558 Barang dan Jasa Wajib Pakai Lokal

(Adri Prastowo)

Mulai 12 Agustus 2009, pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib menggunakan 558 produk dalam negeri.

Daftar produk yang wajib digunakan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebanyak 558 produk terbagi ke dalam 21 kelompok barang dan jasa yang secara berkala akan dilakukan evaluasi untuk dilakukan penambahan atau pengurangan daftar.

Selain itu, penyedia barang /jasa diberikan preferensi harga sesuai dengan capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tanpa memperhitungkan nilai bobot manfaat perusahaan (BMP). Preferensi harga hanya diberikan kepada perusahaan yang memproduksi barang/jasa dalam negeri dengan TKDN minimal 25 persen.

Besaran preferensi harga sebesar 30 persen diberikan pengadaan barang, dan 7,5 persen untuk pengadaan jasa yang keduanya dibiayai dengan dana dalam negeri atau dilakukan dengan pola kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha.

Sedangkan untuk pengadaan yang dibiayai dana pinjaman atau hibah luar negeri diberikan preferensi harga sebesar 15 persen (barang) dan 7,5 persen (jasa).

Untuk pengadaan jasa konstruksi terintegrasi, selain mendapat preferensi harga sesuai dua konsep sebelumnya, juga mendapat tambahan sebesar 7,5 persen apabila dikerjakan sepenuhnya oleh perusahaan nasional dan minimal 50 persen dari harga penawaran dilaