KepalaPolri Bambang Hendarso Danuri akhirnya menyatakan permintaan maafsecara terbuka di hadapan para pemimpin media massa, Senin (2/11).Menurut Bambang, “cicak” dan “buaya” adalah pernyataan oknum pejabatPolri dan bukan pernyataan institusi Polri.

“Saya sebagaiKepala Polri meminta maaf atas pernyataan itu," tegas Bambang. Iamenegaskan, akan ada langkah konkret yang akan diambil terhadap Susno.

Nama Susno berulangkali juga disebut dalam percakapan telepon Anggodo dan sejumlah orang.

Pada 22 Juli terjadi percakapan antara Anggodo dan mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Baroto.

"Nantimalam saya rencananya ngajak si Edi (Edi Sumarsono) sama Ari (AriMuladi) ketemu Truno 3 (Kabareskrim Komjen Susno Duadji)," kata Anggodokepada Wisnu.

Pada 30 Juli 2009, Anggodo kembali menghubungi Wisnu.

Anggodo   : Pak tadi jadi ketemu.
Wisnu      : Udah, akhirnya Kosasih (pengacara) yang tahu persis teknis di sana.Suruh dikompromikan di sana. Kosasih juga sudah ketemu Pak Susno. Diajuga ketemu Pak Susno lagi dengan si Edi. Yang penting kalau dia tidakmengaku susah kita. Yang saya penting, dia menyatakan waktu itu supayamembayar Chandra atas perintah Antasari.
Anggodo : Nah itu. Wongwaktu di malam si itu dipeluk anu tak nanya, kok situ bisa ngomong. SiAri dipeluk karena teriak-teriak, dipeluk sama Chandra itu kejadian.
Wisnu    : Bohong, nggak ada kejadian, kamuflase saja.

.....................

Anggodo : Susno itu dari awal berangkat sama saya ke Singapura, itu dia sudahtau Toni itu saya, sudah ngerti Pak. Yang penting dia enggak usahmasalahin Susno itu kan urusan penyidik Pak. Yang penting dia ngakuinitu bahwa dia yang merintahken untuk nyogok Chandra, itu aja.
Wisnu     : Sekarang begini, dia perintah kan udah Ari denger, you dengerkan sudah selesai. Dia gak ngaku kan sal.. ga anu..gitu aja
Anggodo : Tapi kalo dia gak ngebantu kita Pak, terjerumus. Dia benci sama Susno
Wisnu      : Biarin aja. Tapi nyatanya dia ngomong dipanggil Susno
Anggodo : Dipanggil cuma ditanyain aja, dipancing Susno
Wisnu      : Saya sudah ingatken jangan nanti kena sasaran enggak, masuk penjara semua. Udah tak gitu-gituin juga

Dalampercakapan lain dengan seorang lelaki yang tidak diketahuiidentitasnya, Anggodo berucap dengan nada gembira soal kemenangan.

Anggodo : Truno 3 komitmennya tinggi sama kita
Lelaki   : Lho kenapa?

Anggodolalu menjelaskan soal penetapan Bibit-Chandra sebagai tersangka dengandemikian keduanya menjadi nonaktif sebagai pimpinan KPK.

(Bersambung)

Mereka yang Disebut-sebut dalam Rekaman KPK (1)

2009-11-03T15:15:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Selasa (3/11),Mahkamah Konstitusi memutar rekaman pembicaraan milik KomisiPemberantasan Korupsi hasil penyadapan atas telepon milik AnggodoWidjojo. Anggodo adalah adik Direktur PT Masaro Radiokom yang kinimenjadi buron KPK dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alatkomunikasi di Departemen Kehutanan.

Rekaman diputar dalam sidanglanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.Rekaman tersebut terdiri dari sembilan file dan berdurasi sekitar 4,5 jam.
Dalam rekaman tersebut sejumlah nama yang diduga petinggi Kejaksaan Agung dan Kepolisian disebut berulang kali.

Berikut nama-nama sejumlah pejabat yang disebut-sebut dalam rekaman milik KPK:

Wisnu Subroto

WisnuSubroto adalah mantan Jaksa Agung Muda Intelijen. Wisnu tidak hanyadisebut-sebut dalam percakapan itu, tetapi juga menjadi seseorang yangamat sering bercakap-cakap dengan Anggodo.

Wisnu sendiri dalamsejumlah kesempatan tidak menyangkal hubungan teleponnya denganAnggodo. Namun, Wisnu membantah bahwa percakapannya dengan Anggodomerupakan rekayasa mengkriminalisasi KPK.

"Anggodo memang pernahmenelepon saya. Ia curhat mengenai sikap Edi Sumarsono yang tidak maumengakui pernah mengetahui adanya perintah dari Antasari (mantan KetuaKPK Antasari Azhar) untuk menyuap Chandra Hamzah," ujar Wisnu Subrotobeberapa waktu lalu (Persda Network, Senin, 26/10).

Percakapan Anggodo dan orang yang diduga Wisnu Subroto

Berikut salah satu bagian petikan transkrip pembicaraan antara Anggodo dan Wisnu Subroto pada 22 dan 23 Juli 2009.

Pembicaraan 22 Juli terjadi pukul 12.03 WIB.

"Nanti malam saya rencananya ngajak si Edi (Edi Sumarsono) sama Ari (Ari Muladi) ketemu Truno 3 (Kabareskrim Komjen Susno Duadji)," kata Anggodo kepada Wisnu.

Sehari kemudian giliran Wisnu menelepon Anggodo, sekitar pukul 12.15.

Wisnu       : Bagaimana perkembangannya?
Anggodo   : Ya, masih tetap nambahin BAP, ini saya masih di Mabes. Pokoknya berkasnya ini kelihatannya dimasukkan ke tempatnya Ritonga (saat itu Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Abdul Hakim Ritonga, sekarang Wakil Jaksa Agung) minggu ini, terus balik ke sini, terus action.
Wisnu      : RI-I (Presiden) belum.
Anggodo   : Udah-udah, aku masih mencocokkan tanggal.

Sedangtelepon yang membahas sikap Edi Sumarsono yang tidak mau mengakui bahwaia mengetahui adanya perintah dari Antasari Azhar untuk memberi suapkepada Chandra Hamzah, berlangsung 29 Juli 2009, sekitar pukul 13.58.

Anggodo   : Terus gimana Pak, mengenai Edi gimana, Pak.
Wisnu       : Edi udah tak omongken Irwan apa. Ini bukan sono yang salah, kita-kita ini yang jadi salah.
Anggodo   : Iya, padahal ia saksi kunci Chandra. Maksud saya Pak, dia kenalnya dari Bapak dan Pak Wisnu, nggak apa-apa kan Pak.
Wisnu       : Nggak apa-apa, kalau dari Wisnu nggak apa-apalah.
Anggodo   :Kalau kita ngikutin, kan berarti saya ngaku Irwan kan. Cuma kalau dianutupin dia yang perintah. Perintahnya Antasari suruh ngaku ke Chandra (Chandra Hamzah) itu nggak ngaku. Terus siapa yang ngaku.
Wisnu       : Ya you sama Ari.
Anggodo   : Nggak bisa dong Pak, wong nggak ada konteksnya dengan Chandra.
Wisnu        : Nggak, saya dengar dari Edi.
Anggodo   : Iya dari Edi, emang perintahnya dia Pak. Lha Edi-nya nggak mau ngaku, gitu Pak, Dia (Edi) nggak kenal Chandra, saya ndak nyuruh ngasihin duit. Gimana bos?
Wisnu       : Ya nggak apa-apa.

Pada 30 Juli 2009, Anggodo kembali menghubungi Wisnu.

Anggodo   : Pak tadi jadi ketemu.
Wisnu       : Udah, akhirnya Kosasih (pengacara)yang tahu persis teknis di sana. Suruh dikompromikan di sana. Kosasihjuga sudah ketemu Pak Susno. Dia juga ketemu Pak Susno lagi dengan siEdi. Yang penting kalau dia tidak mengaku susah kita. Yang sayapenting, dia menyatakan waktu itu supaya membayar Chandra atas perintahAntasari.
Anggodo    : Nah itu. Wong waktu di malam si itudipeluk anu tak nanya, kok situ bisa ngomong. Si Ari dipeluk karenateriak-teriak, dipeluk sama Chandra itu kejadian.
Wisnu       : Bohong, nggak ada kejadian, kamuflase saja.

(bersambung)

Mereka yang Disebut-sebut dalam Rekaman KPK (2)

2009-11-03T15:11:00.000+07:00

Ritonga

Nama Ritonga beberapa kalidisebut-sebut. Diduga, yang dimaksud dengan Ritonga adalah Abdul HakimRitonga yang saat ini menjabat Wakil Jaksa Agung. Namanya disebut-sebutdalam percakapan antara Anggodo dan sejumlah orang.

BerulangkaliRitonga memberikan klarifikasi terkait rekaman ini. Ia membantahterlibat atau mengetahui upaya kriminalisasi terhadap KPK dalam kasusyang menyeret dua pimpinan KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto danChandra M Hamzah. ''Saya tidak merekayasa, tapi melakukan prosedurpenyelesaian perkara sesuai ketentuan perundang-undangan,'' katanyabeberapa minggu lalu.

Jaksa Agung Hendarman Supandji telahmeminta klarifikasi kepada Ritonga. Namun, ia menolak membeberkanjawaban Ritonga atas tuduhan tersebut. "Bukan membantah, bukanmenyetujui," kata Hendarman.

Dalam rekaman, nama Ritonga disebut berkali-kali. Berikut beberapa petikan percakapan yang menyebut Ritonga.

Pada 28 Juli 2009 Anggodo menghubungi seseorang yang diduga Kosasih, pengacaranya.

"Perluenggak Ritonga dikasih?" tanya Anggodo. Saat itu Ritonga masih menjabatsebagai Jaksa Agung Muda tindak Pidana Umum (Jampidum).
"Nanti saja pak,” jawab Kosasih.

Pada28 Juli 2009 Anggodo menghubungi Kosasih, pengacaranya. Anggodo berkatakepada Kosasih, “Sebenarnya Edi Sumarsono itu seharusnya masuk penjarajuga Kos. Tapi sama Pak Wisnu minta sama Ritonga gakdieksekusi-eksekusi.”

Pada 6 Agustus 2009 seorang perempuan menghubungi Anggodo. Berikut percakapannya.

Perempuan  : Tadi Pak Ritonga telepon, besok dia pijet di Depok, ketawa-ketawadia, pokoknya harus ngomong apa adanya semua, ngerti? Kalau enggak gitukita yang mati, soalnya sekarang dapat dukungan dari SBY, ngerti ga?
Anggodo      : Siapa?
Perempuan : Kita semua. Pak Ritonga, pokoknya didukung, jadi KPK nanti ditutup ngerti ga?
Anggodo      : Iya-iya
Perempuan : Udah pokoknya jangan khawatir ini urusannya bisa tuntas, harusselesai. Dia ngomong begitu, Pak Ritonga. Bener Pak Ritonga itu loh,siapa polisi itu, si Susno itu. Kemarin Pak Ritonga dianu itu, PakRitonga ngamuk. Kan dia itu anu Pak, janji to? Gitu loh, kok dia yangnyeleweng, gak berani dia, katanya Anggodo suruh nelepon kamu, kamustress toh Pak? Hari ini masuk TV terang loh Pak, masuk tv terang bositu kayak apa itu?
Anggodo      : lya...hehe
Perempuan : Tapilebih baik kok katanya, bagus. Harus begini, karena Antasari, kan kamutak certain ya Pak, ini kenapa dia ngomong gini? Mulai.. (tidak jelas)semua, Antasari kan butuh...tutup (tidak jelas) ngerti Pak? Pak Ritongakan rentut-nya se-Indonesia yang nentuin Pak
Anggodo      : Iya
Perempuan : Nah ini loh yang ini, makanya Pak Ritonga dengan urusan sampe tuntas
Anggodo      : Ya..ya

Satu hari kemudian, pada 7 Agustus 2009 Anggodo dihubungi seorang perempuan.

Anggodo   : Apa sudah telepon Ritonga?
Perempuan: Belum, baru sms saja. Telepon yang ngangkat ajudannya, bilang lagirapat. Saya bilang sama ajudannya besok ada yang mau ketemu, ajudannyabilang ya saya terima.
Anggodo   : Apa itu artinya besok pasti.
Perempuan : Mungkin saja kalau dia ngomongnya seperti itu.

Selanjutnya,pada 10 Agustus terjadi pula percakapan antara Anggodo dan seorangperempuan. Pembicaraan berlangsung dalam bahasa Jawa Timur.

Perempuan : Ritonga takon, Gimana Anggodo sakit? Ritonga iku apik wonge, ngertibudi. (Ritonga tanya, Gimana Anggodo sakit? Ritonga itu orangnya baik,tahu balas jasa). Ritonga ngomong, Bilang Pak Anggodo, banyak temenyang support dia. Jaksa Agung itu banyak. Jangan stress, bisa-bisanggak bisa mikir kalo stress.

(Bersambung)

Ini Dia 9 File Rekaman Rekayasa Itu

2009-11-03T15:05:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah mendapatkan rekamandan berkas mengenai rekaman dugaan rekayasa kasus yang menjeratpimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, KetuaMahkamah Konstitusi Mahfud MD berkomentar, judul-judul dari sembilan files rekaman tersebut cukup provokatif.
Seprovokatif apakah? Berikut judul sembilan files, yang diberi nama oleh KPK tersebut
1. Kasus Masaro oleh Anggodo
2. Perincian uang dari Anggodo kepada Ary Muladi
3. Rekaman minta bantuan ke kejaksaaan
4. Pencatutan nama RI 1
5. Minta bantuan LPSK
6. Menyusun strategi dari suap menjadi pemerasan
7. Lapor menang komitmen tinggi dan ancaman buat CMH (Chandra M Hamzah)
8. Penghitungan fee pihak terkait
9. Untuk memengaruhi AM (Ary Muladi) kembali ke bab awal.

Polisi Nonton Bareng Rekaman KPK

2009-11-03T15:04:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Rekaman sadapan milik KPK yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) menarik banyak pihak.
Berbagaipihak penasaran terhadap isi rekaman yang berisi rekaman pembicaraanantara adik bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo,dengan pihak-pihat terkait. Sekitar enam polisi yang berjaga di posjaga di samping Mabes Polri ikut menyaksikan rekaman yangdiperdengarkan di MK melalui salah satu stasiun televisi swasta.
Merekaterus menyimak setiap percakapan tanpa berkomentar satu sama lain.Bahkan, ketika nama Kabareskrim Komjen Susno Duadji disebut-sebutberkali-kali dalam rekaman, tampak tidak ada respons dari para polisiitu

Mantan Kapolri Bimantoro Kunjungi Bibit-Chandra

2009-11-03T14:56:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak dua pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra MHamzah, sejak resmi menjadi tahanan Rutan Markas Brimob di Kelapa Dua,Cimanggis, Depok, pada tanggal 29 Oktober lalu telah dikunjungibeberapa tokoh.

Selain dikunjungi teman-teman seangkatan diAkpol, Bibit yang pensiunan perwira tinggi Polri dengan jabatanterakhir inspektur jenderal juga dikunjungi mantan Kapolri Jenderal(Purn) Bimantoro, mantan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki, Usman Tobing,Nugroho Djajusman, dan lainnya. Mereka juga menyempatkan dirimengunjungi Chandra. Sementara itu, Chandra sempat dikunjungi tokohmuda Yuddy Latief dan Ray Rangkuti.

Penasihat hukum keduanya,Bambang Widjojanto, mengatakan bahwa kliennya sangat tersentuh dengandukungan dari masyarakat yang terus mengalir. "Pak Bibit dan PakChandra berharap, semoga kasus ini menjadi pintu gerbang menujureformasi penegakan hukum secara struktural. Kalau cuma SP3, ini tidakmenjamin bahwa hal ini tidak terulang lagi," kata Bambang.

Sepertidiberitakan, Bibit kini mendekam di kluster B4 Rutan Brimob. Terpidanakorupsi aliran dana BLBI Aulia Pohan juga diketahui mendekam di B1.Sementara itu, Chandra ditempatkan di kluster C2 bersama denganbeberapa orang kelompok teroris.

Mahfud: Ingat! Kami Tak Bisa Diganti oleh Polisi

2009-11-02T17:01:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah KonstitusiMahfud MD kembali mengeluarkan pernyataan tegasnya seputar polemikkasus penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), BibitSamad Rianto dan Chandra Hamzah.
Pernyataannya kali ini terkait dengan ancaman polisi untuk menyita rekaman milik KPK yang disebut-sebut berisi rencana rekayasa kriminalisasi pejabat KPK,yang kemudian menjerat Bibit dan Chandra. Dalam sebuah acara diSurabaya, Senin (2/11) siang, Mahfud kembali mengingatkan bahwa fungsiMahkamah Konsitusi yang dipimpinnya tak bisa digantikan oleh polisi.
"Asal tahu saja, yang akan kami lakukan tidak bisa digantikan oleh kepolisian," ujar Mahfud tegas.
MKakan mendengarkan rekaman yang dinilai menjadi bukti kunci kasus ini.Rencananya, rekaman akan didengarkan Selasa (3/11) pagi. Langkahtersebut berdasar permintaan pengadilan. "Kami ingin mengetahui apakahPasal 32 Undang-Undang KPK digunakan kepada Bibit dan Chandra dengancara rekayasa atau tidak," ungkap Mahfud lagi.
Menurut dia, hakimakan menggunakan rekaman sebagai salah satu pertimbangan untukmengetahui proses penahanan Bibit-Chandra yang diberhentikan sementara.Seperti yang pernah diberitakan, Pasal 32 Ayat (1) Butir (c) UU KPKdianggap diskriminatif.
Pasal seharusnya diberlakukan bila Bibitdan Chandra sudah menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidanakejahatan dan kasus ini berkekuatan hukum tetap. "Kalau baru tersangka,keduanya belum bisa diberhentikan," tutur Mahfud.
Bila dalampenyidikan tidak ditemukan bukti-bukti kuat tindak pidana maka Bibitdan Chandra harus dibebaskan. Sebaliknya, kalau keduanya terbuktibersalah maka harus mendapat hukuman lebih berat dibanding orang lainkarena keduanya merupakan aparat penegak hukum.

Kapolri Minta Maaf soal Cicak-Buaya

2009-11-02T16:59:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol)Bambang Hendarso Danuri meminta maaf atas pernyataan Kepala BareskrimKomjen Susno Duaji soal "cicak dan buaya".
"Itu pernyataan oknum,bukan representasi institusi," kata Kapolri dalam pertemuan denganpemimpin redaksi media massa di Kantor Menkominfo, hari Senin (2/11).
"Sayapun bagian cicak, penyidik KPK adalah anggota kami juga," ujar Kapolriyang meminta agar persoalan cicak dan buaya tidak lagi digunakan dimedia massa.
"Kita akan tindak lanjuti secara internal atas pernyataan cicak dan buaya," kata Kapolri.

Efektivitas Tim Independen Dipertanyakan

2009-11-02T16:57:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Efektivitas Tim IndependenVerifikasi Fakta dan Proses Hukum Bibit-Chandra yang baru saja dibentukPresiden SBY, Senin (2/11) siang, dipertanyakan. Sejauh mana timpencari fakta ini mampu menunjukkan kebenaran di balik perseteruanPolri/Kejaksaan Agung dengan KPK.
"Seberapa besar efektivitas timitu. Kenapa tidak masuk saja, kalau polisi memang menilai merekabersalah, ke pengadilan saja yang memutuskan mereka (Bibit dan Chandra)bersalah atau tidak," tutur politisi Fraksi PKS, Nasir Jamil, dalamdiskusi di Gedung DPR, Senin (2/11).
Namun, Nasir mengatakan, timini bisa saja efektif untuk menjawab pertanyaan publik terhadap upayapelemahan KPK jika tim bisa berjalan cepat. "Namun, menurut saya kurangefektif juga jika pihak-pihak tak bisa memenuhi undangan mereka (tim),"katanya.
Nasir menilai, respons Presiden SBY yang baru munculdengan mengundang empat ahli tadi malam terlambat. Jika saja PresidenSBY tanggap sejak awal, konflik ini tak akan berkelanjutan. Namun,sayangnya, ungkap Nasir, ketika Presiden muncul sekarang, ternyata apisudah terlanjur besar sehingga sulit dipadamkan.

Temui Menkominfo dan Kapolri, Para Pimred Media Pakai Pita Hitam

2009-11-02T16:55:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi danInformatika mengadakan rapat tertutup bersama dengan Kapolri Jenderal(Pol) Bambang Hendarso Danuri dan sejumlah pimpinan media massa, Senin(2/11) di Kantor Departemen Komunikasi dan Informasi. Sementara JaksaAgung Hendarman Supandji yang turut diundang tidak hadir.

Adayang menarik dalam rapat tertutup tersebut. Sebagian besar pimpinanmedia massa baik cetak maupun elektronik hadir dengan pita hitam yangterpasang di lengan. Seperti diketahui sejumlah elemen masyarakatmenyerukan untuk mengenakan pita hitam di lengan sebagai simbolkeprihatinan atas penahanan dua Pimpinan KPK (nonaktif), Bibit SamadRianto dan Chandra Hamzah.

Melihat pemandangan tak lazimtersebut, Kapolri hanya bisa tersenyum-senyum tanpa memberikankomentar. Demikian juga halnya dengan Menkominfo Tifatul Sembiring yangdidampingi oleh jajarannya. Rapat itu sendiri berlangsung tertutup.Juru warta yang hadir tidak diperkenankan untuk meliput jalannya rapat.Tifatul menjanjikan untuk segera menggelar jumpa pers setelah rapatselesai. "Nanti kami konferensi pers ya," tukasnya.

KPK Segera Tindak Nama-nama yang Disebut dalam Rekaman

2009-11-02T16:54:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara dua pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra MHamzah, Ahmad Rifai, mengatakan, jika ada temuan indikasi pidanakorupsi, KPK akan memproses nama-nama yang disebut-sebut pada rekamanpercakapan orang yang diduga Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang yangdiduga petinggi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri.

Hal inidengan catatan, Mahkamah Agung telah menetapkan rekaman tersebut tidakada unsur rekayasa. "Jika MK menetapkan tidak ada unsur rekayasa, KPK,sebagai penegak hukum, akan menjalankan tugasnya sesuai Pasal 8, 9, dan11 UU No 30/2004 tentang KPK," ujar Ahmad di depan Gedung KPK, Jakarta,Senin (2/11).

Ahmad menambahkan, tidak ada seorang pun yangdapat menyita rekaman tersebut sebelum diputar pada sidang di MahkamahKonstitusi, termasuk Markas Besar Polri. Menurut Ahmad, jika ada orangyang meminta paksa rekaman tersebut, hal ini melanggar undang-undang.

Ia menambahkan, rekaman tersebut baru boleh diminta penyidik kepolisian setelah MK memutarnya.

Inilah Tugas Tim Independen Kasus Bibit-Chandra

2009-11-02T16:53:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo BambangYudhoyono merespons dinamika yang berkembang di masyarakat terkaitkasus yang menimpa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif),Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, dengan membentuk tim independen.

Pembentukan tim ini diumumkan Menteri Koordinator Politik Hukumdan Keamanan Djoko Suyanto di Istana Negara, Kompleks Kepresidenan,Jakarta, Senin (2/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, tim inidiketuai oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasutiondan Wakil Ketua mantan anggota Komnas HAM Irjen (Purn) KoesparmonoIrsan, Sekretaris Tim yaitu Staf Khusus Presiden Bidang Hukum DennyIndrayana dan beranggotakan lima orang.

Kelima orang anggota TimIndependen itu adalah Amir Syamsuddin (praktisi hukum), Todung MulyaLubis (praktisi hukum), Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina),Hikmahanto Juwana (Guru Besar FHUI), dan Komaruddin Hidayat (RektorUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

Apa saja tugastim ini? Dalam kesempatan itu, Adnan mengungkapkan, tim akanmemverifikasi semua fakta hukum yang terjadi mulai dari awal kasushingga penahanan Bibit-Chandra yang menuai kontroversi luas dimasyarakat.

Tim diberikan kebebasan dan independensi untukmencari fakta dan klarifikasi. Untuk itu, dikatakan Adnan, tim akanmemeriksa semua dokumen pemeriksaan Bibit-Chandra baik yang ada dikepolisian, Kejaksaan Agung, termasuk rekaman percakapan yang dimilikiKPK.

Selain itu, tim juga akan menampung semua unek-unekmasyarakat terkait kasus ini. Misalnya, menurut Adnan, ada perasaanyang memilukan karena keluarga tidak bisa menjenguk. Pihak pengacarajuga hanya dibatasi bertemu dua kali dalam seminggu.

"Nantinyatim akan memberikan rekomendasi kepada Presiden. Ini tugas berat.Percayalah kami akan bekerja keras. Ini untuk kepentingan kita semua.Bukan kepentingan Presiden, juga bukan kepentingan Pak Bibit dan PakChandra, tapi kepentingan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara,"jelas Adnan.

Tim ini merupakan respons cepat Presiden menanggapikontroversi di masyarakat menyangkut penahanan Bibit-Chandra. Semalam,Presiden mengundang sejumlah tokoh untuk mendengar masukan dari merekadalam kasus ini. Hadir dalam pertemuan semalam adalah Anies Baswedan,Hikmahanto Juwana, Komaruddin Hidayat, dan Sekretaris JenderalTransparansi Internasional lndonesia Teten Masduki. Pembentukan timmerupakan salah satu rekomendasi yang diusulkan.

Teten: Saya Menolak Masuk Tim

2009-11-02T16:52:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Sekretaris JenderalTransparansi Internasional Indonesia Teten Masduki tidak masuk di dalamjajaran anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Penahanan Pimpinan KPK.Hal itu sempat memunculkan pertanyaan mengingat Teten adalah salah satu tokoh yang bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin malam.
"Sebenarnyatim ini ingin sekali Teten itu masuk di dalam tim, tetapi informasiyang diperoleh, Teten sendiri tidak bersedia. Namun, Teten bersediauntuk membantu," kata Ketua TPF Adnan Buyung Nasution dalam konferensipers di Kantor Presiden, Komplek Istana Jakarta, Senin (2/11) siang.
Teten yang dihubungi secara terpisah membenarkan hal tersebut. "Saya memang menolak untuk masuk," kata Teten.

Kenapa? "Ya, banyak kerjaan lah. Biar saya di luar saja. Saya kira kawan-kawan di dalam sudah cukup," jawabnya diplomatis.

Selanjutnya,Teten pun membagikan hasil pertemuannya dengan sejumlah LSM terkaitdengan kasus itu. Menurut Teten, usul yang dilahirkan dalam pertemuanitu adalah agar tim independen diberikan mandat berupa "Melakukanpengujian penggunaan kewenangan dari Kejaksaan Agung, Polri dan KPKsehubungan dengan kasus dugaan korupsi Bank Century, PT Masaro, dankasus-kasus lain yang berkaitan dengan itu".

Adapun usulan metode pengumpulan fakta, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi terdiri atas empat hal, yakni:

Meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan
Mengakses dan memeriksa dokumen
Melakukan analisis dan rekomendasi
Melaporkan kepada Presiden dan publik

Sementaraitu, berkaitan dengan keanggotaan TPF, direkomendasikan anggota yangmemiliki integritas dan kompetensi di bidangnya. Adapun nama-nama yangdisebutkan dalam rekomendasi ini adalah Syafei Maarif, MM Billah, AniesBaswedan, Zumrotin, Teten Masduki, Asmara Nababan, KamalaChandrakirana, Nursyahbani, Bambang Widodo Umar, Danang Widoyoko, AlfonS Lemau, Saldi Isra, Smita Notosusanto, dan Hendardi

Hikmahanto: Tim Cari Bukti Apakah Proses Hukum oleh Polri Sudah Tepat

2009-11-02T16:51:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com- Hikmahanto Juwana, anggota TimIndependen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit S Rianto danChandra M Hamzah, mengatakan tim ini bekerja dalam dua minggu ke depan.

"Tim ini dibentuk setelah Presiden mendengarkan usulan kamiberempat Minggu malam bahwa reaksi publik luar biasa dan perlu adatindakan cepat. Tim ini terdiri dari delapan orang," kata Hikmahantomenjawab Kompas.com Senin (2/11).

Menurut Hikmahanto, tim inimemverifikasi apakah polisi tidak menjalankan tugas dan proses hukumdengan baik dalam penanganan kasus Bibit dan Chandra ini. "Apakahproses hukum yang dilakukan Polri sudah sesuai fakta, apakahpasal-pasal yang digunakan sudah tepat. Intinya, tim ini mencari faktadan bukti-bukti," katanya. Hasil tim ini akan diserahkan kepadaPresiden.

Tim ini, kata Hikmahanto, tidak melihat salah ataubenar, tetapi apakah bukti sudah kuat, sehingga bisa masuk ke prosesberikutnya. "Nanti bisa saja polisi berpikir ulang sehingga tak perluditeruskan. Memang itulah yang ada, berdasarkan fakta dan bukti,"katanya.

Hikmahanto mengungkapkan, Presiden juga menyampaikankepada delapan anggota tim ini bahwa dua pimpinan KPK, Bibit SamadRianto dan Chandra M Hamzah jangan buru-buru ditahan sebab itu akanberakibat buruk. "Namun Presiden sendiri juga tak bisa ikut campurkarena soal penahanan adalah urusan Polri. Yang pasti, penangguhanpenahanan bisa diajukan oleh pengacara," lanjutnya.

Guru BesarHukum UI ini menilai, betapa luar biasanya reaksi publik karena inigambaran rakyat berhadapan dengan kekuasaan. "Ada orang yang dizolimi,biasanya dibela rakyat," katanya.

Dekan Fakultas HukumUniversitas Indonesia ini mengingatkan, kasus Bibit dan Chandra yangmendapat reaksi keras dari masyarakat, hendaknya tidak menghilangkankepercayaan publik pada Polri. "Yang harus dilakukan adalah melokalisirpermasalahan.

Kasus ini hendaknya tidak sampai melebarkemana-mana," kata Guru Besar Hukum UI itu. Soal "cicak dan buaya, dankapan buaya ditahan," Hikmahanto mengatakan bahwa itu urusan Presiden,dan bukan urusan tim.

Tim Independen Kasus Bibit-Chandra Diberi Waktu Dua Minggu

2009-11-02T16:49:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim pencari fakta bentukanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono diberi waktu dua minggu untukmelakukan verifikasi dan telaah atas kasus yang dituduhkan kepadapimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Tim inimempunyai hak untuk mendapat informasi apa pun terkait proses hukumBibit-Chandra. Target pastinya belum ditentukan.

"Mengingatdinamika masyarakat yang dinamis, kami berharap tim dapat menyelesaikantugasnya paling lama dua minggu. Kalau masih membutuhkan waktu lebihdari itu, bisa dikonsultasikan lebih lanjut," ujar Menteri KoordinatorPolitik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto saat mengumumkan pembentukantim ini di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin(2/11).

Tim yang beranggotakan delapan orang ini diketuai olehpraktisi hukum senior yang juga anggota Dewan Pertimbangan PresidenAdnan Buyung Nasution, dengan Wakil Ketua mantan anggota Komnas HAMIrjen Pol (Purn) Koesparmono Irsan, dan Sekretaris adalah Staf KhususPresiden Bidang Hukum Deny Indrayana. Anggota tim adalah praktisi hukumTodung Mulya Lubis, Amir Syamsuddin, guru besar Fakultas HukumUniversitas Indonesia Hikahanto Juwana, Rektor Universitas ParamadinaAnies Baswedan, dan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif HidayatullahKomaruddin Hidayat.

Gus Dur Sampaikan Surat Pribadi ke Kapolri

2009-11-02T16:48:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden AbdurrahmanWahid atau akrab disapa Gus Dur menyampaikan surat kepada KapolriJenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Surat pribadi yang diantarkanoleh juru bicara Gus Dur, Adhie Massardi, berisi penyampaian kesediaanGus Dur sebagai jaminan untuk penangguhan penahanan dua pimpinan KPK(nonaktif), Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto.
"Saya diutus GusDur untuk menyampaikan surat pribadi Gus Dur kepada Kapolri yang isinyaberikan jaminan kepada Chandra dan Bibit," ucap dia saat mendatangiMabes Polri Jakarta, Senin (2/11).
Gus Dur, kata Adhie, berharappermohonannya diterima oleh Kapolri lantaran situasi sosial politikyang saat ini semakin memanas pascapenahanan Bibit-Chandra. Gus Durjuga menganggap konflik antara KPK dan Polri menjadi kontraproduktifbagi pemberantasan korupsi.
Selain menyampaikan surat, Adhie jugaakan menyampaikan pesan pribadi Gus Dur untuk Kapolri mengenaipemisahan institusi Polri dengan TNI. "Gus Dur menandatangani suratpemisahan Polri dari TNI agar Polri menjadi Bhayangkara Demokrasi,mengawal reformasi, memberantas korupsi," kata Adhie menirukan pesanGus Dur.
"Tidak buat blunder seperti sekarang ini dimana masyarakat yang awalnya antusias pada pemberantasan korupsi jadimulai antipati. Ada kecurigaan pada Polri dan ini tidak bagus bagiperkembangan kita berbangsa dan bernegara," tambah dia.

Presiden.Akhirnya.Bentuk.Tim.Independen

2009-11-02T16:46:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo BambangYudhoyono akhirnya mengakomodasi desakan masyarakat untuk menengahikonflik KPK-Polri terkait proses hukum terhadap Wakil Ketua KPK(nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
Untuk itu,Presiden membentuk tim independen verifikasi fakta dan proses hukumBibit-Chandra. Tim diketuai praktisi hukum senior yang juga anggotaDewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, dengan Wakil Ketuamantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Koesparmono Irsan,dan Sekretarisnya adalah Staf Khusus Presiden Bidang Hukum DennyIndrayana. Tim dilengkapi dengan lima anggota, yakni praktisi hukumTodung Mulya Lubis, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, gurubesar UI Prof Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Komaruddin Hidayat, dan pengacara Amir Syamsuddin.
Keputusanmembentuk tim independen itu disampaikan Menteri Koordinator PolitikHukum dan HAM Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Senin (2/11) siang ini,seusai pertemuan tim dengan Presiden SBY.
Tim ini mempunyai hakuntuk mendapat informasi apa pun terkait proses hukum Bibit-Chandra.Target pastinya belum ditentukan, tetapi diharapkan dalam waktu duapekan tim sudah bisa selesai bekerja. Kalau bisa bahkan kurang dari duapekan.
Menurut rencana, Presiden SBY akan mengeluarkan keputusan presiden terkait pembentukan tim itu sore ini.

Pasar Terpengaruh Kisruh KPK

2009-11-02T16:40:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com-Kasus Bank Century dan upayapelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi diindikasikan telah memengaruhipasar uang dalam negeri. Indonesia semakin dicirikan sebagai negarayang menjadi surga bagi permainan uang panas.
”Kasus Bank Centurydan pelemahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menunjukkan tak adanyakepastian hukum. Akibatnya, investor semakin berani bermain uang panasdi pasar modal Indonesia,” kata Yanuar Rizky, pengamat pasar modal, diJakarta, Minggu (1/11).
Sementara itu, Ketua Umum MasyarakatProfesional Madani Ismed Hasan Putro di Jakarta mengatakan, penahananBibit Rianto dan Chandra M Hamzah secara sewenang-wenang oleh polisitidak hanya melukai rasa keadilan masyarakat, tetapi secara nyata telahpula berdampak pada memburuknya iklim investasi Indonesia.
”Sayamendapat telepon dari beberapa investor di luar negeri yangmempertanyakan langkah arogan polisi. Mereka berniat menarik ataumembatalkan investasinya karena khawatir zaman Orde Baru yang sewenang-wenang terhadap hukum akan terulang kembali,” kata Ismed.
Uang panas
Yanuarmengatakan, indikasi menguatkan permainan uang panas itu terlihat dariterus bertambahnya kerentanan (volatilitas) kurs dalam indikator pasaruang dalam beberapa bulan terakhir. ”Harga saham juga dimainkan lebihdalam untuk mendapat selisih kurs (untuk sedot devisa) lebih tinggi,”katanya.
Permainan saham ini, menurut Yanuar, sebenarnya bisadipidanakan. Namun, di negara yang tanpa konsistensi hukum melawankorupsi, hal ini tak pernah disentuh.
”Bahkan, Century yang jelaspemain hot money hanya dihukum ringan dan penanganan hukumnyadilindungi bail out pemerintah. Hot money adalah deal panas koruptordengan kekuasaan melalui mekanisme pasar,” ujarnya.
Ketidakpastianhukum ini, menurut Yanuar, sangat diinginkan oleh pemain yang inginmengambil untung dengan memainkan uang panas. ”Di sisi lain, orangsemakin malas investasi ke sektor riil. Biaya bunga juga terus membesarkarena bank tergoda menanamkan uangnya di pasar kurs,” lanjutnya.
Kondisiini, ujar Yanuar, bisa dilihat dengan membandingkan saat penurunanbunga acuan Bank Indonesia (BI) Rate 2006 dengan saat ini.
”Padatahun 2009 BI Rate elastisitasnya ke penurunan bunga kredit dan alokasikredit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2006 (BI Rate 12,5persen). Itu juga ukuran, ke sektor riil, investor (bahkan bank kitasendiri) semakin malas mengucurkan kredit dan asyik di hot money,”katanya.
BI Rate kini berada pada 6,5 persen, sementara bunga kredit berkisar di atas 15 persen.
Ismedmenegaskan, jika situasi antara KPK dan polisi tersebut terus bergulirdan dibiarkan saja oleh presiden, dampaknya akan sangat membahayakanperekonomian Indonesia ke depan.
”Terbukti, Rembuk Nasional yangdiharapkan sebagai langkah awal pemerintah memacu perekonomian tidakmendapat respons memadai akibat langkah blunder polisi,” ujar Ismedberkaitan dengan Rembuk Nasional pada 29-30 Oktober yang menyangkutlangkah kebijakan ekonomi, kesejahteraan, dan politik Indonesia limatahun ke depan.
Menurut Ismed, investasi asing dan domestik yangsangat dibutuhkan Indonesia diyakini tak akan terjadi karena semuainvestor akan wait and see, menunggu langkah konkret presiden menanganiarogansi polisi. Padahal, pemerintah membutuhkan investasi untukmendorong pertumbuhan ekonomi 7 persen guna bisa menekan angkapengangguran. (FAJ/AIK)

Kisruh KPK Tekan Rupiah

2009-11-02T16:19:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Kurs rupiah terhadap dollarAS di pasar spot antarbank, Jakarta, Senin (2/11) pagi, merosot 50 poinkarena pelaku pasar, terutama asing, melepas rupiah membeli dollarAS karena mereka khawatir dengan berbagai kasus yang terjadi di dalamnegeri.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menjadi Rp9.595-Rp 9.605 per dollar AS dibandingkan penutupan hari sebelumnya, Rp9.540-Rp 9.555, atau turun 55 poin.

Pengamat pasar uang,Edwin Sinaga, di Jakarta, Senin, mengatakan, merosotnya rupiah dinilaiwajar karena berbagai kasus yang terjadi di dalam negeri memberikantekanan negatif pasar. "Kasus penahanan dua wakil pimpinan KPK nonaktifyang menimbulkan pro dan kontra memicu kekhawatiran pelaku terhadaphukum di Indonesia," katanya.
Meski demikian, kata Edwin Sinagayang juga Direktur PT Finan Corpindo Nusa, rupiah masih berpeluanguntuk menguat lagi karena investor masih berada di pasar menunggukelanjutan kasus KPK setelah Presiden menyatakan akan tetapmempertahankan KPK. "Kami optimistis kasus KPK tidak akan berlangsunglama yang mendorong pelaku asing kembali masuk pasar," katanya.

Sementaraitu, pengamat pasar uang dari Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan,mengatakan, rupiah akan kembali menguat pada akhir tahun ini karenapasar uang itu akan kembali bergairah. "Rupiah diperkirakan akan dapatmencapai angka antara Rp 9.200 sampai Rp 9.300 per dollar," ujarnya.
Waktuyang tinggal dua bulan lagi, menurut Fauzi, akan memberikan peluangbagi rupiah untuk menguat karena Kabinet Indonesia Bersatu II bertekadakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri makin tumbuhdengan baik. "Apalagi, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi tahun2010 akan tumbuh lebih besar dibandingkan tahun lalu," ucapnya.
Indonesia, menurut dia, masih merupakan pasar potensial untuk mencari "gain"yang lebih baik ketimbang negara Asia lainnya. "Selisih bunga rupiahterhadap dollar AS yang masih tinggi merupakan faktor utama yang memicupelaku untuk lebih baik bermain di pasar domestik," ucapnya.

Bibit dan Chandra Ditahan karena Ganggu Penyidikan

2009-11-02T16:18:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol)Bambang Hendarso Danuri menegaskan, penahanan atas Bibit Samad Riantodan Chandra M Hamzah bukan karena Polri panik berkait dengan beredarnyarekaman yang disebut-sebut sebagai rekayasa kriminalisasi KPK.
Dalamkonferensi persnya di Mabes Polri, Jumat (30/10) petang ini, BHDmenyatakan, penahanan tersebut semata-mata karena unsur untuk menahandua pimpinan nonaktif KPK itu sudah cukup.
"Sejak ditetapkansebagai tersangka, sampai kemarin kami tidak menahan beliau-beliau.Sebab kami yakin beliau tidak akan mengulangi perbuatan, membuangbarang bukti," kata Kapolri.
Akan tetapi, dinamika yangberkembang dengan beredarnya transkrip rekaman yang belum jelaskebenarannya itu telah mengganggu penyidikan. "Karena sudah mengganggupenyidikan, kami putuskan beliau kami tahan," kata Kapolri.

Teten: Ini karena KPK Lamban Sikapi Kriminalisasi

2009-11-02T15:25:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Penahanan 2 Wakil KetuaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Rianto danChandra M Hamzah, merupakan bukti dari lambannya KPK dalam menyikapikriminalisasi lembaga tersebut. "Saya tak melihat upaya kuat pimpinanKPK untuk melawan kriminalisasi terhadap mantan pimpinannya,Bibit-Chandra," kata Sekjen Transparency International Indonesia TetenMasduki kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (30/10).
Menurutnya,saat ini KPK berada di ujung tanduk. Jika KPK terus bersikap defensifmaka lembaga ini bisa berakhir. Hal tersebut bisa dilihat dari tindakanPolri yang menahan Bibit-Chandra yang dinilai Teten sebagai seranganbalik polisi terhadap upaya pengusutan beberapa kasus.
Contohkasus itu, menurut dia, misalnya, kasus Bank Century, yang diduga adaoknum pejabat kepolisian yang terlibat. "Episentrumnya masalah Century,cover up-nya masalah bukti rekaman," ucap Teten.

SBY Mestinya Justru Lakukan Intervensi dalam Kasus Bibit-Chandra

2009-11-02T15:24:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo BambangYudhoyono secara tegas menyatakan tidak akan mengintervensi proseshukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Namun, sikap inidinilai tidak tepat.

"Presiden punya hak intervensi hukum.Kalau independen itu malah yang salah," kata Sekjen TransparencyInternational Indonesia Teten Masduki kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (30/10).

Menurutnya,penahanan Bibit dan Chandra tersebut merupakan bentuk nyata darirekayasa yang hendak menghancurkan lembaga KPK. "Jika kebohonganterus-menerus ditutup dengan kebohongan akan menghancurkan lembagademokrasi di Indonesia," ujar Teten.

Untuk itulah, iamenyayangkan pemerintahan Presiden SBY yang mengalami kemunduran besardalam janji pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan publik memudar.Seharusnya, Teten melanjutkan, Presiden harus mengusut pelakukriminalisasi pada Bibit dan Chandra.

"Ada semacam gapantarlembaga penegak hukum. SBY pun harus melakukan perbaikan hubunganantarlembaga itu sebelum masyarakat makin marah pada perkembangankonflik yang meluas," pungkasnya.

Kasus Bibit dan Chandra Ramai Dibahas di Facebook

2009-11-02T15:23:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Penahanan dua pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit S Riyanto dan Chandra MHamzah, ramai dibahas di jejaring sosial Facebook. Umumnya parapengguna Facebook menulis status mereka tentang penahanan Bibit danChandra, penjelasan Presiden SB Yudhoyono, dan penjelasan KapolriJenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri yang disiarkan langsung televisi.
Sebuahgrup dibuat untuk mendukung Bibit dan Chandra, yaitu "Gerakan 1.000.000Facebookers Dukung Bibit dan Chandra". Jumlah pendukungnya mencapaipuluhan ribu dan terus bertambah.
Berbagai status para"Facebooker" yang ditulis telah mengundang banyak komentar penggunaFacebook lainnya. Umumnya komentar-komentar itu bernada sinis terhadaplangkah Polri yang sudah menahan dua pimpinan KPK. Komentar-komentarlainnya dikait-kaitkan dengan Presiden SB Yudhoyono.
Pengaruhjejaring sosial Facebook dan juga Twitter sangat besar dan meluas.Status yang ditulis para pengguna Facebook dan Twitter dengan cepatdibaca ribuan orang dalam hitungan detik. Status yang ditulis biasanyamendapat komentar dari teman-teman sesama "Facebooker".

Bibit dan Chandra Dibawa ke Rutan Brimob

2009-11-02T15:22:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua pimpinan KPK nonaktif,Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, telah dipindahkan ke RumahTahanan Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (30/10) malam.Mereka keluar dari Gedung Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) MabesPolri pukul 19.50.
Begitu keluar dari Gedung Puslabfor, keduanyayang mengenakan kemeja putih lengan panjang langsung masuk ke mobiltahanan Kia Travelo. Chandra maupun Bibit tidak memberikan komentar danhanya tersenyum. Di dalam mobil tahanan hanya ada dua orang petugaskepolisian, yaitu satu sopir dan satu pengawal.

Tampak mobilKijang coklat yang berisi pengacara mengikuti mobil tahanan. Selainitu, turut juga sebuah mobil Nissan Serena silver yang diisi penyidikBareskrim.

Hendardi: SBY Harus Bentuk Komisi Independen

2009-11-02T15:21:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden SB Yudhoyonomengatakan, kasus KPK sama dengan kasus lain dan bukan suatu hal yangluar biasa. Tidak unik dan tidak khas. SB Yudhoyono mengatakan tidakakan melakukan intervensi. Sedangkan Menteri Hukum dan HAM PatrialisAkbar minta supaya SBY tidak dikait-kaitkan dengan kasus KPK.
MenurutKetua Badan Setara Institute Hendardi, Jumat (30/10) malam, SBYudhoyono berusaha mengecilkan kasus KPK seakan bukan perkara besar,sedangkan anak buahnya berusaha untuk melepas kaitan kasus ini denganSB Yudhoyono.
"Ada apa ini? Kasus ini bukan kasus biasa karenaini melibatkan pejabat dari komisi negara yang menangani perkara yangdikategorikan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).Karena itu, Presiden tidak bisa menganggap ini kasus biasa, bahkan MKpun dalam pertimbangan putusan selanya menganggap kasus ini sebagaikasus luar biasa. Karena itu, Presiden harus berani mengambil tindakanpenyelesaian luar biasa dengan membentuk Komisi Independen ataumelakukan abolisi perkara," tandas Hendardi.
Di samping itu, kataHendardi, Presiden harus menghormati Putusan Sela MK dengan memulihkanstatus dan kedudukan Chandra Hamzah dan Bibit S Rianto sampai dengantuntasnya proses sidang uji materi MK sekalipun mereka ditahan saat ini.

Penahanan Bibit dan Chandra, Bentuk Kepanikan Polisi

2009-11-02T15:20:00.001+07:00

SOLO, KOMPAS.com — Langkah kepolisian menahan duapimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Riantodan Chandra Hamzah, terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Selainalasan yang digunakan dinilai tidak kuat, penahanan tersebut lebihdinilai sebagai bentuk kepanikan pihak kepolisian.

"Menurutsaya, penahanan itu lebih memperlihatkan kepanikan polisi, yangberkaitan dengan terbongkarnya rekaman dan transkrip yang beredar dimasyarakat," ujar Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI)Boyamin Saiman, di Solo, Jumat (30/10) malam.

Ia menilai,kepanikan polisi tersebut terlihat karena penahanan terhadap Bibit danChandra baru dilakukan sekarang. Mestinya, jika polisi berniat menahankeduanya, hal itu sudah dilakukan sejak dulu, yakni sejak pertama kaliBibit dan Chandra dipanggil dan tidak hadir.

Boyamin menyatakan,jika alasan yang dipakai polisi saat menahan Bibit dan Chandra karenaalasan undang-undang, itu patut dipertanyakan lebih lanjut. "Kalaualasan undang-undang mereka ditahan karena dikhawatirkan mengulangiperbuatan, pertanyaannya perbuatan apanya yang akan diulangi, wong mereka sudah dinonaktifkan dari pimpinan KPK," ujarnya.

Demikianjuga kalau alasan menghilangkan barang bukti. Alasan ini jugadipertanyakan karena keduanya sudah tidak menjabat pimpinan KPK.Sedangkan kalau dikhawatirkan melarikan diri, itu terlalu berlebihankarena keduanya sudah dicekal.

"Alasan penahanan berdasarkanundang-undang memang ada, tetapi mandatnya tidak ada. Penahanan inilebih pada bentuk arogansi kekuasaan politik semata-mata," ujarnya.

MenurutBoyamin, perseteruan antara KPK dan Polri seharusnya mendapat perhatiankhusus dari Presiden agar tidak berlarut-larut dan semakin memperburukkondisi penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Inilah Kronologi Kasus Penyidikan Kasus Chandra dan Bibit

2009-11-02T15:19:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol)Bambang Hendarso Danuri membantah kepolisian telah melakukan rekayasadalam penyidikan pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit SRiyanto, seperti dalam pemberitaan. Ia menegaskan akan menindak jikaada anggotanya yang melakukan pelanggaran dalam penyidikan.

"Tidakbenar kita lakukan rekayasa, kriminalisasi. Saya akan tindak apa punjabatannya, jika merekayasa penyidikan," tegas dia saat jumpa pers diMabes Polri Jakarta, Jumat (30/10).

Dalam kesempatan itu,Kapolri menjelaskan proses penyelidikan dan penyidikan pimpinan KPKnonaktif itu. Penjelasan itu atas perintah Presiden agar Kapolrimemberikan penjelasan secara gamblang kepada publik mengenai kasus itu.

Kapolrimenjelaskan, kasus bermula saat Antasari membuat testimoni tentangpenerimaan uang sebesar Rp 6,7 miliar oleh sejumlah pimpinan KPK pada16 mei 2009. Saat itu Antasari sedang ditahan atas kasus dugaanpembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Karenatestimoni tidak ditindaklanjuti polisi, Antasari lalu membuat laporanresmi pada 6 Juli 2009 mengenai dugaan suap itu di Polda Metro Jaya.Laporan itu kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri, lalu dilanjutkan kepenyelidikan dan penyidikan.

Dalam proses lidik dan sidik, kataKapolri, pada 7 Agustus 2009 diperoleh fakta adanya tindak pidanapenyalahgunaan wewenang oleh dua tersangka yang melanggar Pasal 21 Ayat5 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Saat penyidikan, ditemukankeputusan pencekalan dan pencabutan pencekalan yang dilakukan olehkedua tersangka tidak secara kolektif. Pencekalan terhadap AnggoroWidjojo dilakukan oleh Chandra Hamzah, pencekalan terhadap Joko Tjandraoleh Bibit S Riyanto, serta pencabutan pencekalan terhadap Joko Tjandraoleh Chandra Hamzah.

Kemudian, dari hasil penyidikan kasuspencekalan terhadap Anggoro ditemukan adanya aliran dana. Temuan itukemudian dituangkan dalam laporan polisi pada 25 Agustus 2009.

Dalamkasus dugaan pemerasan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadapsaksi-saksi dan alat bukti lain. Sedangkan sangkaan penyalahgunaanwewenang, penyidik telah memeriksa sebanyak 22 saksi serta saksi ahlidan ditemukan beberapa dokumen. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 23UU No 31 Tahun 1999 Jo Pasal 421.

Dari alat bukti, keterangansaksi, dan saksi ahli didapat empat alat bukti. Lalu pada tanggal 15September 2009 pukul 23.20, dua pimpinan KPK nonaktif itu ditingkatkanstatusnya dari saksi menjadi tersangka. Pada 2 Oktober 2009, berkasperkara Chandra Hamzah dikirimkan ke Kejaksaan dan berkas Bibit SRiyanto dikirimkan pada 9 Oktober.

Kemudian, penyidik melakukanpenahanan pada 29 Oktober 2009 karena kedua tersangka melakukantindakan mempersulit jalannya pemeriksaan dengan menggiring opinipublik melalui pernyataan-pernyataan di media serta forum diskusi.

"Merekamenggiring opini adanya rekayasa penyidikan yang merujuk pada transkriprekaman. Dengan demikian, karena sudah ganggu penyidikan kita lakukanpenahanan," paparnya.

Presiden Janji Patuhi Putusan Sela MK

2009-11-02T15:18:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo BambangYudhoyono menegaskan, dirinya adalah seorang konstitusionalis, yangpatuh pada hukum dan ketentuan perundang-undangan. Oleh sebab itu, iaakan menghormati dan mematuhi keputusan sela/provisi MahkamahKonstitusi (MK) dengan segera memberhentikan tetap sampai dengan adanyakeputusan definitif MK.
Keputusan sela/provisi itu menetapkanPresiden Yudhoyono tidak bisa memberhentikan secara tetap Wakil KetuaKomisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Chandra M Hamzah dan BibitSamad Rianto, meski keduanya nanti berstatus terdakwa. PresidenYudhoyono harus menunggu putusan MK terkait dengan uji materi Pasal 32Ayat (1) Huruf c Undang-Undang No 30 Tahun 2020 tentang KPK.
Halitu disampaikan Presiden Yudhoyono, saat menjawab pers, ketikamemberikan penjelasan terkait dengan penahanan dua pimpinan KPK diKantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (30/10) sore. Dalampenjelasannya, Presiden Yudhoyono hanya ditemani Menteri SekretarisNegara Sudi Silalahi, Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal, danStaf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana.
"Saya tahu,ada putusan sela. Saya akan menghormati dan mematuhi sampai adanyahasil dari keputusan MK. Kalau keputusan uji materi itu diterima, dantidak boleh langsung diberhentikan tetap dan hanya diberhentikansementara, ya, saya akan mengikuti. Kalau diberhentikan tetap pun, sayaakan mengikuti. Saya ini seorang kontitusionalis, yang patuh hukum.Oleh karena itu, saya tunggu putusan MK," tandas Presiden.
Menjawabpertanyaan bahwa keputusan sela MK itu bisa memenjarakan PresidenYudhoyono untuk mengeluarkan keputusan berikutnya terkait pemberhentiantetap kedua pimpinan KPK setelah adanya peraturan pemerintah penggantiundang-undang (perppu) sebelumnya, Presiden meminta pers tidakmencampuradukkan perppu dengan kewenangan Presiden.
"KewenanganPresiden mengeluarkan perppu itu ada dalam UUD. Perppu dikeluarkandalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sebelum mengeluarkan perppu,kita sudah menelaah dengan kejadian di KPK, yaitu abstainnya pimpinanKPK dalam waktu lama yang dinilai akan mengganggu kinerjanya,"tambahnya.
Dikatakan Presiden, "Meskipun itu kewenangan saya,kewenangan konstitusional saya, saya berkomunikasi dengan pimpinanlembaga negara untuk mencari solusi terbaik agar pemberantasan korupsitidak berhenti. Jadi, konteksnya tidak lantas Presiden melakukansesuatu akan 'terpenjara'. Tidak, itu hak konstitusional saya."
Perbedaan UU KPK
MenurutPresiden, pihaknya pernah bertanya perihal pemberhentian sementara itu."Yang saya tahu yang berlaku di lingkungan pemerintah, kalau seseorangdinyatakan sebagai tersangka, itu belum ada sanksi administratif. Akantetapi, begitu seseorang dinyatakan sebagai terdakwa, seperti contohnyaseorang gubernur, maka saya memberhentikan sementara setelah menjaditerdakwa," paparnya.
Namun, lanjut Presiden, setelah yangbersangkutan dinyatakan tidak bersalah di pengadilan maka pihaknyamengaktifkan kembali dan merehabilitasi namanya.
"UU KPKtampaknya berbeda. Baru menjadi tersangka, seseorang itu harus sudahdiberhentikan sementara. Begitu menjadi terdakwa maka ia diberhentikansecara tetap. Itu amanah UU, itulah yang dulu menyangkut Pak AntasariAzhar. Karena beliau dinyatakan sebagai terdakwa dan kemudiandimintakan kepada saya untuk diberhentikan maka saya jalankan amanah UUitu," demikian Presiden.

Komnas HAM: Serangan ke KPK, Serangan Balik Koruptor

2009-11-02T15:16:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Walau mengakui sulit untukdibuktikan, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) IfdhalKasim menilai bukan tidak mungkin berbagai persoalan yang terjadi dandialami oleh institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saatini dipengaruhi adanya upaya serangan balik dari para pelaku praktikkorupsi, yang saling berkolaborasi lantaran sama-sama merasakepentingannya terganggu akibat sepak terjang institusi tersebut.
Sepertidiketahui, KPK dalam menjalankan tugasnya memang kerap kali berbenturandengan banyak pihak dan kepentingan, terutama ketika dalam sejumlahkesempatan mereka juga menangkap orang-orang berlatar belakang beragam,mulai dari anggota legislatif, aparat penegak hukum, hingga parapengusaha yang dekat dengan lingkar kekuasaan.
“Kekuatan yang menyerang balik KPK seperti itu memang tidak bisa dilihat (invincible)apalagi teraba bentuknya. Namun, kita semua dan masyarakat yakin kalaukekuatan seperti itu ada,” ujar Ifdhal, di Jakarta, Jumat (30/10).
Ifdhaljuga mengaku sangat menyayangkan penahanan dua orang Wakil Ketua KomisiPemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra MHamzah, yang dinilainya aneh dan berlebihan, apalagi jika sampai benarpenahanan itu didasari alasan pihak kepolisian merasa terganggu denganpernyataan-pernyataan keduanya di media massa.
Menurut Ifdhal,sangat berlebihan jika kedua pimpinan KPK nonaktif itu sampai harusditahan karena dikhawatirkan melarikan diri atau malah merusak ataumenghilangkan barang bukti. Kepolisian seharusnya tidak perlu takutkarena pencarian barang bukti bisa dilakukan secara profesional tanpaperlu menggunakan kewenangan seperti penahanan.
“Saya melihatkepolisian ingin mencoba melawan opini yang berkembang di masyarakatdan selama ini mereka justru kalah. Masyarakat telanjur yakin apa yangdilakukan kepolisian sebagai upaya mengkriminalisasi KPK. Sedangkan disisi lain, kedua pimpinan KPK nonaktif itu masih bebas berpendapat danitu dianggap mengganggu citra kepolisian,” ujar Ifdhal.
Jikabenar seperti itu, Ifdhal kembali merasa janggal karena, menurutnya,baik Bibit maupun Chandra punya hak untuk menyampaikan pendapat danpernyataan mereka. Ifdhal membenarkan bahwa memang secara prosedurhukum pihak kepolisian punya argumen kuat. Akan tetapi, secara logikakeadilan, langkah penahanan yang dilakukan memicu kecaman, terutamadari masyarakat.
“Polisi memang punya hak untuk menahan. Akantetapi, alasan yang dikemukakan tidak tepat karena yang diperlakukanseperti itu kan dua orang pimpinan KPK yang bukan orang sembarangan,apalagi sampai melarikan diri dan menghancurkan barang bukti.Seharusnya kepolisian melihat juga seperti itu,” tambah Ifdhal.

Pukat: Penahanan Bibit-Chandra untuk Tutup Rekaman

2009-11-02T15:15:00.001+07:00

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Pusat KajianAnti Korupsi (PuKat) Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtarmengkhawatirkan penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)merupakan upaya untuk menutup pemberitaan rekaman dugaan rekayasapenetapan tersangka pimpinan KPK tersebut.
"Kita khawatir ada apanya dengan penahanan pimpinan KPK karena tiba-tiba lahir penahanan," katanya, Jumat (30/10).
Karenaitu, kata dia, penahanan itu patut dipertanyakan mengingat pasal yangdisangkakan terhadap kedua pimpinan KPK tersebut selaluberubah-ubah. "Banyak yang aneh dengan hal yang disangkakan terhadapkedua pimpinan KPK tersebut," katanya.
Anehnya, kata dia, meskisangkaan terhadap kedua pimpinan KPK itu berubah-ubah, keduanya tetapdijadikan sebagai tersangka dan ditahan. Terlebih lagi, muncul rekamandugaan rekayasa penetapan tersangka pimpinan KPK.
Karena itu, iamengharapkan KPK segera mengungkapkan substansi atau isi dari rekamantersebut. "Agar publik tahu," katanya. Ia juga meminta Presiden SusiloBambang Yudhoyono melakukan intervensi kepada Kepolisian dan Kejagungdengan meminta kedua lembaga hukum itu untuk bekerja secara profesional.
"Ini semua untuk menyelamatkan keberadaan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi," katanya.

Erry Riyana Minta Ikut Ditahan

2009-11-02T15:14:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas meminta kepadapolisi agar dirinya ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan. Iamengaku pernah melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan duapimpinan KPK nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

Permintaanitu disampaikannya melalui surat yang ditujukan kepada KabareskrimKomjen Susno Duadji, Jumat (30/10). Menurut dia, sebagian besarpimpinan KPK termasuk mantan pimpinan pernah melakukan hal serupa yaitumengeluarkan perintah pencekalan dan pencabutan pencekalan terkaitproses penyelidikan dan penyidikan di KPK.

"Sehingga layakditetapkan sebagai tersangka," katanya. Karena itu, tambah dia, jikapolisi konsisten dengan kebijakan hukum, ia bersedia ditahan karenamenjalankan tugas sebagai pimpinan sesuai UU No 30 Tahun 2002 tentangKPK.

Menko Polhukam: Ikuti Saja Prosedur Hukum

2009-11-02T15:13:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Menko Polhukam Djoko Suyantomeminta semua pihak bisa bersabar dan mengikuti saja proses hukum yangtengah berjalan menyusul penangkapan dan penahanan Bibit Samad Riantodan Chandra M Hamzah oleh Polri.
Seperti diwartakan, keduapimpinan KPK nonaktif itu ditangkap hanya beberapa jam setelah MahkamahKonstitusi (MK) mengeluarkan putusan sela, yang meminta pemerintahmenunda pemberhentian mereka sampai ada putusan akhir MK. Dalam sidanglanjutan, MK juga meminta semua bukti termasuk transkrip dan rekamandiserahkan.
Sebelumnya, selain menunjukkan adanya upayamerekayasa kasus kedua pimpinan KPK nonaktif itu oleh sejumlah pihak,termasuk di antaranya oknum aparat Polri dan Kejaksaan Agung, rekayasajuga disebut-sebut bertujuan menutup KPK. Nama RI-1 (Presiden SusiloBambang Yudhoyono) juga disinggung dalam transkrip.
“Mari kitaikuti saja proses dan prosedur hukum yang tengah dilakukan Polri. Kalaumemang ada keberatan dari pihak terdakwa, ya dipersilakan saja karenamemang ada mekanisme hukumnya juga seperti praperadilan. Tidak bisalain, kita harus tunggu dan ikuti saja prosesnya di pengadilan nanti,”ujar Djoko seusai membuka Sidang Komisi Bidang Polhukam di acaraNational Summit 2009 di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Jumat(30/10).
Menurut Djoko, siapa pun orangnya maka proses hukum yangakan dikenai terhadap orang itu akan tetap sama sesuai aturan hukumyang berlaku bagi setiap warga negara. "Saya enggak mau menanggapi apayang ada di masyarakat dan media massa, ya. Silakan saja tempuh sesuaijalur hukum,” ujar Djoko.
Menko Polhukam mengaku percayakebenaran bisa terungkap dalam sebuah proses pengadilan dan bukan dimedia massa. Bisa saja Polri yang benar atau malah KPK yang benar dalamkasus ini. Namun begitu, sebagai Menko Polhukam, Djoko mengaku tidakmau mengintervensi apalagi mengingat yang namanya proses hukummelibatkan banyak pihak mulai dari kejaksaan, polisi, dan pengadilan.
“Polisidalam menetapkan tersangka pasti ada dasarnya. Kalau nanti pengacarakedua tersangka merasa tidak benar, silakan saja disusun pleidoinya.Semua itu kan dipertanggungjawabkan dan dibuktikan di pengadilan. Jadiya tunggu saja pengadilannya. Mari kita hormati proses dan sistem hukumini,” ujar Djoko.

Buyung: Polisi Berlebihan

2009-11-02T15:12:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan PertimbanganPresiden Adnan Buyung Nasution menilai tindakan polisi terkait denganpenahanan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra MHamzah, sangatlah berlebihan. Adnan beranggapan, kepolisian tidakmempunyai alasan untuk menahan Bibit dan Chandra karena barang buktiyang digunakan tidak cukup kuat untuk bisa menyeret Bibit dan Chandrake penjara.

"Hukum di undang-undang mengatakan dengan jelas,seseorang dapat ditahan apabila alat buktinya sudah jelas, adakehawatiran melarikan diri, ada kehawatiran untuk mengulangi perbuatan,ada kehawatiran untuk menyembunyikan atau menghilangkan barang buktibarulah orang tersebut dapat dihukum," jelas Adnan, di sela-selapenutupan National Summit, Jumat (30/10) di Jakarta.

Adnan jugapercaya kalau keduanya tidak bisa menghilangkan barang bukti karenasudah disita oleh polisi. "Jadi apa alasannya mereka harus ditahan? Disini saya pikir polisi sudah bertindak terlalu jauh, tidak ada alasan.Jadi, Bibit dan Chandra perlu dibebaskan. Bebaskan dulu," ujar Adnan.

Terkaitdengan rekaman pembicaraan yang diduga penuh dengan rekayasa atas kasusChandra dan Bibit, Adnan meminta agar bukti rekaman itu segeradipublikasikan. Sebab, menurutnya, selama ini yang tahu isi rekaman ituhanya pihak tertentu sehingga hal itu supaya masyarakat tahu dan tidakada lagi yang perlu disembunyikan.

Bibit dan Chandra Inginnya Tetap Ditahan di Bareskrim

2009-11-02T15:11:00.003+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua pimpinan KPK nonaktif, BibitS Rianto dan Chandra M Hamzah, sebenarnya menginginkan agar tetapditahan di ruang tahanan Bareskrim Mabes Polri. Namun, keduanya harusmengikuti keputusan penyidik Mabes Polri yang memindahkan tahanan diRumah Tahanan (Rutan) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

"Ini (pemindahan) keinginan penyidik. Pak Chandra dan Pak Bibit menginginkan tetap ditahan di Bareskrim. Mau gimana lagi, harus seperti itu," ucap salah satu pengacara kedua tersangka, Ahmad Rifai, kepada Kompas.com melalui telepon, Jumat (30/10), seusai mengikuti proses pemindahan.

Ahmadmengatakan, kedua kliennya tiba di Rutan Brimob sekitar pukul 21.00dengan didampingi beberapa pengacara. Keduanya ditahan di ruangterpisah. Ketika ditanya bagaimana kondisi tahanan, ia menjawab,"Namanya ruang tahanan. Relatif lah. Yang jelas harus mendapat hak-hakperlindungan."

Penindakan Korupsi Dikhawatirkan Kembali ke Bentuk Lama

2009-11-02T15:11:00.000+07:00

SURABAYA, KOMPAS.com — Penahanan dua pimpinanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit S Rianto dan ChandraM Hamzah, merupakan upaya sistematis, terencana, dan masif untukmenggembosi KPK. Jika langkah KPK terus dijegal, dikhawatirkanpenindakan kasus korupsi di Indonesia akan kembali pada bentuk-bentuklama.
Demikian penuturan anggota Dewan Penasihat AliansiMasyarakat Antikorupsi Surabaya yang juga pengajar ilmu hukumUniversitas Airlangga Surabaya I Wayan Titip Sulaksana, Jumat (30/10)di Surabaya.
"Alasan penahanan keduanya (Bibit dan Chandra)terlalu dicari-cari. Dugaan pemerasan tidak terbukti. Selain itu,penyalahgunaan jabatan yang dituduhkan yang seharusnya masuk dalamranah pelanggaran administrasi justru dikrimininalkan," paparnya.
MenurutWayan, dari sisi prestasi, kiprah KPK dalam menangani kasus-kasuskorupsi dinilai lebih berkualitas dibandingkan Kepolisian danKejaksaan. Hal ini terlihat dari sisi pengungkapan kasus, hasil putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang tak pernah bebas murni,dan shock terapi para pelaku korupsi pascakehadiran KPK.
"Bilamendengar KPK akan datang, orang-orang di daerah langsung kaget danberkeringat dingin. Tetapi jika yang datang orang Badan PemeriksaKeuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) reaksinyaberbeda, lebih tenang," kata Wayan.
Dengan penahanan Bibit danChandra, menurut Wayan, upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi diIndonesia terancam kembali ke bentuk-bentuk penindakan lama yang lebihlunak dan kooperatif. Padahal, korupsi tergolong sebagai bentukkejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan khusus.
Wayanberharap, pengungkapan kasus-kasus korupsi melalui Pengadilan Tipikorjuga diterapkan di daerah-daerah. Jika masalah korupsi hanyadiselesaikan melalui pengadilan umum maka banyak kasus korupsi didaerah yang akan lolos.
Harus bisa buktikan
Sementaraitu, pengajar hukum Universitas Airlangga Emanuel Sujatmoko mengatakan,unsur penyalahgunaan yang dituduhkan pihak Kepolisian pada Bibit danChandra harus dicermati, apakah masuk dalam aspek pidana atauperdata/administrasi.
Emanuel menyadari tiap warga negaramemiliki kesamaan di hadapan hukum, termasuk para pimpinan KPK. Karenaitu, setelah menahan dan menjadikan Bibit dan Chandra tersangka,Kepolisian harus bisa membuktikan tuduhan-tuduhan mereka.
"Jikadi pengadilan tak terbukti, sama seperti para pimpinan KPK, parapetinggi polisi juga harus berani mengundurkan diri. Pihak Kepolisiantampaknya sudah yakin betul jika KPK salah, padahal tuntutan mereka takjelas," kata Emanuel.

Pencatutan Nama Presiden, Semua Harus Jalani Proses Hukum

2009-11-02T15:08:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik,Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Kamis (29/10) siang, menyatakan semuapihak yang terkait masalah "kriminalisasi KPK" termasuk dalam rekamanyang menyebut-nyebut RI 1, harus menempuh jalur hukum.
"Kitaikuti saja proses hukumnya seperti apa," tandas Djoko, saat ditanyapers, seusai menghadiri pembukaan "Rembuk Nasional 2009" di Jakarta.Pembukaan acara yang dihadiri sekitar 1.400 orang dari daerah, BUMN,menteri dan pejabat eselon departemen, dibuka oleh Presiden SusiloBambang Yudhoyono dan Wapres Boediono serta sejumlah menteri.
Saatditanya bahwa rekaman kriminalisasi pimpinan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) menyinggung nama Presiden Yudhoyono, Djoko menjawab,"Seperti yang disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, itu harusdiselesaikan dengan proses hukum yang berlaku. Kalau tak diikuti proseshukum, apa jadinya bangsa ini."
Ditanya sejauh mana kebenarannama Presiden Yudhoyono dicatut dalam rekaman kriminalisasi tersebut,Djoko menjawab lagi, "Seluruhnya, ikuti saja proses hukum. Apakahseluruh rakyat Indonesia, siapapun orangnya, harus mengikuti proseshukum. Jika ikuti dengan baik jalannya perkara, kita yakin itu(penyelesaiannya) ke sana," ujarnya.
Djoko menambahkan, apabilaada yang menuduh-nuduh Presiden seperti itu (dilibatkan dalampercakapan di rekaman), sebenarnya solusinya apa. "Solusinya, ya, tentuproses hukum," demikian Djoko.
Sebagaimana diberitakan namaPresiden Yudhoyono disebut-sebut dalam rekaman percakapan seseorang diKepolisian RI, Kejaksaan Agung, pengusaha dan lainnya untukmengkrimanalisasikan pimpinan KPK. Akibatnya, dua pimpinan KPK, ChandraHamzah dan Bibit Samad Rianto ditetapkan sebagai tersangka dandinonaktifkan.
Presiden Yudhoyono selanjutnya menerbitkanPeraturan Pemerintah atas Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang kemudianmenetapkan tiga orang pengganti Chandra dan Bibit serta Antasari Azharyang telah lebih dulu ditetapkan sebagai terdakwa.

Menhuk dan HAM: Tak Mungkin Ada RI 1 Dalam Rekaman

2009-11-02T15:06:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Patrialis Akbar mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyonotidak mungkin terlibat dalam upaya dugaan kriminalisasi pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

"Sayaminta tolong kita jangan berburuk sangka, apalagi kepada pemimpin kita.Pemimpin kita ini lagi serius melaksanakan tugas," ujar politisi PartaiAmanat Nasional kepada para wartawan seusai mengikuti pembukaanNational Summit, Kamis (29/10) di Jakarta.

Patrialis mengatakan,pemerintah tidak akan ikut campur tangan terkait rekaman tersebut."Kami serahkan kepada lembaga penegak hukum. Ini sesuai dengan proseshukum," katanya.

Terkait adanya desakan agar rekaman tersebutsegera dilimpahkan ke pengadilan, Patrialis enggan berkomentar.Menurutnya, itu adalah ranah pengadilan, jaksa, dan KPK.

Kriminalisasi KPK: Saksi dan Bukti Akan Dihadirkan

2009-11-02T15:05:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum dua pimpinanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Riyanto danChandra Hamzah berencana akan menghadirkan saksi dan bukti-bukti.
Bukti-buktitersebut termasuk dokumen rekaman skenario kriminilisasi. Saksi danbukti itu akan dihadirkan pada sidang lanjutan uji materi Undang-undang30 tahun 2002 tentang KPK. Sidang akan digelar di Mahkamah Konstitusi(MK), Kamis (29/10) siang ini.
"Kami akan hadirkan saksi dan bukti-bukti berupa dokumen terkait perkara hukum yang dijalani Bibit dan Chandra, termasuk recording dan transkripnya," ujar Kuasa Hukum Bibit-Chandra, Bambang Wijayanto usai sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Kamis.
Dengandemikian, tambah Bambang, Ketua Pimpinan Sementara KPK, TumpakHatorangan Pangabean, diharapkan juga hadir dalam persidangan danmembawa bukti-bukti serta dokumen terkait perkara hukum yang sedangdijalani Bibit-Chandra.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MahkamahKonstitusi Mahfud MD memperbolehkan tim kuasa hukum menghadirkan saksidan memperdengarkan rekaman skenario kriminilisasi. "Silakan, asalmasih berkaitan dengan sidang di MK. Dan MK tidak akan mencampuriurusan pidana yang sedang diusut kejaksaan dan kepolisian," tegasnya.
Beberapawaktu lalu Achmad Rifai, pengacara Bibit-Chandra, mengaku telahmengantongi bukti kuat kasus dugaan suap di tubuh KPK. Rekaman ituberisi pembicaraan yang diduga antara penegak hukum dan buronan kasusdugaan suap proyek sistem komunikasi terpadu Anggoro Widjoyo.
Suara yang direkam sekitar bulan Juli 2009 tersebut diduga adalah oknum di kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Polri: Silakan Selesaikan di Pengadilan

2009-11-02T14:57:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian siap menghadapituduhan rekayasa ataupun kriminalisasi terhadap pimpinan KPK nonaktif,Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah, di pengadilan. Polrimempersilakan pihak-pihak yang menentang dalam proses penyidikan hinggapenahanan kedua tersangka agar diselesaikan di pengadilan.
"Apapun yang kami lakukan dipertanggungjawabkan di atas undang-undang.Kalau ada pihak yang ingin menguji di pengadilan, kami terbuka," tegasWakabareskrim Mabes Polri Irjen Dikdik Mulyana, saat jumpa pers diMabes Polri Jakarta, Kamis (29/10).
Dikdik menegaskan akanmelakukan penyidikan terhadap anggota Polri jika kemudian hariditemukan adanya rekayasa dalam proses penyidikan kedua tersangka."Kalau benar rekayasa, kami tidak akan keberatan rekan kami siapa pununtuk dilakukan penyidikan," kata dia.
Ia menjelaskan, prosespenyidikan hingga penahanan kedua tersangka telah sesuai denganprosedur. Penahanan telah sesuai dengan persyaratan obyektif dansubyektif. "Persyaratan obyektif telah sesuai Pasal 21 KUHAP. Sedangkanpersyaratan subyektif agar tidak melakukan tindak pidana, dikhawatirkanmelarikan diri, dan sebagainya," jelas dia.

KPK Akan Ajukan Penangguhan Penahanan Chandra dan Bibit

2009-11-02T14:56:00.003+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) akan mengajukan penahanan penangguhan dua Pimpinan KPK nonaktif,Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Hal tersebut ditegaskanPelaksana Tugas Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung KPK,Kamis (29/10) sore.

"Sebagai Pimpinan KPK, kami akan ajukanpermohonan kepada penyidik supaya penahanan itu ditangguhkan," kataTumpak saat jumpa pers. Dalam kesempatan tersebut, Tumpak sebagaiPimpinan KPK juga menyatakan keprihatinannya terhadap tindakan MabesPolri itu yang disebutnya sebagai tindakan penahanan paksa.

Sebelumnya,Mabes Polri melalui Wakabareskrim Irjen Dikdik Mulyana menyatakanmelakukan penahanan Chandra dan Bibit, Kamis (29/10) sore.

Karenaitu, kata Tumpak, KPK sudah memberikan masukan-masukan kepada birohukumnya untuk dilakukan tindakan terhadap tindakan upaya paksapenahanan itu. "Kami akan berikan bantuan hukum secepatnya sesuaiundang-undang yang berlaku," tegasnya.

Bibit dan Chandra Pertanyakan Alasan Penahanan

2009-11-02T14:56:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan polisi menahan Bibit dan Chandra Hamzah memunculkan pertanyaan di benak dua Wakil Ketua KPK (nonaktif) tersebut.
Kamis(29/10) sore tadi, Badan Reserse Mabes Polri resmi menahan keduanya diBareskrim Polri, tetapi hingga pukul 18.00 ini Bibit dan Chandra masihberada di dalam salah satu ruangan di Bareskrim.
Ahmad Rifai,salah satu tim pengacara Chandra dan Bibit, beberapa menit lalumenyatakan, kliennya mempertanyakan alasan penahanan mereka. "Keduanyajuga baru tahu kalau ditahan setelah melakukan wajib lapor," ujar Rifai.
Iadatang menyusul dua kliennya yang lebih dulu datang ke Bareskrim Polriuntuk melaksanakan wajib lapor tiap hari Kamis. Selain Ahmad Rifai,datang pula Bambang Widjojanto, anggota tim pengacara lainnya.
MenurutRifai, pihaknya sudah mendapat surat penahanan dari Polri. "Alasanpenahanan sangat tak logis karena polisi menyatakan takut dua tersangkaakan mengulangi perbuatannya. Mana mungkin akan mengulangi perbuatan.Sekarang saja mereka sudah dinonaktifkan," jawabnya saat dicegatwartawan.
Ia berpendapat, ada alasan politis dan menyatakanpenahanan atas kliennya merupakan kejadian buruk dalam penegakan hukumdi Indonesia.

Kapolri: Tidak Perlu Ada Klarifikasi Rekaman

2009-11-02T14:53:00.002+07:00

BOGOR, KOMPAS.com - Beredarnya rekaman terkaitdugaan manipulasi kasus penyalahgunaan wewenang yang menetapkan duapimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto danChandra M Hamzah membuat banyak pihak gerah. Pasalnya, rekaman yangberedar luas itu "melibatkan" sejumlah pejabat negara, antara lainpejabat dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).Jaksa Agung telah memanggil dua pejabatnya yang diduga terlibat dalamrekaman tersebut.
Lalu bagaimana dengan Polri? Berbeda denganJagung, Kepala Polri, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri,mengatakan tidak perlu ada klarifikasi terkait hal tersebut."Tidakperlu ada klarifikasi. Jelas ada tindakan hukum saja nanti," ujarKapolri kepada wartawan sebelum menutup Workshop Kepemimpinan Polri, diHotel Safari Garden, Cisarua, Bogor, Kamis (29/10).
Menurut dia,Polri akan konsisten dengan apa yang akan dilakukan. "Kekonsistenan iniakan dipertegas nanti siang. Apa yang jadi permasalahan, transkrip itu,akan dijelaskan Wakabareskrim," kata dia. "Sekarang lebih baikteman-teman (wartawan) balik kanan saja. Konferensi pers akan menungguteman-teman," lanjutnya.

Jangan Campur Rekaman dan Pembuktian Chandra-Bibit

2009-11-02T14:51:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Lembaga KetahananNasional (Lemhanas) Muladi memandang persoalan rekaman yang didugaberisi rekayasa penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) danpembuktian kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dua mantan pimpinanKPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, adalah dua hal berbeda.
"Rekamanitu harus dipisahkan dari pembuktian Bibit dan Chandra yang dituduh,rekaman masalah sendiri, itu kan simpang siur dan timbulkan pro-kontra.Itu harus dibedakan untuk kasus Bibit-Chandra atau penyalahgunaanwewenang," tuturnya di Gedung Lemhanas, Kamis (29/10).
Olehkarena itu, Muladi mengatakan, rekaman tersebut tak dapat puladijadikan sebagai alat bukti dalam kasus penyalahgunaan wewenangChandra dan Bibit. Sementara itu, Muladi juga berang dengan pernyataanseorang perempuan yang ada di dalam rekaman karena terkesan sangatmerendahkan Presiden. "Dia harus dicari itu karena merendahkan martabatPresiden. Intelijen kita kan cukup kuat. BIN harus turun," tandasnya.

Polri Bantah Keras Tuduhan Kriminalisasi KPK

2009-11-02T14:49:00.003+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri membantah keras tentangderasnya pemberitaan yang menyebutkan telah melakukan kriminalisasiterhadap Wakil Ketua KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra MHamzah. Penetapan tersangka terhadap Bibit dan Chandra telah sesuaidengan prosedur.
"Kepolisian tidak pernah mengkriminalisasi ataumengerdilkan KPK. Itu pernyataan resmi Polri," tegas Kepala DivisiHumas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna saat jumpa pers di Mabes PolriJakarta, Kamis (29/10).
Nanan menjelaskan, Polri melakukanpenyidikan terhadap personal bukan institusi KPK. "Akhir-akhir ini yangberkembang di luar kami mengkriminalisasi KPK. Ini masalah personal,oknum," ujarnya.
Wakabareskrim Irjen Dikdik Mulyana mengatakan,penanganan kasus Chandra dan Bibit berawal dari testimoni AntasariAzhar dan dilanjutkan pembuatan laporan oleh Antasari. Penyidik lalumelakukan pemeriksaan terhadap empat saksi ahli dan 15 saksi lain.
Daripemeriksaan tersebut, ditemukan bukti permulaan yang cukup untukdijadikan tersangka. "Jadi tuduhan mengerdilkan bagaimana dasarnya? Ada126 penyidik terbaik berada di sana. Mana mungkin kami lakukan tindakaninkonstitusional," tegas Dikdik.
Dikdik menambahkan, penyalahgunaan wewenang telah diatur dalam undang-undang. "Kenapa salahkan kita?" katanya.

MK: Tunda Pemberhentian Tetap Bibit dan Chandra

2009-11-02T14:49:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi dalamputusan selanya mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sebelummenjatuhkan putusan akhir menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 32 ayat(1) huruf (c) dan Pasal (32) ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentianPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karenamelakukan tindak pidana kejahatan sampai ada putusan akhir Mahkamahterhadap status quo," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud, saat membacakan putusan sela di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (29/30).

Denganbegitu, Mahfud mengatakan bahwa secara administratif meminta presidenuntuk menunda pemberhentian secara tetap terhadap dua pimpinan KPKnon-aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, yang menjaditerdakwa dalam kasus penyalahgunaan wewenang.

"Ditundapelaksanaannya, mereka tetap kepada status pemberhentian sementara.Misalnya nanti sore Bibit dan Chandra ditetapkan menjadi tersangka,Presiden harus menunda pemberhentian secara tetapnya," kata dia.

Sepertiyang diketahui sebelumnya, pihak pemohon, yakni dua pimpinan KPKnon-aktif, Bibit dan Chandra, didampingi tim kuasa hukumnya mengajukanpermohonan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) khususnya Pasal 32 ayat (1) huruf (c) danPasal (32) ayat (3) mengenai pemberhentian pimpinan KPK.

Pasaltersebut dianggap diskriminatif dan dapat menimbulkan perbedaanantar-pimpinan KPK dengan pejabat lain, sebab pejabat negara lainnyabaru diberhentikan jika statusnya telah memiliki kekuatan hukum yangtetap (inkracht).

MK Perintahkan KPK Hadirkan Bukti Rekaman

2009-11-02T14:47:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK)memerintahkan agar rekaman dan transkrip mengenai dugaan skenariokriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadirkan dalamsidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKPK.

"Dengan wewenang yang dimilikinya, MK memerintahkan agarbukti rekaman dan transkrip dihadirkan dalam sidang lanjutan pada hariSelasa (3/11)," ucap Ketua Hakim Pleno Abdul Mukhti Fadjar dalam sidanglanjutan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi KPK, di Mahkamah Konstitusi, Kamis (29/10).

Sidangdihadiri tiga pimpinan KPK, yaitu Mas Achmad Santosa, M Jasin, HaryonoUmar, dan dua pimpinan KPK non-aktif, Bibit Samad Riyanto dan ChandraHamzah.

Pada sidang sebelumnya, hakim pleno telah meminta kepadapihak pemohon untuk membawa bukti rekaman dan transkrip. Namun, hariini rekaman itu tidak dibawa. "Sebelum menghadapi sidang seharusnyasudah ada kesamaan pemikiran, kalau dari hari Selasa seharusnya sudahcukup," ucap Akil.

Mendengar hal tersebut, Mas Achmad Santosameminta waktu untuk melakukan konsolidasi dengan empat pimpinanlainnya. Keputusan Pimpinan KPK akan sah jika diambil secara kolegial.

"Persoalannya tidak sesederhana itu, kami tidak minta waktu lama. Hanya beberapa waktu untuk berkumpul berlima," kata dia.

KPK: Bukti Rekaman Pasti Diserahkan kepada MK

2009-11-02T14:46:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Bukti rekaman rencanakriminalisasi dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dipastikan akan diserahkan ke pihak Mahkamah Konstitusi (MK) padasidang lanjutan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Selasa(3/11).

"Masa kita menolak Mahkamah, seperti yangdiperintahkan," ujar Mas Achmad Santosa, pimpinan sementara KPK, seusaisidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (29/10).

Sebelumnya,sidang panel memerintahkan agar KPK selaku pihak terkait menyerahkanbukti rekaman dan transkrip rencana kriminalisasi dua pimpinan KPK.Rekaman tersebut dinilai berkaitan dengan materi UU tersebut.

Senadadengan hal itu, M Jasin, pimpinan KPK lainnya, mengatakan bahwa sesuaiperintah MK, KPK akan menyerahkan rekaman ini. Sesuai denganundang-undang, MK mempunyai kewenangan untuk meminta secara paksabukti-bukti yang dibutuhkan dalam persidangan.

"Jadi, inimerupakan hal yang sifatnya konstitusional. Pimpinan beberapa waktuyang lalu mengatakan kalau dokumen itu ada. Kalau ada, mereka minta,kan sesuai dengan UU MK," kata dia.

Jasin mengatakan bahwarekaman itu mulai dari awal pemeriksaan hingga penetapan AnggoroWidjaya dalam kasus dugaan suap proyek sistem komunikasi terpadu.

KPK Jamin Rekaman Masih Utuh

2009-11-02T14:44:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)menjamin bukti rekaman yang akan diserahkan pada sidang lanjutanUndang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)yang digelar pada Selasa (3/11) mendatang masih dalam kondisi utuh dansesuai aslinya.

"Itu kan ada dalam komputer forensik. Apa bisa diubah? Ya, ndakmungkin," ujar pimpinan KPK, M Jasin, seusai sidang uji materi UU KPK,di Mahkamah Konstitusi, Kamis (29/10). Namun, Jasin menolak menyebutkanapakah isi rekaman asli sama dengan transkrip yang beredar dimasyarakat.

"Saya tidak bisa menyimpulkan itu. Silakan MK yangmenyampaikan pada masyarakat. Dan saya kira penyidik juga memerlukandata itu," kata dia.

Jasin meneruskan, bukti rekaman tersebuttidak akan diserahkan ke berbagai pihak meski kuat dugaan pihakkepolisian dan kejaksaan terlibat di dalamnya. "Sesuai dengan aturanhukum kan tidak boleh serah menyerah. Kita melalui aturan hukummenyerahkan itu karena undang-undang tentang MK mengatur hal itu,"papar Jasin.

Sementara itu, kuasa hukum Bibit-Chandra, BambangWidjojanto, meyakini bukti rekaman masih utuh sesuai aslinya."Mekanisme internal dalam KPK itu kuat. Bukti itu masih aman," katadia.

Bambang berharap, bukti rekaman tersebut diperdengarkandalam persidangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperjelas siapasaja pihak yang terlibat dalam pembuatan skenario tersebut.

"Harus diperdengarkan, jadi terlihat siapa yang terlibat. Dengan begitu bisa saja menyelamatkan presiden," kata dia.

Polisi Merasa Dihakimi Media

2009-11-02T14:43:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberitaan kasus dugaanpenyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang menetapkan dua pimpinanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Riyanto danChandra M Hamzah, dinilai memojokkan Polri.
Wakil Kepala BadanReserse Kriminal Polri Irjen Dikdik Mulyana Arif Mansur geram denganpemberitaan yang dinilai memojokkan Polri. Dikdik mengatakan, Polricukup kompromis dengan KPK dalam menyidik kasus ini.
"Kita seakandihakimi media. Kita sudah cukup kompromis, koordinatif, mau diperiksadi tempat atau dipanggil. Tapi kok ada tuduhan kami merekayasa. Silakandibuktikan," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta,Kamis (29/10).
Menurut dia, Polri tidak berniat mengkriminalisasiKPK. Polri, lanjutnya, justru ingin membesarkan KPK. Oleh karena itu,126 penyidik unggulan Polri diperbantukan ke komisi yang bermarkas diJalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dikdik bersikukuh,Polri melakukan penyelidikan berdasar laporan Antasari pada 6 Juli 2009yang dibuat berdasar testimoninya tertanggal 16 Mei 2009. Polri, katadia, memiliki bukti permulaan cukup untuk menetapkan status tersangkapada Bibit dan Chandra.
Sejak 6 Juli-25 Agustus 2009, Polri telahmemeriksa empat ahli dan 15 saksi terkait kasus tersebut. "Ini sudahterkualifikasikan, cukup bukti," jelasnya.
"Dalam memeriksa suatukasus, saya menyadari ada bagian yang mampu kami lihat, tapi tidakdapat dilihat orang lain, atau sebaliknya," lanjutnya.

Polri Akan Cari Penyebar Rekaman

2009-11-02T14:42:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah menahan dua pimpinanKPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, Polri kinimengincar pihak-pihak yang menyebarluaskan rekaman/transkrip rekamanhasil penyadapan KPK yang menyebut-nyebut sejumlah nama.
"Jikaitu (rekaman) sah, betul bukti hasil penyelidikan dan penyidikan tapidisebarluaskan, siapa yang menyebarluaskan akan kita cari," kata KepalaDivisi Humas Polri Irjen Nanan Soekarna saat jumpa pers di Mabes PolriJakarta, Kamis (29/10) petang.
Seperti diberitakan, KPK memilikirekaman hasil penyadapan yang menunjukkan banyak pihak diduga terlibatdalam merancang kriminalisasi terhadap Chandra dan Bibit. Pihak yangdiduga terlibat dalam rekayasa itu, antara lain, pejabat KejaksaanAgung, kepolisian, pengacara, dan pengusaha.
Nanan menjelaskan,pihaknya masih menunggu kebenaran rekaman tersebut, apakah benar adapelanggaran dalam rekaman. Ketika ditanya mengenai instruksi Presidenagar Polri melakukan penyelidikan terhadap rekaman, Nanan mengatakan,Polri dalam melakukan penyelidikan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.
"Kepolisian independen tidak dapat diintervensi siapa pun," tegas dia.

KPK Belum Terima Surat Penahanan Chandra-Bibit

2009-11-02T14:41:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — KPK belum menerima suratpenahanan dari Mabes Polri atas ditahannya dua Pimpinan KPK nonaktif,Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Pelaksana Tugas Ketua KPK TumpakHatorangan Panggabean mengaku belum mengetahui pasal apa yangdisangkakan kepada keduanya.
"Kami belum terima berita acarapenahanannya. Saat ini biro hukum kami sedang ke sana (Mabes Polri)untuk mengurus semuanya," kata Tumpak di Gedung KPK, Kamis (29/10).
Sepertidiberitakan, Mabes Polri melalui Wakabareskrim Irjen Dikdik Mulyanamenetapkan menahan Chandra Hamzah dan Bibit Samad. Namun, Dikdik tidakmemberikan alasan jelas terkait penahanan tersebut.
Tumpak jugamengatakan, KPK akan mengajukan permohonan penangguhan terhadappenahanan Chandra dan Bibit. "Kami prihatin atas upaya paksa penahanandua rekan kami. KPK akan mengajukan permohonan kepada penyidik supayapenahanan itu ditangguhkan," tandasnya.

Penahanan Bibit dan Chandra Tidak Rasional

2009-11-02T14:40:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Alasan penahanan pimpinan KPKnonaktif, Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah, oleh Mabes Polridinilai tidak rasional. Kedua tersangka mempertanyakan alasan penahananyang tidak masuk akal.
"Alasan penahanan agar tidak melarikandiri, merusak dan menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatanmerupakan jawaban yang sangat tidak rasional," tegas salah satupengacara KPK, Ahmad Rifai, di Mabes Polri Jakarta, Kamis (29/10).
Ahmadmenjelaskan, kliennya tidak mungkin mengulangi perbuatan yang menjadialasan penahanan lantaran keduanya telah berstatus nonaktif di KPK.Alasan lain yang tidak rasional, kedua tersangka sering mengatakankepada media adanya rekayasa dalam penyidikan sehingga membentuk opinipublik. "Itu tidak masuk akal. Semua orang punya hak untuk menyampaikanpendapat," tegas dia.
Sangkaan penyalahgunaan wewenang danpemerasan oleh kedua tersangka yang dijadikan dasar hukum, kata Ahmad,tidak tepat. "Sangat naif. Pemerasan sampai sekarang bukti-bukti hukumtidak ada. Ini sangat buruk dalam proses hukum," lontar dia.
Ketikaditanya apakah penahanan karena adanya campur tangan pihak lain, iamenjawab, hal itu patut dicurigai. "Itu patut dipertanyakan kenapa initerjadi. Apa ada kaitannya dengan pengungkapan (rekaman) pada sidang diMK Selasa depan?" ujarnya.

Bibit dan Chandra Ditahan, Polri Dikecam

2009-11-02T14:38:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Kepolisian RImenangkap dan menahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, menuai kecaman kerasdari banyak kalangan masyarakat sipil. Walau diakui hal itu merupakanhak subyektif kepolisian, banyak kalangan melihat hal itu dilakukankepolisian tanpa melihat betapa sensitifnya kasus tersebut di matamasyarakat. Pasalnya, masyarakat sudah sejak lama muak terhadap praktikdan perilaku koruptif, terutama yang dilakukan oleh aparat sendiri.
MenurutGuru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) HikmahantoJuwana, Kamis (29/10), dirinya yakin apa yang dilakukan Polri tadijustru hanya akan menyulitkan posisi pemerintahan yang baru sajaterbentuk, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pastinyaakan mendapat banyak kritik keras dari masyarakat.
“Bukan tidakmungkin masyarakat menjadi tidak percaya terhadap komitmen PresidenYudhoyono memberantas korupsi seperti selama ini dia sampaikan dalambanyak kesempatan. Sangat disayangkan, apalagi Presiden sendiri sudahminta kasus ini segera dituntaskan,” ujar Hikmahanto.
Hikmahanto,yang sejak Agustus 2008 sudah tidak lagi menjabat Dekan FHUI itu,mengaku juga heran dengan sikap Polri yang sepertinya khawatir denganopini publik, yang seolah hal itu bisa dilakukan atau dibentuk melaluisejumlah pernyataan Bibit dan Chandra selama ini melalui media massa.
MenurutHikmahanto, sudah saatnya Presiden Yudhoyono memberi pernyataan danarahan yang tegas ke Polri agar institusi itu tidak perlu lagimenafsir-nafsirkan apa yang dikehendaki Presiden, apalagi mengingat.Jika sampai salah menafsirkan, malah justru merugikan dan menjatuhkancitra Presiden Yudhoyono sendiri.
“Jangan sampai publikmencitrakan Bibit dan Chandra sebagai orang-orang yang dizalimi sepertipernah terjadi saat Presiden Yudhoyono pertama kali maju mencalonkandiri menjadi presiden tahun 2004 lalu. Kesalahan yang dilakukan Polribukan tidak mungkin menempatkan Bibit dan Chandra malahberhadap-hadapan langsung dengan Presiden Yudhoyono,” ujar Hikmahanto.
Kecamansenada juga dilontarkan Saharuddin Daming, salah seorang komisionerKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang memprotes keraslangkah sewenang-wenang Polri menangkap dan menahan Bibit dan Chandra.Polri, menurut Saharuddin, tidak punya alasan kuat karena keduapimpinan KPK nonaktif itu dinilai kooperatif.
“Sama sekali tidakada alasan bagi Polri melakukan penahanan. Apa yang dilakukankepolisian itu sudah menjadi bentuk pelanggaran HAM yang sangat serius.Kami di Komnas HAM akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihakterkait lain termasuk soal kemungkinan kami memanggil Kepala Polri,”ujar Saharuddin saat dihubungi di Makassar.
Saharuddinmenegaskan, Komnas HAM akan segera mengeksaminasi apa-apa yang telahdilakukan Polri selama ini, terutama soal adanya kemungkinan langkahyang dilakukan memang sudah sesuai hukum atau memang memilikimuatan-muatan tertentu. Jika benar terjadi, hal itu tentunyamenunjukkan kemunduran (set back) yang justru dilakukan oleh pemerintah sendiri.
Sudahseharusnya Polri dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukummenerapkan prinsip hukum yang berdasarkan penegakan HAM dan bukandidasari seleranya sendiri. Saharuddin melihat banyak kejadianmenunjukkan Polri sudah mengabaikan HAM, terutama dengan semakinmaraknya para pegiat demokrasi dan lembaga antikorupsi yang justrumalah dikriminalisasikan.
Lebih lanjut dalam kesempatan terpisah,Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi meminta Polrisegera menyelidiki orang-orang yang disebut dalam transkrip rekaman,yang berisi percakapan sejumlah pihak termasuk beberapa petinggiKejaksaan Agung RI dan diduga bertujuan merekayasa kasus yangmelibatkan Bibit dan Chandra.
“Memang sebenarnya rekaman itu kansimpang siur dan tidak jelas, bahkan menyebut nama RI-1. Jadi yangperlu dikejar adalah orang-orang yang disebut di dalam (transkrip)situ, terutama yang perempuan itu. Saya kok jengkel sekali dengan diaitu, ya. Siapa dia sebenarnya, kok terkesan berkuasa sekali mengatursistem peradilan di negeri ini dan merendahkan Presiden juga,” ujarMuladi.
Hal itu disampaikan Muladi seusai membuka dan menjadi pembicara pembuka (keynote speaker) dalam acara uji publik Qanun Jinayat di Aceh, yang digelar Komnas Perempuan di Gedung Lemhannas.
Muladimenambahkan, aparat intelijen terutama Badan Intelijen Negara (BIN)harus turun tangan tanpa perlu diperintah lagi untuk mengejar danmengungkap orang-orang yang disebut-sebut dalam transkrip tersebut.Namun, Muladi meminta kepolisian terus melanjutkan kasus Bibit danChandra tanpa perlu terpengaruh transkrip rekaman tadi.

Mahfud MD: Penahanan Bibit-Chandra Tak Salahi Ketentuan

2009-11-02T14:35:00.000+07:00

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah KonstitusiMahfud MD mengatakan, penahanan terhadap pimpinan Komisi PemberantasanKorupsi nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, tidakmenyalahi ketentuan dan itu diperbolehkan.
"Polisi tidak salahkarena secara hukum, Bibit dan Chandra statusnya tersangka. Jadi, tidakada yang salah," katanya kepada wartawan seusai memberikan ceramah didepan civitas akademika IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Kamis(29/10) petang.
Menurut Mahfud, penahanan tersebut tidak salah,tetapi yang penting bagaimana proses hukumnya harus benar dantransparan. "Mari kita sama-sama mengawal agar penyidikan yangdilakukan polisi dilakukan dengan benar dan transparan," katanya.
Iakembali menegaskan, hendaknya Presiden tidak mengeluarkan suratpemberhentian pimpinan KPK hingga keluar putusan dari persidangan MKyang saat ini sedang menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang(UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 32 Ayat 12 Butir-c.
Ketikaditanya kapan sidang tersebut selesai, Mahfud mengatakan belum bisadipastikan. Namun, MK menerapkan prinsip peradilan cepat. "Sebagaibukti, sidang itu akan dilanjutkan pada Selasa mendatang, setelah padahari ini (Kamis, 29/10) putusan sela," katanya.

Belasan Tokoh Nasional Jaminkan Diri untuk Chandra dan Bibit

2009-11-02T14:33:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh nasional bersediamenjaminkan diri demi penangguhan penahanan atas dua pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit SamadRianto. Mereka menilai, penahanan keduanya tidak perlu dilakukanpenyidik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

"Alasansaya bersedia jadi penjamin karena melihat Bibit dan Chandra selalutertib wajib melapor ke polisi dan dia sudah tidak aktif sebagaipimpinan KPK sehingga tidak mungkin menghilangkan barang bukti. Makasaya merasa mereka dapat dipercaya bahwa mereka tidak akan lari danakan selalu kooperatif pada polisi," ujar Imam B Prasodjo, sosiologdari Universitas Indonesia, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (29/10).

Imamadalah salah satu di antara tokoh masyarakat yang bersedia menjadipenjamin bagi kedua orang tersebut. Sejauh ini, tokoh yang sudah setujumau memberi jaminan sebagai pribadi kepada Bibit dan Chandra agardibebaskan dari penahanan polisi. Sampai saat ini sudah ada 19 tokohnasional yang bersedia.

Mereka adalah Komarudin Hidayat,Azyumardi Azra, Indira Samego, Satya Arinanto, Syamsuddin Haris, JKristiadi, Imam B Prasodjo, Syafi'i Anwar, Radhar Panca Dahana,Hikmahanto, Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, Saldi Isra,Ahmad Sobary, Anies Baswedan, Zainal Arifin Mochtar (Dosen FH UGM),Premita Fifi Widhiawati (pendiri dan pengurus Lembaga Edukasi, Bantuan,dan Advokasi Hukum Jurist Makara), Taufiq Ismail, dan Ihsan Ali Fauzi.

"Bilapolisi tidak percaya kepada mereka, biarlah saya dan ternyata jugabanyak orang termasuk para tokoh masyarakat bersedia didaftar sebagaipenjamin Bibit dan Chandra," tegas Imam.

Bibit-Chandra Tolak Tanda Tangani Berita Acara Penahanan

2009-11-02T14:32:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan KPK nonaktif,Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto, menolak menandatangani beritaacara penahanan terhadap mereka. Sikap tegas itu diambil akibat tidakjelasnya alasan yang dijadikan dasar penahanan oleh Mabes Polri.
"Merekamenolak menandatangani berita acara penahanan," kata salah satupengacara KPK, Bambang Widjayanto, seusai menemui Bibit dan Chandra diMabes Polri Jakarta, Kamis (29/10) malam ini.
Bambangmenjelaskan, alasan penahanan oleh penyidik agar para tersangka tidakmelarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindakpidana sangat lemah. Selama ini, kedua tersangka sangat kooperatifdengan terus menjalani wajib lapor ke Mabes Polri.
"Jika itu yangdijadikan dasar penahanan sangat lemah. Selama ini mereka sangatkooperatif dan lebih dari 20 kali setiap Senin dan Kamis wajib lapor,"ujarnya.
Selain itu, kata dia, alasan lain penahanan lantaranselama ini terus mengeluarkan komentar kepada publik mengenai rekayasapenyidikan dinilai sangat aneh. "Yang pengaruhi opini publik itu media.Kenapa mereka yang ditangkap? Itu hak kebebasan untuk menyatakanpendapat," tegas dia.
Untuk itu, pihaknya akan mengajukanpraperadilan terhadap kepolisian mengenai penahanan Bibit dan Chandra."Yang dimungkinkan dalam waktu dekat adalah praperadilan," kata dia.

Perbaikan Berkas Chandra dan Bibit Sudah Diterima Kejagung

2009-11-02T14:30:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung)menyatakan sudah menerima berkas yang sudah diperbaiki dari Mabes Polriuntuk kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif,Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Saat ini, kedua pimpinan KPK nonaktif tersebut ditahan oleh Mabes Polri.

"Rabu (29/10), kitasudah menerima berkasnya," kata Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus(Jampidsus), Marwan Effendy, di Jakarta, Kamis. Sebelumnya, Kejagungmengembalikan berkas dua pimpinan KPK yang menjadi tersangka dugaanpenyalahgunaan wewenang, yakni, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzahkarena dinilai tak lengkap.

Jampidsus menyatakan berkastersebut saat ini tinggal menunggu petunjuk dari jaksa apakah sudahlengkap atau belum. "Nanti petunjuk jaksa menyatakan berkas itu lengkapatau P21," katanya.

Dikatakan, pasal yang pernah dimintakan olehKejagung untuk dipertajam oleh penyidik Polri, yakni, Pasal 12 huruf ejo Pasal 15 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Berkasnya sudah diperbaiki olehPolri," katanya.

Dikatakan, pihaknya akan mengedepankanprofesional dan proposional dalam menangani berkas perkara tersebut. Iamengatakan kalau berkas itu sudah lengkap maka akan segera dilimpahkanke pengadilan agar diuji. "Kalau sudah cukup berkas itu, kita uji dipengadilan," katanya.

Pengacara Yakin Ada Rekayasa Penghancuran KPK

2009-11-02T14:07:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Bibid Samat Riyantodan Chandra M Hamzah, Trimoeljo Soerdjadi cukup yakin ada rekayasapenghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan isi rekamanpembicaraan antara Anggodo Widjojo dengan sejumlah pihak, di antaranyamantan pejabat tinggi Kejagung Wisnu Subroto.
Anggodo adalah adikAnggoro Widjojo, Direktur PT Masaro Radiokom yang menjadi buronan KPKkarena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi SistemKomunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan.
"Dugaanrekayasa itu ada karena melihat adanya dugaan kuat untuk menghancurkanKPK dan didukung bukti-bukti yang kami miliki. Ini skenario untukmenghancurkan KPK," ujarnya ketika dihubungi melalui telepon, Selasa(27/10).
Trimoelja mengakui dirinya belum mengetahui persis isirekaman. Namun sepengetahuannya, rekaman akan segera dijadikan bahanbukti penyelidikan lebih lanjut. Bahkan, jika diperlukan pengacaraBibid dan Chandra dapat menggunakannya untuk kepentingan pembelaankeduanya di Mahkamah Konstitusi (MK) atau persidangan nantinya.
"Tapinanti bisa dilihat siapa yang terlibat," tantang Trimoeljo. Trimoeljomengatakan jika memang nanti terbukti ada keterlibatan unsur Polri danKejagung berdasarkan rekaman tersebut, keduanya harus juga diusut.

Nama Presiden SBY Dicatut

2009-11-02T14:03:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — PresidenSusilo Bambang Yudhoyono merasa namanya dicatut dalam rekamanpembicaraan yang mengindikasikan kriminalisasi terhadap Bibit SamadRianto dan Chandra M Hamzah.

”Saya tanyakan dankonsultasikan hal ini dengan Presiden. Presiden menegaskan tidak pernahada pembicaraan kepada siapa pun mengenai posisi Wakil Jaksa Agung,”kata Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal di Kantor Presiden,Jakarta, Selasa (27/10).
Transkrip yang beredar saat ini terkaitpercakapan seseorang yang diduga Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo,tersangka kasus korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu diDepartemen Perhubungan, dengan sejumlah orang yang diduga pejabat diKejaksaan Agung. Rekaman itu mengungkapkan upaya kriminalisasi terhadapBibit dan Chandra, Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi (Kompas, 27/10).
MenurutDino, ”Presiden menegaskan, itu adalah aksi pencatutan nama oleh orangyang diberitakan menyatakan itu dalam rekaman. Sama sekali tidak benar.Presiden mengharapkan masyarakat tak terpengaruh pada berita pencatutannama itu.”
Ketika ditanyakan apakah Presiden sudah membicarakanatau melakukan klarifikasi mengenai rekaman itu kepada KPK, kejaksaan,atau kepolisian, Dino tak memberikan jawaban.
Program 100 hari
AnggotaKomisi III DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, TrimedyaPanjaitan, berpandangan, seharusnya penyelesaian konflik antara ”cicakdan buaya”, yaitu KPK dan Polri, tergambar jelas dalam program 100 haribidang hukum pemerintahan Yudhoyono.
Apabila ada rapat kerjaKomisi III dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, diaakan mempertanyakan hal itu karena kasus ini jelas terkait dengan arahpemberantasan korupsi di Indonesia lima tahun mendatang.
Secaraterpisah, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mendorong Polriproaktif menyelidiki kebenaran rekaman yang menunjukkan kemungkinanterjadinya rekayasa kriminalisasi kasus pimpinan KPK. ”Polri janganpasif menunggu. Polri harus jemput bola bekerja profesional danobyektif mengungkap kasus itu,” ujarnya.
Langkah proaktif yangbisa dilakukan Polri adalah membentuk tim dan segera mendatangi KPKuntuk mengecek kebenaran rekaman itu. Polri juga bisa memanggilorang-orang yang ada dalam rekaman itu untuk diperiksa.
Neta SPane dari Indonesian Police Watch mengatakan, polisi harus segera mintarekaman itu kepada KPK. ”Bukti itu untuk meyakinkan masyarakat bahwapolisi bekerja profesional. Jika dalam pemeriksaan ada indikasirekayasa terhadap KPK, Polri harus memeriksa orang yang terlibat dalamrekayasa itu,” ujarnya.
Namun, pengajar kajian ilmu kepolisianUniversitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, mengatakan, ”Janganberharap polisi atau kejaksaan bisa adil dalam penyelesaian kasus Bibitdan Chandra. Apalagi, mereka diduga sebagai pihak yang ingin melemahkanKPK.”
Menurut Bambang, apa yang terjadi saat ini adalah konflikantarlembaga. ”Hanya Presiden yang bisa memutuskan. Untuk proseshukumnya bisa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi atau MahkamahAgung. Untuk penyelidikan dan penyidikan perlu dibentuk timindependen,” katanya.
Bambang menambahkan, alternatif lainnyaadalah meminta DPR bersikap dan meminta keterangan kepada KPK, Polri,dan kejaksaan. ”Bahkan, jika diperlukan, Presiden juga bisa dipanggiluntuk memberikan kejelasan,” ujarnya.
Minta perlindungan
DiJakarta, Selasa, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) AHSemendawai mengakui, pada Juli-Agustus 2009 Anggoro dan Anggodo memohonperlindungan kepada LPSK. Namun, belum bisa dipastikan apakahpermohonan itu dikabulkan atau belum.
Semendawai tak menjelaskanlebih rinci permohonan perlindungan bagi Anggoro dan Anggodo ituterkait perkara apa. Perlindungan saksi dapat diberikan kepada seorangtersangka sepanjang pemohon merupakan saksi dalam perkara yang berbeda.
KomisionerBidang Perlindungan Myra Diarsi mengatakan, LPSK tak akanmemublikasikan apakah permohonan seseorang dikabulkan atau tidak. Halitu demi keperluan hukum itu sendiri. Lain halnya jika pemohonmemublikasikan statusnya sebagai saksi yang dilindungi atau tidak.
Sebaliknya,Sugeng Teguh Santosa, pengacara Ary Muladi, mengatakan kini kliennyaketakutan. Salah satu penyebab yang membuat Ary ketakutan adalah soalkeputusannya mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan pada 18dan 26 Agustus 2009. Keterangan yang dicabut itu terkait pengakuan Aryyang menyatakan pernah memberikan uang suap dari Anggodo kepada Chandradan Bibit. Dia sebelumnya disuruh Anggodo untuk mengakui pemberian itu.
MenurutAry kepada Sugeng, Anggodo membuat sendiri kronologi 15 Juli 2009 soalpemberian suap itu. Ary juga diminta menandatanganinya.
MenurutSugeng, Ary memberikan uang dari Anggodo itu kepada seorang pengusahaasal Surabaya, Yulianto. Namun, Yulianto hingga kini belum jelas.
KepalaDivisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna mengatakan,polisi masih kesulitan mencari identitas Yulianto. Yulianto belum dapatdinyatakan sebagai buronan.
Pelemahan KPK
BambangWidjojanto, seorang penasihat hukum Bibit dan Chandra, meminta Presidencepat bersikap terhadap dugaan pelemahan KPK oleh lembaga lain.Beberapa waktu lalu keduanya juga sudah mengirimkan surat pribadikepada Presiden.
”Surat itu disampaikan sebelum pelantikan. Isinya antara lain permintaan agar masalah ini diselesaikan cepat,” katanya.
DanangWidoyoko dari Indonesia Corruption Watch juga mendesak pelemahan KPKditangani serius, tak perlu menanti kasus Bibit dan Chandra kepengadilan. (SUT/IDR/AIK/DAY/SF)

Soal Angket Century, Golkar dan PKS Pilih "Wait and See"

2009-11-02T13:58:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Golkar dan FraksiPartai Keadilan Sejahtera memilih untuk menunggu hasil audit finalBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mengambil sikap terhadap pengucurandana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

Anggota DPRsekaligus Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan,fraksinya belum memutuskan sikap terkait rencana pengguliran hakangket. "Kami dari Fraksi Golkar akan mempertimbangkan masak-masaksambil menunggu audit BPK. Golkar mendorong (hak angket) atau tidak,tergantung hasil audit BPK," kata Priyo, Rabu (28/10) di Gedung DPR,Jakarta.

Menurut Priyo, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakriepun menginstruksikan hal yang sama. "Kalau hasil audit BPK mendorongdan memungkinkan DPR mengambil langkah pamungkas, apa boleh buat," katamantan Ketua Fraksi Partai Golkar ini.

Sekjen PKS yang jugaanggota DPR, Anis Matta, juga mengungkapkan bahwa fraksinya memilihmenunggu hasil audit BPK sebelum menyatakan dukungan pengguliran hakangket. Alasannya, audit investigasi direkomendasikan oleh DPR danselayaknya menunggu hasil final audit tersebut.

"Hanya masalahprosedur kerja. Walau dari hasil sementara indikasi (pelanggaran) sudahada, PKS memilih untuk menunggu hasil akhir audit BPK," katanya.

Mega Instruksikan Fraksi Gunakan Hak Angket

2009-11-02T13:56:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI PerjuanganMegawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh anggota FPDI-PDPR untuk mengajukan hak angket DPR sebagai hak anggota Dewan untukmenguak skandal aliran dana Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Halini diungkapkan Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung, Rabu (28/10), kepadapara wartawan.
Pramono menjelaskan, salah satu agenda utama dalamrapat adalah penyikapan terhadap kasus Bank Century. Ketua Umum PDI-P,kata Pramono, memberikan pengarahannya terkait masalah ini. DPP akanmengambil beberapa langkah dan sikap terkait kasus Bank Century,membentuk tim pencari fakta di internal Fraksi PDI Perjuangan, danmerekomendasikan penggunaan hak angket. Tim Pencari Fakta (TPF) BankCentury internal PDI-P diketuai oleh Emir Moeis, yang juga Ketua DPPPDI-P Kalimantan Timur dan Komisi XI DPR.
"Di internal Fraksi PDIPerjuangan, kita akan membentuk tim pencari fakta mengenai kedudukandan kebenaran mengenai masalah ini. Yang kedua, tentunya kita akanmenggunakan hak angket, hak yang dimiliki anggota Dewan," ujar Pramono.
"Beliau(Megawati) menjelaskan, tujuan utama digunakannya hak angket ini adalahagar masyarakat dapat mengetahui secara jelas duduk persoalan yangsebenarnya. Karena persoalan Bank Century menyangkut dana talangan yangjumlahnya jauh lebih besar dari yang sudah disetujui DPR," katanya lagi.
Apalagi,tambah Pramono Anung, persoalan ini menyangkut dana yang cukup besarsebagai dana talangan. "Dan harapannya, fraksi-fraksi lain di DPR dapatmendukung penggunaan hak yang akan digunakan oleh Fraksi PDIPerjuangan," Pramono menegaskan.
Dalam persoalan kasus BankCentury, dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun yang dikeluarkan BankIndonesia untuk Bank Century, yang pada saat itu dipimpin oleh WakilPresiden Boediono, jauh lebih besar dari yang telah disetujui oleh DPRRI, yaitu sebesar Rp 1,7 triliun.
"Dana talangan Bank Centuryyang dikeluarkan saat itu jauh dari jumlah yang telah disetujui DPRsehingga di sana ada hal yang perlu dipertanyakan sehingga kitamenggunakan hak angket," jelas Pramono.

Tumpak Harus Berani Buka Bukti Rekaman

2009-11-02T13:54:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) harus berani membuka bukti rekaman tentang keterlibatan banyakorang dan lembaga yang ingin menghancurkan KPK. “Bukti rekaman itu adadi Pak Tumpak (Tumpak Hatorangan Panggabean). Minta dia untukmembukanya,” kata Bibit Samad Rianto, pimpinan KPK nonaktif, kepada Kompas, di Jakarta, Rabu (21/10).
“KPKitu dibentuk untuk apa? Lembaga Penegak Hukum sudah ada. Ada polisi,kejaksaan. Tetapi kenapa perlu KPK dan Pengadilan Tipikor? Tanya samaDPR kenapa dulu membentuk KPK?" tambah Bibit.
Bibit mengatakan,upaya pelemahan KPK dengan mengkriminalkan dirinya dan Chandra M Hamzahterjadi karena KPK bergerak terlalu kencang. “Misalnya menangani kasusapa saja kena DPR. Padahal, yang punya negara di DPR itu. Ini sudahmasalah politik. KPK sudah dianggap anak durhaka,” kata dia.
Sebelumnya,Bambang Widjojanto, penasihat hukum Bibit dan Chandra, mengakuimempunyai data kuat yang menunjukkan kriminalisasi terhadap keduapimpinan KPK itu hanya rekayasa. “Data ini mungkin bisa membuatpenilaian terhadap seluruh kasus ini berubah,” kata Bambang.

Lebih Ganas Daripada Tikus, Koruptor Kini Disimbolkan Buaya

2009-11-02T13:52:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama ini, tikus selaludiidentikkan dengan koruptor karena sifatnya yang suka menggerogotibarang. Namun, sekarang tikus harus mengalah dari buaya. Sebab,koruptor, saat ini diidentikkan dengan buaya.
"Ini tidak adamaksud untuk menghina suatu kebudayaan. Tapi, sifat koruptor saat inilebih ganas dari tikus. Buaya itu kan lebih ganas dari tikus," ujarWakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, Emerson Juntho, disela-sela acara Deklarasi Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK, di TuguProklamasi, Jakarta, Minggu (12/7).
Oleh karena itu, ICWmenyebarkan 200 roti buaya di tempat deklarasi tersebut. Sebagai simbolgerakan Cicak melawan Buaya, sejumlah simpatisan cicak memakan rotibuaya mini tersebut.
Ini, lanjutnya, juga menandakan masyarakat masih mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kami mau warning, sekarang marak upaya perlawanan korupsi," tuturnya.

Bilang Polisi Buaya, Kapolri Didesak Copot Susno

2009-11-02T13:49:00.001+07:00

JAKARTA,KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat IndonesiaPengawal (PAIP) Konstitusi mendesak Kepala Polri Bambang HendarsoDanuri untuk segera mencopot Komjen Pol. Susno Duadji dari jabatannyasebagai Kepala Bareskrim Polri. Susno dianggap telah melanggar danmenciderai konstitusi UUD 1945 dan UU Kepolisian atas pernyataannyayang menganalogikan Kepolisian sebagai buaya.
"Pernyataan tersebut sangat gegabah dan tidak pantas. Buaya itu kanbinatang buas dan haus akan darah. Ini sangat merendahkan dan tidaksesuai dengan situasi di mana Polri sedang giat-giatnya membangunkepercayaan masyarakat," kata perwakilan PAIP Konstitusi Saor Siagiankepada wartawan, di kantor KPK, Rabu (16/9).
"Karena itu kami mendesak kepada Kapolri untuk segera mencopot Susno Duadji dari jabatannya sebagai Kabareskrim," tegasnya lagi.
Saormenjelaskan, pernyataan Susno Duadji tersebut mutlak telah menyimpangdari amanat konstitusi terkait dengan pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yangmenyebutkan fungsi Polri sebagai pengayom, pelindung, pelayanmasyarakat, dan penegak hukum. Hal yang sama juga disebutkan dalam UUNomor 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian.
"Dalam hal ini PAIPKonstitusi prihatin dan menyesalkan tindakan Susno Duadji yang sudahmengarah pada upaya personifikasi institusi Kepolisian. Maka dari ituperlu langkah tegas dari Kapolri untuk segera memberhentikan Susno,"tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Saor juga memintaketegasan KPK untuk segera mengusut tuntas keterlibatan Susno dalamkasus Bank Century. "Panggil saja. Lakukan pemeriksaan. Ini perlu agarKPK tidak terus menerus diposisikan sebagai pihak yang salah," tegasnya.

Giliran Susno Duaji Dituding Salah Gunakan Wewenang

2009-11-02T13:48:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Pembela Chandra M Hamzah danBibit S Riyanto meminta Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polrimemeriksa Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komjen SusnoDuaji. Susno dituding melakukan penyalahgunaan wewenangnya ataspenetapan kedua anggota KPK tersebut sebagai tersangka.

MenurutLuhut Pengaribuan, Ketua Tim Pembela Chandra dan Bibit, Susno melanggarPasal 5 dan Pasal 6 huruf n, o, dan q PP 2/2003 tentang PeraturanDisiplin Anggota Polri, serta Pasal 421-423 KUHP. Pasal 5 PP 2/2003mengenai perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat Polri.Kemudian, Pasal 6 huruf n, o, dan q adalah mengenai perbuatan yangmemengaruhi proses penyidikan demi kepentingan pribadi, upaya paksapenyidikan, serta penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, Pasal421-423 KUHP mengenai perbuatan melawan hukum dengan menggunakankekuasaan.

Dugaan pelanggaran ini didasarkan atasberubah-ubahnya sangkaan pihak kepolisian terhadap Chandra dan Bibit.Komentar Susno mengenai "cicak kok melawan buaya" dinilai dapatmerendahkan martabat Polri.

"Kami akan melakukan semua upayahukum agar hak klien kami kembali," tegas Luhut kepada para wartawan,Minggu (27/9) di Jakarta. Luhut menambahkan, pihaknya akan melapor keIrwasum Polri, Senin esok.

Chandra dan Bibit Merasa Terhina Disebut Terima Suap

2009-11-02T13:46:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) nonaktif Chandra M Hamzah mengatakan, dirinya merasaterhina karena disangka menerima suap sewaktu menangani kasus PT Masarosebesar Rp 1 miliar.

"Sangkaan itu ilusi, fitnah. Siapa pun yangmelakukan tuduhan itu, saya merasa terhina. Saya bekerja di KPK untukberpartisipasi memberantas korupsi, bukan untuk mencari uang," ujarChandra kepada para wartawan, Minggu (27/9) di Jakarta.

Chandramengatakan, tuduhan suap terhadap dirinya sangat tidak meyakinkan.Salah satu penyebabnya, pihak kepolisian selalu berubah-ubah mengenaitanggal dirinya menerima suap, mulai dari tanggal 27 Februari, 15April, dan sekitar bulan Maret.

"Tuduhan ini sama sekali tidak benar. Demi Allah. Saya juga seumur hidup tidak pernah menerima uang cash sebesar Rp 1 miliar," tambahnya.

Halyang sama disampaikan pimpinan KPK nonaktif lainnya, Bibit S Rianto.Bibit disangka menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar sekitar tanggal12-18 Agustus 2008 di Apartemen Bellagio.

"Pada tanggal itu,saya tengah berada di Peru. Ini bukti-buktinya," ujar Bibit serayamenunjukkan fotokopi paspor serta surat jalan dari Kedutaan Besar Perudan KPK.

Kapolri dan Kabareskrim Didesak Mundur

2009-11-02T13:45:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian RepublikIndonesia (Kapolri) Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan KepalaBadan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Susno Duadjididesak segera mengundurkan diri dari posisinya. Desakan tersebutdisampaikan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yangdatang ke Kantor KPK, Senin (28/9).

"(Kapolri) Harusbertanggung jawab kalau perlu mundur. Karena bertindak tidakprofesional. Termasuk Susno (Duadji)," kata anggota Dewan PerwakilanDaerah RI (DPD RI) Marwan Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Senin(28/9). Hal itu dinilai perlu sebagai bentuk tanggung jawab atas tidakprofesionalnya Polri dalam penetapan dua Pimpinan KPK menjadi tersangkayakni, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

Marwan yangdatang atas nama DPD RI didampingi oleh empat orang rekannya sesamaanggota DPR RI, yakni Rusdi Rahman, Benyamin Mura, Youpi S Batubara,dan Chalwani. Kedatangan mereka adalah untuk bertemu dengan PimpinanKPK, Haryono Umar dan M Jasin, untuk memberikan dukungan terhadap KPK.

"Kitamendukung KPK supaya tetap eksis. Mengenai upaya kriminalisasi terhadapKPK, kita sangat menolak itu. Menolak benar-benar. Jelas kan ada fitnahdi sana," katanya.

Ketua MPR: Susno Lebih Baik Dinon-aktifkan Dulu

2009-11-02T13:43:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Sama dengan pendapat AnggotaDPR RI Effendy Choirie sebelumnya, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid jugasepakat agar Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji dinon-aktifkan terlebihdahulu menyusul dugaan keterlibatannya dalam kasus Bank Century. "Sayalebih cenderung Pak Susno untuk dinonaktifkan sementara, sambil beliauberkonsentrasi untuk memberikan klarifikasi dan penjernihan terkaitdengan beragam isu dan tuduhan kepada beliau," tutur Hidayat usaimengikuti Sidang MPR terakhir, Selasa (29/9).
Sama sepertipemberhentian sementara yang diberlakukan kepada dua pimpinan KPK,Hidayat menilai pemberhentian sementara untuk Susno dapat memberikankesempatan berkonsentrasi kepada penyelesaian masalah dan klarifikasidugaan. "Supaya penegakkan hukum di Indonesia itu clear dantidak berdasarkan kepentingan. Saya khawatir kalau percecokan ini(Polri vs KPK) diteruskan yang diuntungkan cuma satu yaitu parakoruptor," tegasnya.
Menanggapi pernyataan Ketua MahkamahKonstitusi (MK) Mahfud MD yang juga menghendaki hal serupa, Hidayatmenangkap Mahfud sedikit berkelakar. Namun di dalam pernyataan Mahfudpula, Hidayat menangkap semacam kritik kepada para penegak hukum untukkonsisten dan berkomitmen dalam penegakkan hukum. "Jadi harus konsistendan tidak main-main. Saya kira pak Mahfud MD semangatnya di situ danbeliau pasti tahu bahwa kewenangan untuk memberhentikan itu ada dipresiden. Jadi semua penegakkan hukum didasarkan pada fakta dan buktibukan rumor dan berdasarkan kepentingan semata," ujarnya.

Ternyata Susno Duadji Pernah Temui Anggoro Widjoy

2009-11-02T13:41:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Bukan hanya ketua KomisiPemberantasan Korupsi non Aktif (KPK) Antasari Azhar yang pernahmenemui Anggoro Widjoyo tersangka kasus suap proyek pengadaan sistemradio terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan, Kepala Badan ReserseKriminal Komjen Susno Duadji pun pernah menemui Anggoro di Singapura.
AhmadRifai, pengacara Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah mengatakan Susnomenemui Anggoro tanggal 10 Juli 2009 setelah Direktur PT. Eragiattersebut ditetapkan sebagai tersangka. "Tanggal 10 Juli 2009 Susnokongkow-kongkow dengan Anggoro di Singapura," ujarnya di Gedung KPK,Jumat (2/10).
Hal tersebut, kata Ahmad, merupakan tindakanpenyalahgunaan wewenang. Pasalnya pada tanggal 7 Juli 2009 KPK telahmengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Anggoro Widjoyo. Suratyang dikirim KPK dengan Sprindik 25/01/VI/2009 tanggal 19 Juni tahun2009 dan disertai surat perintah penangkapan no. KEP-04/P6KPK/VII/2009bertanggal 7 Juli 2009 itu dikirim ke Kabareskrim dan Kapolda diseluruh Indonesia.
Namun sayang surat itu tidak diindahkan danSusno menemui Anggoro. Hal tersebut, kata dia jelas merupakan buktipenyalahgunaan wewenang karena surat yang dikirimkan KPK mengacu padapasal 12 huruf 1 UU 30/2002 sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c dimanapihak KPK berwenang meminta penangkapan meminta bantuan kepolisian daninstansi lain untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan danpenyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya."Anggoro tidak ditangkap, Susno justru menemuinya. Ini penyalahgunaanwewenang," kata dia.
Lalu, tambah Ahmad pada tanggal 15 Juli2009, Susno mendatangi KPK dan bertemu dengan para pimpinan KPK. Padapertemuan tersebut, Susno mengatakan tidak ada penyuapan pada tubuh KPK"Tim kuasa hukum ada bukti pertemuan tersebut (Susno dengan Anggoro).Saat mendatangi KPK didepan pimpinan KPK Susno juga mengakui bertemudengan Anggoro," ucapnya.

Pengacara Anggoro Punya Bukti Chandra Terima Suap

2009-11-02T13:40:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus korupsi pengadaan SistemKomunikasi Radio Terpadu (SKRT) terus berlanjut. Tim Pengacara AnggoroWidjojo, tersangka kasus SKRT, meyakini bahwa pihaknya memiliki buktikliennya memberikan uang suap kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhardan Wakil Ketua (non aktif) KPK Chandra M Hamzah.

"Dalam halini pengacara siap memberikan bukti faktual berupa surat bermateraitanda terima uang dari Anggodo ke Chandra," kata R. Bonaran Situmeang,juru bicara Tim Pengacara Anggoro dalam keterangan persnya di Jakarta,Senin (12/10).

Ia membeberkan awal mula penyuapan itu. Pada15 Juli 2009 Anggoro dan adiknya Anggodo melakukan pertemuan untukmembicarakan nilai nominal suap untuk komisioner KPK, yakni Antasaridan Chandra. Saat itu yang disepakati Rp 6 miliar. Uang itu akandiserahkan setelah barang bukti dan status cekal Anggoro dalam kasussuap Tanjung Api-api dicabut.

Kronologis di atas, mulanyadisampaikan oleh Anggodo dan Ary Muladi kurir Anggodo dalam sebuahtestimoni ke Mabes Polri. Namun, Ary pada akhir pekan lalu mencabutpernyataanya dalam testimoni. Sedangkan Anggodo tetap bertahan.

Terhadap testimoni tersebut, Achmad Rifai pengacara KPK berencana akanmelaporkan Anggodo ke Mabes Polri pada hari Rabu (14/10). Menurutnya,pernyataan Anggodo dalam testimoni tidak benar.

SedangkanChandra, bersama dengan Bibit Samad Rianto, wakil KPK non aktif yanglain, saat ini berstatus sebagai tersangka. Mereka didugamenyalahgunakan wewenang dalam pencekalan Anggoro.

Anggoro Widjojo Mau Pulang asal Status Tersangka Dicabut

2009-11-02T13:39:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT MasaroRadiokom Anggoro Widjojo, yang kini berstatus buron KPK, bersediakembali ke Tanah Air. Anggoro yang kini bermukim di China akan kembalike Indonesia asal tidak ditangkap dan statusnya sebagai tersangkadicabut KPK.

"Kita sampaikan bahwa klien kami siap kembali keTanah Air asalkan statusnya sebagai tersangka dicabut. Kalau sepakat,oke, akan saya hadirkan Anggoro dari China ke Indonesia. Sekarang diaada di China," tegas kuasa hukum Anggoro yakni Indra Sahnun Lubis saatmendatangi kantor KPK, Jakarta,Kamis (15/10).

Indra Sahnunmengatakan, kehadirannya ke KPK untuk menyampaikan keberatan ataspenyidikan kliennya dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek SistemKomunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan. Menurut Indra,kliennya tidak pernah memberikan suap kepada pejabat Dephut dalamproyek SKRT tersebut. Justru, kliennya yang diminta uang oleh pejabatDephut yang kini sudah diadili.

"Karena klien kami menolakmemberikan uang kepada pejabat tersebut, lalu pejabat Dephut tersebutmenyebut-nyebut klien kami terlibat korupsi," tegas Indra Sahnun.

Lagipula, dalam proyek SKRT tahun 2007 tersebut PT Masaro membeli peralatandengan harga pabrikan langsung dari Amerika. Dengan demikian, sangattidak berdasar kalau proyek tersebut dituding mark up.

"Bagaimana mark up-nya,ini kan G to G (government to government) Indonesia dengan Amerika.Harga ditentukan antara pemerintah dengan Amerika. Jadi Masaro tidakikut campur," paparnya.

Dia juga membantah tudingan bahwa hanya casingalat yang asli, sedangkan isinya palsu. Hal itu dianggap tidak masukakal karena radio komunikasi yang dipesan punya spesifikasi khususkehutanan Indonesia yang tak laku dijual ke negara lain.

Indrajuga membantah ada suap. Menurutnya, hal itu mengada-ada untukmenjatuhkan kliennya. Meskipun ada saksi dari Dinas Kehutanan yangmengaku disuap 50.000 dollar AS, 20.000 dollar AS, dan 10.000 dollar AS.

"TerkadangKPK ini penyidiknya mengintimidasi, ya kan? Mengintimidasi kan bisasaja dia katanya disuap lalu itu dipulangkannya, padahal mungkinuangnya sendiri, untuk menjatuhkan kita. Nah inilah yang tidak benar,"imbuhnya.

Ditambahkan Indra, jika KPK tetap menyidik perkaranyamaka Anggoro tak mau pulang ke Indonesia. "Anggoro bilang, kalau masihcara KPK seperti itu, saya tidak akan kembali ke Indonesia. Udahlah,kalau mau ambil itu SKRT. Dia sudah punya bisnis di China yang lebihbesar dan bagus dari di Indonesia," kata Indra mengutip kata Anggoro.(NDA)

Penahanan Bibit-Chandra Rekayasa, Pengacara Punya Bukti

2009-11-02T13:38:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim pengacara pimpinan KPKnonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah, mengakumemiliki bukti rekaman suara yang bisa mengungkap "rekayasa" di balikkasus yang menjerat pimpinan KPK menjadi tersangka.

"Jadi,di antaranya itu juga (rekaman suara), ada banyak. Yang jelas, begituitu dibuka, orang akan tahu wajah penegak hukum di Indonesia," kataAhmad Rifai, salah satu anggota tim pengacara ketika ditemui di GedungKPK, Jakarta, Selasa (20/10).

Seperti diberitakan, pimpinanKPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah, ditetapkan sebagaitersangka oleh Mabes Polri dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang.

Rifaitidak bersedia mengungkap isi dari rekaman pembicaraan itu. Dia jugaenggan menyebut pihak-pihak yang terekam. Namun, dia menegaskan, buktiitu berguna untuk mengungkap wajah penegakan hukum yang sebenarnya.

Rifaimenjelaskan, pimpinan KPK juga sudah memegang data tersebut. Pihaknyaberharap para pimpinan berani mengungkap bukti tersebut. "Saya kiramesti berani karena ini penting untuk diungkap dan harus diungkap,"katanya.

Tim pengacara berharap, rekaman suara dansejumlah bukti lain bisa dijadikan bukti untuk menghentikan kasus yangmenjerat pimpinan KPK. Selain itu, data-data itu juga berguna untukmengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan dalang di balik kasustersebut.

Ary Muladi Konsisten Cabut Pengakuan

2009-11-02T13:35:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - AryMuladi, yang ditangkap polisi pada Agustus lalu terkait dugaanpenggelapan dan penipuan terhadap Direktur Utama PT Masaro RadiocomAnggoro Widjojo, konsisten mencabut pengakuannya. Pengakuan tertulisnyadiajukan 15 Juli lalu soal pemberian suap secara langsung kepadapimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal itu diungkapkanpengacara Ary, Sugeng Teguh Santosa, Selasa (13/10). Menurut Sugeng,pernyataan tertulis itu dipesan oleh Anggodo (adik Anggoro).
Kronologikisah hingga uang keluar dari Anggodo disusun oleh Anggodo sendiri,kemudian ditandatangani oleh Ary dan Anggodo. Anggodo memintapernyataan tertulis itu karena sebelumnya Ary mengaku telah memberilangsung uang dari Anggodo kepada pimpinan KPK, yakni Chandra Hamzahdan Bibit Samad Rianto.
Ary dan Anggodo, menurut Sugeng, telah berteman lama, sekitar 25 tahun.
”Arymengaku ke Anggodo memberi langsung uang itu ke pimpinan KPK. Padahal,uang itu diberikan ke Yulianto, pengusaha di Surabaya, untukdisampaikan kepada pimpinan KPK. Ary mengaku memberikan langsung agarterkesan kredibel di depan Anggodo,” ujar Sugeng.
Sugengmenjelaskan, sebelum menggelontorkan uang, Anggodo menelepon Ary yangsaat itu tengah berada di Surabaya mengurus bisnis pupuk. Anggodomeminta tolong untuk dibukakan jalur ke pimpinan KPK untuk melancarkanlobi setelah KPK menggeledah kantor PT Masaro.
Anggodo menganggapAry punya banyak jaringan di aparat penegak hukum. Ary lalu menyanggupidan minta waktu sepekan kepada Anggodo.
Setelah sepekan, Arymelapor kepada Anggodo bahwa dia bisa berkomunikasi langsung dengan AdeRaharja, Deputi Bidang Penindakan KPK.
”Padahal, dia tidak kontaklangsung, tetapi lewat Yulianto. Benar tidaknya Yulianto komunikasidengan orang KPK kita tidak tahu karena Yulianto masih menghilang,”kata Sugeng.
Ary sendiri sebenarnya baru mengenal Yulianto, yangmengaku bisa membuka akses ke aparat penegak hukum. Ary lalumenyerahkan uang secara bertahap untuk disampaikan ke pimpinan KPK,yakni 404.000 dollar AS dan 124.000 dollar Singapura.
Ditanya mengapa Ary mudah percaya kepada Yulianto, Sugeng menjawab karena kepercayaan.
”Saya juga tanya begitu. Dia bilang, bisnis markus (makelar kasus) adalah bisnis kepercayaan. Ambil atau tinggalkan (take it or leave it). Di situlah posisi Ary,” tutur Sugeng. (SF)

Chandra-Bibit Tolak Konfrontasi dengan Ary Muladi

2009-11-02T13:34:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak dua pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit SamadRiyanto, akan dikonfrontasi dengan Redaktur Pelaksana Tabliod Investigasi, Ary Muladi.
Namun,Chandra dan Bibit mengaku belum mengetahui tentang hal tersebut.Keduanya akan menolak konfrontasi jika hal tersebut melenceng daripasal yang disangkakan. "Saya tidak tahu ya," ujar Chandra ketikadatang ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/10) siang.
MenurutBibit, kedatangannya hari ini hanya untuk memenuhi wajib lapor. Haltersebut juga ditegaskan oleh pengacara keduanya, Ahmad Rifai. "Hariini keduanya wajib lapor. Kalau pemeriksaan, dua hari sebelumnya,biasanya dikasih tahu polisi," kata dia.
Soal konfrontasi denganAry Muladi, Ahmad Rifai mengatakan belum mengetahui tentang haltersebut. Namun, dia akan menolak jika konfrontasi tersebut tidaksesuai dengan pasal yang disangkakan. "Kita masih belum tahu. Yangjelas kalau pasalnya tidak berkaitan dengan yang disangkakan, kita bisamenolak," jelasnya.

Kapolri: Tak Ada Rekayasa dalam Kasus Chandra-Bibit

2009-11-02T13:33:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal BambangHendarso Danuri menegaskan bahwa tidak ada rekayasa apa pun yangdilakukan Polri terkait kasus yang menyeret dua mantan pimpinan KPK,Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Selama ini, Polri dinilaitidak jelas dalam memperkarakan dan melakukan proses hukum terhadapkeduanya. Meski sudah berstatus tersangka, baik Chandra maupun Bibitbelum ditahan oleh Polri.

"Dalam proses ini, kita inginmemperlihatkan bahwa kita betul-betul transparan. Apa yang direkayasa?Enggak ada," kata Kapolri menjawab pertanyaan wartawan seusai shalatJumat, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/10).

MenurutKapolri, tindakan dan proses hukum yang dilakukan kepada Chandra danBibit telah dilakukan sesuai prosedur dan koridor hukum yang berlaku."Kalau ada yang bilang rekayasa, apanya yang direkayasa? Kan semuatersangkanya di luar," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolri mengajakkepada semua pihak, terutama institusi terkait, yakni KPK danKejaksaan, untuk terus meningkatkan sinergi bersama dalam penanganankasus-kasus korupsi. Menurutnya, proses hukum yang telah berjalan padakedua tersangka akan lebih baik diserahkan kepada proses hukum yangtelah berjalan.

"Biarkan proses ini berjalan tanpa adakecurigaan. Kita sudah sepakat, tiga Plt Pimpinan KPK yang sudahdatang. Ayo kita jalan ke depan dan jangan lagi mundur ke belakang,"katanya.

Bibit-Chandra Tunggu Waktu yang Tepat

2009-11-02T13:32:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Trimoelja D Soerjadi selakuKuasa Hukum Wakil Ketua KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan ChandraHamzah, mengaku bahwa pihaknya telah mengantongi bukti untuk memperkuatdugaan adanya upaya merancang skenario kriminalisasi terhadap duakliennya. Dia memastikan, pihaknya akan menyerahkan bukti tersebutkepada aparat hukum.

"Bukti akan kita sampaikan dalam proseshukum yang tepat pada saat yang tepat. Kita sampaikan bukti bahwamemang ada indikasi rekayasa. Kami mencari momen yang paling tepatuntuk keperluan pembelaan," ujarnya seusai rapat koordinasi antarakuasa hukum pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/10).

Banyakkabar yang menyebut bahwa bukti ini berupa rekaman hasil penyadapanyang dilakukan oleh KPK terhadap Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo,bos PT Masaro Radiokom yang kini menjadi buronan KPK setelah ditetapkansebagai tersangka kasus korupsi Pengadaan Sistem Komunikasi RadioTerpadu di Departemen Kehutanan.

Sebagaimana diketahui, Chandradan Bibit ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri atas tuduhanmenerima suap dan penyalahgunaan wewenang karena menerbitkan suratpencekalan terhadap Anggoro Widjojo dan mencabut surat pencekalan bosPT Era Giat Prima, Djoko Soegiarto Tjandra. Djoko pernah tercatatsebagai salah satu aktor dalam skandal Bank Bali beberapa tahun yanglalu.

Namun, saat dikonfirmasi terkait hal ini, Trimoelja engganmenjelaskannya secara rinci. "Berupa apa bukti itu, pada saatnya nantiteman-teman wartawan akan tahu pada saat itu selama proses hukum ituberjalan," cetusnya.

Lebih jauh dia mengatakan, bukti tersebutakan diserahkan atas nama Chandra dan Bibit. Namun, apakah buktitersebut akan diserahkan ke kepolisian atau ke kejaksaan, dia belumdapat memastikannya.

Sejak petang tadi, tim kuasa hukum Chandradan Bibit menggelar rapat koordinasi di Kantor KPK. Selain Trimoelja,tampak hadir juga kuasa hukum lainnya, seperti Taufik Basari, AchmadRifai, dan Bambang Widjojanto. "Jadi ini rapat koordinasi antarapenasihat Pak Bibit dan Chandra untuk membenahi, merapikan tim kerjakita," tuturnya.

Jaksa Agung Minta Rekaman Skenario Pimpinan KPK Dibuktikan

2009-11-02T13:29:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Hendarman Supandjimeminta kepada pihak yang menuding untuk membuktikan adanya rekamanyang berisikan skenario kriminalisasi terhadap pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Chandra M Hamzah dan Bibit SamadRiyanto. Rekaman tersebut ditengarai melibatkan dua mantan petinggiKejaksaan Agung.

Hendarman mengaku baru mengetahui hal itu daripemberitaan di media massa. "Loh, saya dengar saja baru dari media.Saya tahu itu dari koran-koran. Benar tidaknya rekaman tersebut, harusdibuktikan dulu," kata Hendarman usai mengikuti Rapat Kabinet di KantorWakil Presiden, Jakarta, Minggu (25/10).

Kalaupun rekaman ituterbukti benar, harus ada pembuktian lagi dan disertai buktipendukungnya. Dan pembuktikan rekaman tersebut, tidak menjadi dasarKejaksaan Agung mengsut ini. "Nanti harus dibuktikan dulu. Janganngomong soal diusut dalu. Jadi, harus dibuktikan dulu, benar atautidak," sergahnya.

Saat masalah ini dikonfirmasi ke KapolriJenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, ia justru lebih mengambil posisibungkam. "Nanti-nanti, nanti dulu. Saya tidak mau komentar dulu," kataHendarso, di tempat yang sama.

Sebelumnya, seorang pejabattinggi Kejaksaan Agung yang belum lama pensiun berinisial WS didugakuat terlibat dalam upaya merancang skenario kriminalisasi terhadapChandra dan Bibit. Hal itu itu terekam dalam penyadapan yang dilakukanKPK terhadap Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo. Anggoro merupakanDirektur PT Masaro Radiokom yang kini menjadi buronan KPK pascaditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Sistem KomunikasiRadio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan.

Selain WS, darirekaman tersebut juga disebut-sebut melibatkan sejumlah jaksa danpenyidik, dua di antaranya berinisial PRM dan PGH. (Persda Network/CR2)

Cemarkan Nama Baik, Anggodo Adukan KPK

2009-11-02T13:17:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggodo Widjojo, adikDirektur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo, datang ke Mabes Polriuntuk melaporkan KPK. Hal ini terkait dirilisnya transkrip penyadapantelepon antara Anggodo dan Abdul Hakim Ritonga, Wakil Jaksa Agung, yangdiduga isinya kriminalisasi KPK.
"Iya betul karena saya tahunyarekaman itu adanya di KPK, iya kan," kata Anggodo saat ditanya wartawanapakah kedatangannya hendak melaporkan KPK saat keluar dari BareskrimMabes Polri, Jakarta, Jumat (30/10).
Pelaporan tersebut karenadia merasa dizalimi setelah semua media merilis percakapan telepon diadengan Ritonga. "Saya kesal, saya merasa dikerjain. Kok saya dimasukkan TV. Saya ke sini mencari keadilan," ujar Anggodo didampingi Bonaran Situmeang, pengacaranya.
KPKdituntut telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diaturpada Pasal 421 KUHP dan pencemaran nama baik pada Pasal 310 dan 311KUHP Pidana.

PBNU Tengarai Proses Pemandulan KPK

2009-11-02T13:14:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar NahdlatulUlama (PBNU) menengarai adanya proses pemandulan terhadap KomisiPemberantasan Korupsi, mulai dari upaya memotong kewenangannya hinggapenahanan pejabatnya yang kini dalam status nonaktif, Bibit SamadRiyanto dan Chandra M Hamzah.

"Ini tentu ada proses pemandulanterhadap kelembagaan KPK itu," kata Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadidi Jakarta, Minggu (1/11).

Menurut Hasyim, kondisi seperti itutentu memprihatinkan, karena KPK dalam keadaan utuh dan independen sajasebenarnya belum cukup untuk memberantas korupsi di Indonesia yangmenggurita dan membudaya.

"Apalagi kalau KPK 'dieksekutifkan' melalui perppu, diganti dan diangkat. Bahkan lebih dari itu dipersoalkan," katanya.

Secaraterpisah, Ketua PBNU Masdar F Masudi menilai penahanan Bibit danChandra terkesan sangat dipaksakan. Menurut Masdar Masudi, penahanankeduanya tidak memiliki landasan yang cukup kuat.

"Penahanan itusangat lemah dan terasa sekali sangat dipaksakan. Hanya ada alasanobyektif yuridis formal. Namun, persyaratan subyektif seperti melarikandiri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi kejahatan lagi, semuanol besar," katanya.

Menurut Direktur Perhimpunan PemberdayaanPesantren dan Masyarakat itu, penahanan tersebut juga semakinmenyempurnakan keyakinan publik bahwa memang ada upaya untukmelumpuhkan KPK.

Masdar menilai, pihak yang diuntungkan dengangerakan kriminalisasi dan delegitimasi KPK adalah para koruptor danorang-orang yang diuntungkan oleh mereka. Siapa pun setuju bahwakorupsi adalah kejahatan luar biasa.

Masdar berharap seluruhmasyarakat Indonesia berdoa mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyonountuk segera mengambil langkah luar biasa dalam membongkar kejahatanyang luar biasa dengan instrumen kelembagaan yang juga luar biasa,seperti KPK.

Sejumlah tokoh masyarakat telah mempertanyakanpenahanan Bibit dan Chandra tersebut dan mendesak Presiden untukmembentuk tim independen guna meneliti kasus ini.

Surat Edaran BOS

2009-10-06T13:02:00.004+07:00

Selengkapnya : klik di sini

Rekomendasi atas Kegiatan Sosialisai/Bimtek Dana BOS tahun 2009

2009-10-05T12:46:00.003+07:00

Selengkapnya: klik di sini

Inilah, 10 Keluhan para Siswa Terhadap Layanan Pendidikan di Sekolah!

2009-10-04T12:20:00.002+07:00

JEMBER, Siswa Sekolah MenengahPertama, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) di Jember, Jawa Timur, keluhkan minimnya pelayanan pendidikan disekolah masing-masing. Kamar mandi siswa yang kotor merupakan pengaduantertinggi.

Hal tersebut terungkap dalam penandatangan janji danrekomendasi perbaikan pelayanan bidang pendidikan yang dilakukan olehAsistensi Teknis Pemerintah Republik Federal Jerman melalui lembagaGesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) dengan KementerianPendayagunaan Aparatur Negara, di Jember, Jumat (4/9).

PerwakilanGTZ, Hamim Wajdi, mengatakan pihaknya sudah melakukan survei pengaduandi 10 lembaga sekolah yang berstandar nasional (SSN) dan berstandarinternasional (SBI) di Kabupaten Jember, untuk mengetahui keluhan siswadan wali murid terhadap pelayanan pendidikan di sekolahnyamasing-masing.

"Kami menerima 10 pengaduan tertinggi yang dikeluhkan siswa dan wali murid dalam pelayanan pendidikan," kata Hamim.

Hamimmengungkapkan, sesuai urutannya sepuluh pengaduan tertinggi itu adalahkamar mandi untuk siswa kotor, guru sering menggunakan ponsel saatmengajar, kamar mandi untuk siswa kurang, meja dan kursi siswa rusak,jumlah komputer kurang dan sering rusak, jumlah dan koleksi buku diperpustakaan kurang, metode mengajar membosankan, informasi jenispembiayaan yang gratis dan tidak jelas, rancangan anggaran belanjasekolah (RAPBS) tidak diumumkan, dan sistem penerimaan siswa baru (PSB)belum baku dan selalu berubah.

"Sebanyak 9.033 respondenmengeluhkan kamar mandi siswa yang kotor dan pengaduan itu merupakanpengaduan tertinggi di Jember," katanya.

Menurut Hamim, pihaknyamenyebarkan daftar pertanyaan berisi 33 jenis pengaduan kepada 18.600responden siswa dan wali murid di 10 SSN dan SBI terkait IndeksPengaduan Masyarakat (IPM) di bidang pendidikan. Sebanyak 15.429responden di antaranya mengisi dan mengembalikan daftar pertanyaantersebut.

Untuk itu, bersama Lembaga Administrasi Negara RI akandilakukan kembali survei peninjauan terhadap 10 lembaga sekolahtersebut setelah enam bulan ke depan. Hal itu untuk memastikan adanyatindak lanjut dari pengaduan tersebut.

"Kami sudah memberikanrekomendasi kepada 10 lembaga sekolah itu sesuai jumlah pengaduanpaling tinggi di sekolah-sekolah agar mereka memperbaiki pelayananpendidikan," katanya.

LTF

Sumber : kompas.com

Rekapitulasi Data Sekolah Yang Tidak Berkenan Menerima Dana BOS Tahun 2009

2009-10-02T12:15:00.003+07:00

No. Nama Sekolah    Kab/Kota

1.     SD UNIVERSAL,   JAKARTA PUSAT
2.     SD PERGURUAN CIKINI,   JAKARTA PUSAT
3.     SD PSKD MANDIRI,   JAKARTA PUSAT
4.     SD KRISTEN KARUNIA,   JAKARTA PUSAT
5.     SD SAINT JOHN,   JAKARTA PUSAT
6.     SD MAWAR SARON,   JAKARTA UTARA
7.     SD TUNAS BANGSA,   JAKARTA UTARA
8.     SD SANTO YAKOBUS,   JAKARTA UTARA
9.     SD GANDHI ANCOL,   JAKARTA UTARA
10.   SD KRISTEN KALAM KUDUS III,   JAKARTA BARAT
11.   SD CENTRAL,   JAKARTA BARAT
12.   SD SAN MARINO,   JAKARTA BARAT
13.   SD KRISTEN TIARA KASIH,   JAKARTA BARAT
14.   SD HIGH/SCOPE INDONESIA,   JAKARTA SELATAN
15.   SD CIKAL,   JAKARTA SELATAN
16.   SD MARSUDIRINI,   JAKARTA TIMUR
17.   SD ISLAM AT-TAUBAH,   JAKARTA TIMUR

18.   SMP UNIVERSAL,   JAKARTA PUSAT
19.   SMP PSKD MANDIRI,   JAKARTA PUSAT
20.   SMP SAINT JOHN,   JAKARTA PUSAT
21.   SMP MAWAR SARON,   JAKARTA UTARA
22.   SMP SANTO YAKOBUS,   JAKARTA UTARA
23. SMP GANDHI ANCOL,   JAKARTA UTARA
24.   SMP CENTRAL,   JAKARTA BARAT
25.   SMP HIGH/SCOPE INDONESIA,   JAKARTA SELATAN
26.   SMP DON BOSCO II,   JAKARTA TIMUR

Sumber : .disdikdki.net

Penganggur Bergelar (Opini Satryo Soemantri Brodjonegoro)

2009-10-01T11:24:00.001+07:00

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, penganggur yang sarjanatelah mencapai lebih dari 600.000. Keadaan ini jauh lebih berbahayadaripada penganggur yang bukan sarjana karena dapat menimbulkan masalahsosial.Berbagai upaya telah ditempuhguna mengatasi hal ini, tetapi tiap tahun angka pengangguran meningkat.Beberapa pihak lalu mencari kambing hitam penyebab pengangguran massaltersebut.
Tanggalkan gelar
Masyarakat kitasudah terbius dengan kehausan akan gelar. Setiap orang ingin mempunyaigelar sebanyak mungkin, ada yang melalui pendidikan, ada yang membeligelar. Seolah seseorang menjadi tidak berharga jika tidak mempunyaigelar. Hanya masyarakat miskin yang tidak mempunyai gelar karena tidakmampu membayar pendidikan dan tidak mampu membeli gelar.
Perguruantinggi menangkap gejala ini dengan menyediakan berbagai layanan untukmendapatkan gelar, baik melalui pendidikan sebenarnya maupun seadanya,bahkan dengan menjual gelar. Perguruan tinggi membutuhkan uang,sedangkan masyarakat yang mampu akan rela membayar untuk mendapatkangelar. Maka, terjadilah perpaduan yang menyesatkan.
Mudahnyamemperoleh gelar membuat masyarakat berduyun- duyun "lulus" dariperguruan tinggi dengan menyandang gelar tanpa dibarengi keahlian ataukompetensi. Ketika mencari peluang kerja, mereka tidak memenuhi syaratsehingga terjadilah penganggur bergelar. Seharusnya mereka segeramenanggalkan gelarnya karena tidak bermanfaat sama sekali.
Penjenjangan
Perusahaanswasta dan industri menerapkan pola rekrutmen pegawai berdasarkankemampuan/kompetensi, tidak semata- mata berdasarkan gelar. Para calonpegawai ketat diseleksi secara ketat melalui uji kemampuan/kompetensidisesuaikan jenis pekerjaan yang akan ditangani.
Adapun untukmenjadi pegawai negeri sipil (PNS), seleksi hanya dilakukan terhadapgelar yang dimiliki calon pegawai, tanpa ada uji kemampuan/kompetensi.Karena sebagian besar masyarakat masih amat ingin menjadi PNS, merekasemua memburu gelar dengan berbagai cara, termasuk dengan memalsukanijazah.
Penjenjangan karier di PNS juga hanya memerhatikan masakerja dan gelar. Bagi mereka yang sudah bergelar S-2 atau magister akandapat dipromosi ke golongan lebih tinggi, bahkan bagi mereka yang sudahbergelar S-3 atau doktor dapat dipromosi ke golongan tertinggi. BadanKepegawaian Negara dan Kantor Menneg PAN menganggap para penyandanggelar itu mempunyai kemampuan memadai. Padahal, kenyataannya merekahanya memburu gelar melalui berbagai cara, termasuk cara tidak wajar,yaitu membeli gelar atau mengikuti kelas jauh, kelas eksekutif, kelasSabtu-Minggu, kelas paralel, kelas ekstensi, dan berbagai macam namalain.
Lengkap sudah kekalutan yang ada di Indonesia ini tentanggelar. Masyarakat amat terbius dengan gelar, pendidikan hanya sebatasformalitas untuk memberi gelar para "lulusan" dan sistem kepegawaiankita terjebak gelar.
Berikan contoh
Bagaimanamengatasi hal ini? Mudah sekali. Mulai hari ini kita semua menanggalkansemua gelar yang tercantum di kartu nama, papan nama, foto, suratmenyurat, undangan, panggilan pada acara resmi, dan lainnya.
Mulaihari ini kita semua hanya menggunakan nama masing- masing yang sudahdiberikan oleh orangtua sebagai suatu amanah. Nama sudah amatmembanggakan seandainya kita memiliki keahlian, sedangkan gelar samasekali tidak memberi nilai tambah terhadap keahlian. Jika semua orangtidak menggunakan gelar, termasuk para pemimpin, masyarakat akanmenjadi lebih realistis dan tidak lagi terbius oleh gelar.
Mudah-mudahan,setelah itu mereka semua mencari keahlian dan perguruan tinggi akanmemberi keahlian kepada lulusan, dan akhirnya penganggur bergelar akanberubah menjadi pekerja ataupun pemberdaya yang andal. -- SatryoSoemantri Brodjonegoro Guru Besar Toyohashi University of Technology; Mantan Dirjen Dikti

Sumber: Kompas.com

Korupsi Menggerogoti Dunia Pendidikan Kita (Opini Febri Hendri AA)

2009-09-30T11:18:00.001+07:00

Korupsi telah menggerogoti pendidikan. Anggaran pendidikan yangminim menjadi berkurang. Akibatnya, warga negara tidak mendapat hakpendidikan sewajarnya.Banyak sekolahrusak, jumlah anak putus sekolah meningkat, dan pungutan kian membebaniorangtua murid. Ini merupakan dampak buruk korupsi pendidikan.
Selainitu, korupsi pendidikan juga merusak mental pejabat dari melayanimenjadi dilayani. Birokrasi pendidikan tidak lagi mendahulukankepentingan pendidikan, tetapi memprioritaskan kepentingan politik danbisnis rekanan. Mereka sulit ditemui saat masyarakat kesulitanmenghadapi masalah pendidikan. Padahal, sebagian besar pendapatan pajakdari masyarakat dihabiskan untuk membayar gaji, tunjangan, dan honormereka.
Potensi korupsi pendidikan
Dalamlima tahun terakhir, korupsi pendidikan potensial terjadi. Hal ituterlihat dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan DepartemenPendidikan Nasional, pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) dan danabantuan operasional sekolah (BOS). Berdasarkan perhitungan ICW atasaudit BPK hingga semester II-2007, ditemukan potensi penyelewengan diDepdiknas sebesar Rp 852,7 miliar. Penyimpangan itu antara lain terjadipada pengelolaan aset (Rp 815,6 miliar), tidak tepat sasaran (Rp 10,5miliar), tanpa bukti pertanggungjawaban (Rp 16,8 miliar), pemborosan(Rp 6,9 miliar), penyimpangan lain (Rp 2,9 miliar).
Selain itu,potensi penyimpangan juga ada dalam pengelolaan DAK 2007 untukrehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana sekolah. Penyimpanganterjadi dalam bentuk pengadaan sarana prasarana dinas pendidikan,penunjukan pihak ketiga tanpa melibatkan sekolah, dan pemotongan danaoleh dinas pendidikan. Bahkan, pihak ketiga juga menjadi kolektorterselubung guna mengumpulkan dana sekolah untuk pejabat di dinaspendidikan.
Hal serupa terjadi dalam pengelolaan dana BOS.Berdasarkan audit BPK tahun 2007, enam dari 10 sekolah penerima danaBOS tidak mencantumkan BOS dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaSekolah. Sekolah ini juga terbukti melakukan penyimpangan dari petunjukteknis BOS. Praktik itu antara lain terjadi melalui penggunaan dana BOSuntuk acara pisah sambut kepala dinas pendidikan, uang lelah kepalasekolah, iuran PGRI, dibungakan oleh kepala sekolah/bendahara, danpenyimpangan lain.
Penindakan
Tingginyapotensi korupsi pendidikan ternyata tak disertai penindakan maksimal.Dari pantauan ICW selama lima tahun, penegak hukum hanya berhasilmenindak 142 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 243,3 miliar.Adapun 287 pelaku ditetapkan sebagai tersangka.
Temuan menarikdalam pemantauan ini adalah dinas pendidikan diduga merupakan institusipendidikan paling korup. Dari 142 kasus, 70 kasus terjadi di lingkungandinas pendidikan dengan kerugian negara Rp 204,3 miliar. Kepala dinasdan jajarannya diduga merupakan tersangka paling banyak di antarapelaku lain. Di antara 142 kasus, 42 orang adalah kepala dinaspendidikan dan 67 birokrat di bawah kepala dinas pendidikan.
Selainitu, sekolah juga tidak luput dari praktik korupsi. Sebanyak 46 kasusterjadi dalam lingkungan sekolah dan 43 kepala sekolah telah ditetapkansebagai tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan tidak sedikit,lebih dari Rp 4,1 miliar.
Ironisnya, penindakan terkesan tumpulsaat mengusut dugaan korupsi di Depdiknas. Dalam lima tahun terakhir,penegak hukum hanya mampu mengusut dua kasus korupsi. Kasus itu terjadidalam pengelolaan dana di Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.Penanganan kasus ini pun terkesan tertutup dan cenderung luput daripengawasan publik.
Pendorong korupsi
Korupsipendidikan terjadi karena rendahnya kontrol publik atas kewenanganpengelolaan anggaran pendidikan. Publik tak memiliki akses signifikanterhadap pengelolaan anggaran pendidikan. Dokumen dan informasianggaran pendidikan cenderung tidak transparan dan dikuasai segelintirelite birokrasi pendidikan. Hal ini meningkatkan peluang penyelewengananggaran pendidikan.
Penyalahgunaan kewenangan ini juga diperkuatburuknya tata kelola di sektor pendidikan. Perencanaan dan penganggaranpendidikan dilakukan dari atas ke bawah. Politisi dan rekanan denganmudah menitipkan proyek ke berbagai pos anggaran pendidikan. Akibatnya,alokasi anggaran tidak mencerminkan kebutuhan pendidikan, tetapi justrumengakomodasi kepentingan birokrasi, politisi, dan pengusaha.
Sementaraitu, birokrat pendidikan menganggap pertanggungjawaban publik bukan halpenting. Pertanggungjawaban keuangan cukup disampaikan kepada instansiatau pejabat lebih tinggi. Lagi pula, sudah ada pengawas internal yangakan mengaudit laporan keuangan mereka.
Di lain pihak, audit olehpengawas internal sering tidak mampu mendapatkan temuan penyimpangansignifikan. Sebaliknya, audit malah menjadi legitimasi dan pembenaranatas pengelolaan anggaran pendidikan. Pengawas internal pemerintahtumpul saat penyimpangan melibatkan atasan mereka sendiri.
Solusi
Korupsipendidikan harus segera diusut tuntas. Hal ini diharapkan memberikanefek jera bagi aktor lain agar kebocoran anggaran dapat ditekan.Penindakan senantiasa didasarkan pada dampak buruk korupsi pendidikan,seperti meningkatnya ruang kelas rusak, guru tidak sejahtera,meningkatnya biaya pendidikan yang harus ditanggung orangtua murid, danmeningkatnya anak putus sekolah, terutama pada kelompok miskin danperempuan.
Kontrol publik atas penyelenggaraan pendidikan harusterus ditingkatkan. Hal ini dilakukan dengan mendorong munculnyagerakan sosial untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan danpengelolaan anggaran pendidikan. Di tingkat pusat, kebijakan nasionalpendidikan serta APBN pendidikan pantas mendapat fokus pengawasan.Begitu juga di daerah, pengelolaan dana pendidikan di tingkat dinas dansekolah senantiasa diawasi. Tanpa perubahan ini, kebocoran anggaranpendidikan mustahil ditekan. Warga negara semakin jauh dari hakpendidikannya. Febri Hendri AA Peneliti Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW)

Sumber: .kompas.com

Dana Harus Jelas

2009-09-29T11:10:00.000+07:00

Komite Sekolah Bisa Bantu Cegah Korupsi

Jakarta, Tindakkorupsi bukanlah persoalan individu, melainkan struktural atau sistemsehingga pencegahan dan penanganannya pun harus dilakukan denganpendekatan struktural. Salah satu caranya melalui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah yang partisipatif.
Jika inginmencegah korupsi di sekolah, seluruh perencanaan anggaran harustransparan dan partisipatif. Demikian dikemukakan peneliti seniorIndonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, Jumat (11/9), seusaimenyerahkan laporan hasil pemantauan korupsi sektor pendidikan kepadaKomisi Pemberantasan Korupsi bersama Koalisi Pendidikan dan AliansiOrangtua Murid Peduli Pendidikan.
Koordinator Koalisi PendidikanLody Paat menambahkan, dalam perencanaan anggaran yang partisipatifitu, orangtua dan peserta didik harus dilibatkan sejak awal sampaipengawasan. ”Harus tahu berapa uang yang ada, berapa akan dibelanjakan,dan untuk apa saja. Tanpa ada transparansi publik, korupsi tak akanpernah hilang,” kata Lody Paat.
Komite sekolah
Prosespengawasan dan upaya pencegahan tindak korupsi di sekolah seharusnyadapat dibantu komite sekolah. Namun, Jumono, aktivis Aliansi OrangtuaPeduli Pendidikan menegaskan, komite sekolah belum ideal menjalankan perannya karena sekolah masih dominan. ”Anggota kami baru beberapa orang,” katanya.
Seperti berita Kompas (Jumat, 11/9), ICW menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2004-2009 terungkap 142 kasus korupsi. Halitu diperkirakan merugikan negara hingga Rp 243,3 miliar. ”Kami harapKPK segera mengusut. Kasus korupsi sektor pendidikan jalan di tempat,”kata Febri.
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional WSofyan mengatakan, transparansi harusnya bisa dilakukan karena danadari APBD dan APBN. Sejak otonomi daerah, pendidikan dasar hinggamenengah menjadi kewenangan daerah sehingga keterbukaan seharusnya bisadilakukan. ”Jangan khawatir berlebihan. Pemerintah berusaha memperbaikidan meningkatkan penggunaan anggaran pendidikan,” ujar Sofyan.

(LUK/ELN)

Sumber : .kompas.com

Dana Pendidikan Bocor

2009-09-28T11:02:00.015+07:00

Depdiknas Gandeng BPKP

Jakarta, Penyelewengan dana pendidikan banyak terjadi dalam proses alokasi dana rehabilitasi dan pengadaan sarana-prasarana sekolah serta dana operasional sekolah. Penyelewengan diduga dilakukan oknum aparat dinas pendidikan di daerah dan sekolah.

Temuan itu dipaparkan Febri Hendri, peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Rabu (9/9). Pemetaan korupsi di sektor pendidikan tersebut antara lain menyoroti obyek yang dikorupsi, instansi tempat terjadinya korupsi, modus korupsi, lokasi korupsi, serta tersangka korupsi.

Febri menjelaskan, data yang digunakan dalam kajian berasal dari Departemen Pendidikan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan media massa. Data primer diperoleh melalui pemantauan kasus korupsi pendidikan yang dilakukan ICW dan mitra ICW.

Selama kurun waktu 2004-2009, sedikitnya terungkap 142 kasus korupsi di sektor pendidikan. Penyelewengan dana pendidikan itu diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 243,3 miliar.

”Korupsi di sektor pendidikan sudah mulai jadi perhatian penegak hukum di daerah, tetapi penindakan masih belum sebanding dengan potensi korupsi yang terjadi,” kata Febri.

Kebocoran dana pendidikan yang paling besar terjadi dalam pengadaan gedung dan sarana- prasarana sekolah. Akibat korupsi, nyawa para peserta didik dan guru pun terancam karena kejadian ambruknya bangunan sekolah.

Hal itu disebabkan besarnya dana yang digunakan untuk pengadaannya, banyaknya aktor yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaannya, serta banyaknya celah dalam pengelolaan dana.

Febri menyebutkan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan diketahui bahwa enam dari sepuluh sekolah menyimpangkan dana bantuan operasional sekolah. Rata-rata penyimpangan mencapai Rp 13,7 juta.

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Muhammad Sofyan mengakui bahwa hingga kini masih terus terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana pendidikan di daerah dan pusat.

Untuk itu, sejak 2009 Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kerja sama tersebut bertujuan membantu pengawasan oleh Departemen Pendidikan Nasional hingga ke unit-unit kerja di tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, dibentuk juga satuan pengawasan intern di bawah kendali Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.(ELN)

Sumber : .kompas.com

Masih Rendah, Dukungan Perusahaan di Pendidikan

2009-09-27T10:48:00.011+07:00

JAKARTA, Keterlibatan perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri mendukung peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi masih rendah. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang bersedia menerima mahasiswa dalam program magang atau kerja yang bertujuan untuk memberi pengalaman belajar secara nyata di dunia kerja.

Dukungan untuk menerima mahasiswa bekerja umumnya dari perusahaan-perusahaan multinasional. Baru sekitar 25 perusahaan atau industri besar sejak tahun 1997 hingga sekarang yang mendukung program cooperative academic education (co-op) yang dikembangkan Depdiknas sebagai strategi pendidikan untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.

Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, di Jakarta, Jumat (19/9), mengatakan ada kendala untuk menerima mahasiswa bekerja di perusahaan karena umumnya mahasiswa punya softskills dan hardskills yang belum memenuhi persyaratan. Akibatnya, pendidikan dan pelatihan ekstra harus diberikan perusahaan tersebut.

Program co-op yang beda dengan magang biasa, tempat mahasiswa bekerja sesuai kebutuhan nyata dunia kerja selama 3-6 bulan yang diseleksi perguruan tinggi dan perusahaan, cukup penting. Program ini bisa meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi di dunia kerja. "Supaya terus bisa berjalan, penyiapan mahasiswa nantinya akan dilakukan di perguruan tinggi dengan dukungan dana dari Depdiknas," kata Fasli.

Terbatasnya perusahaan yang mendukung program co-op mahasiwa perguruan tinggi mengakibatkan setiap tahun hanya mampu menerima 50-70 orang. Keterbatasan itu membuat membuat Depdiknas melirik usaha kecil dan menengah (UKM) sejak tahun 2003.

Program co-op di perusahaan UKM itu mampu meningkatkan jumlah mahasiswa yang bisa mengalami secara nyata bekerja di perusahaan. Mahasiswa yang ikut dalam program itu dilatih terlebih dahulu sebagai bagian kesepakatan Ditjen Dikti depdiknas dan Kantor Deputi Sumber Daya Mansuia Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Hingga tahun lalu, sebanyak 647 UKM terlibat. Mahasiswa yang bisa mengikuti program itu emncapai 1.800 orang dari 32 perguruan tinggi.

Keterlibatan mahasiswa dalam program co-op UKM itu justru menantang mahasiswa untuk bisa mengembangkan perusahaan UKM tersebt yang terbatas dari permodalan. Bahkan, mahasiwa diharapkan bisa belajar berwirausaha, mengembangkan kreativitas, dan memiliki daya juang tinggi atau tidak putus asa.

Rizky Wisnoentoro, Koordinator Pusat Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi The London School of Public Relations Jakarta, yang tengah studi soal tanggung jawab sosial perusahaan, mengatakan kesadaran untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik pada masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, seharusnya bisa tumbuh di setiap perusahaan besar dan kecil di Indonesia.

Mestinya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR itu disadari sebagai bagian dari etika bisnis. Bagi perusahaan, reputasinya bisa semakin baik. "Sebab, mereka dapat pengakuan dari masyarakat yang bisa menilai secara obyektif keterlibatan perusahaan dalam mendukung pengembangan komunitas di sekitarnya," kata Rizky.

ELN

Sumber : .kompas.com

Kebudayaan dan Pendidikan, Akar Masalah yang Berlarut

2009-09-26T10:34:00.002+07:00

Laporan wartawan KOMPAS Ester Lince Napitupulu

JAKARTA, Untuk mengatasi persoalan kebangsaan yang berlarut-larut dan tantangan ke depan, pemerintah baru diharapkan menjadikan pendidikan dan kebudayaan sebagai agenda utama pemerintahan.

Tak lain sebabnya, akar tunggang persoalan bangsa yang sekarang berlarut- larut itu terletak pada kedua bidang tersebut.

Demikian, antara lain, hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo di Jakarta, Kamis (24/9). Pihak PGRI meminta supaya bidang kebudayaan dan pendidikan disatukan kembali dalam satu departemen.Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Forum Rektor Indonesia Edy Suwandi Hamid. "Pembangunan kebudayaan yang mampu membentuk karakter bangsa seharusnya diintegrasikan dalam pembangunan pendidikan nasional. Oleh karena itu, urusan kebudayaan perlu dimasukkan kembali dalam ranah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.”

Menurut Sulistiyo, perhatian yang serius perlu difokuskan pada pendidikan supaya kebijakan pendidikan nasional mampu menjawab persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa secara tepat. Untuk itu, perlu ada staf khusus bidang pendidikan. Dia menambahkan, jika pendidikan merupakan agenda terpenting dengan anggaran terbesar, PGRI meminta supaya dalam dewan pertimbangan presiden, lembaga kepresidenan, dan wakil presiden ada staf khusus bidang pendidikan.

Saat ini, pendidikan nasional sangat tidak tepat sasaran, yang mengakibatkan berbagai persoalan bangsa dan masyarakat tidak kunjung teratasi dan bahkan menimbulkan berbagai ironi. Gejala umum kondisi tidak tepat sasaran itu tampak dari kapabilitas lulusan yang tidak sesuai dengan kualifikasi dalam konteks perekonomian, juga ketidaksiapan mental.

Selain itu, nalar, etos kerja, keterampilan, jiwa wirausaha, dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mengatasi keberlangsungan sebuah negara modern yang beradab juga amat lemah.

Berbagai Ironi

Menurut Sulistiyo, kondisi tidak tepat sasaran dalam pendidikan nasional telah menimbulkan berbagai ironi. Indonesia, yang negara agraris, justru pertaniannya terpuruk dan beberapa komoditas penting justru mengandalkan impor.

”Saat ini bidang pertanian dan kehutanan di perguruan tinggi jadi program jenuh yang tidak diminati calon mahasiswa. Begitu juga bidang kelautan. Padahal, di situlah letak potensi bangsa ini. Kenyataan itu mesti diperbaiki dalam kebijakan pendidikan dan politik bangsa ini ke depan,” kata Sulistiyo.

”Untuk kemajuan pendidikan, kita memerlukan tenaga pemikir yang dapat mengarahkan politik pendidikan yang tepat. Jangan lagi keluar berbagai kebijakan kontroversial yang tidak relevan dengan kebutuhan bangsa dan pendidikan, seperti Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dan Ujian Nasional,” kata Sulistiyo.

Sumber : Kompas.com

Waduh...Bibit-bibit Prestasi Kita Sudah "Diijon" Singapura!

2009-09-25T10:33:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelenggaran OlimpiadeSains Nasional seluruh Perguruan Tinggi Indonesia (OSN PTI) 2009diharapkan bisa menjadi ajang penjaringan bibit-bibit unggul di bidangsains yang akan berkarya untuk Indonesia.
Harapan tersebutdiungkapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) FasliJalal dalam jumpa pers OSN PTI 2009 di Jakarta, Selasa (15/9).Menurutnya, saat ini banyak bibit prestasi Indonesia dari berbagaikancah olimpiade internasional yang sudah diijon oleh negara tetangga, contohnya Singapura.
"Dariberbagai prestasi di kompetisi internasional, 18 siswa di antaranyaatau sebagian besarnya sudah mendapatkan ikatan beasiswa di Singapura,"ujar Fasli.
Bahkan, tambah Fasli, 10 dari 18 siswa tersebut sudah fix mengambilbeasiswanya dan memiliki ikatan dinas dengan pemerintah Singapura.Sementara itu, 6-8 siswa lainnya mengambil beasiswa sendiri dankemungkinan besar bisa "dipulangkan" kembali oleh Pemerintah RI.
"Inisemakin membuktikan bahwa kita punya daya saing tinggi di bidang ilmupengetahuan dan potensinya menyebar mulai tingkat kabupaten hinggaprovinsi. Untuk itulah, kita perlu mendukung berbagai kegiatanolimpiade semacam ini," ujar Fasli.

LTF

Sumber : kompas.com

Peningkatan.mutu.guru.diprioritaskan

2009-09-21T21:32:00.005+07:00

JAKARTA, Peningkatan mutu guruIndonesia mesti terus ditingkatkan. Untuk itu, Persatuan Guru RepublikIndonesia dan Eka Tjipta Foundation sepakat menjalin kerjasama denganberfokus pada peningkatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan guru.

KetuaUmum PGRI Sulistiyo di Jakarta, Jumat (4/9), mengatakan masih banyakguru, terutama di jenjang Taman Kanak-kanak dan SD yang belum memenuhikriteria guru profesional seperti disyaratkan dalam UU Guru dan Dosen.Para guru tersebut perlu dibantu oleh berbagai pihak untuk mencapaikompetensi yang dibutuhkan demi menjadi guru berkualitas yang bisamengajar secara baik kepada siswa.

Ketua Umum Eka TjiptaFoundation Gandi Sulistiyanto mengatakan dukungan pada peningkatankualitas guru menjadi salah satu perhatian yayasan nirlaba yangdisukung Sinar Mas Group itu. Yayasan ini memberi kesempatan untukpengembangan para guru yang tergabung dalam PGRI demi meningkatkankualitas pendidikan nasional.

Menurut Gandi, dukunganyang telah dilakukan yayasan itu antara lain mendukung pendidikankarakter bagi guru bersama Indonesian Heritage Foundation. Selain itu,bekerjasama dengan Prof Yohanes Surya mendirikan Institut GuruIndonesia guna mempersiapkan guru-guru yang memenuhu kualitas gurubertaraf internasional.

ELN

Sumber: .kompas.com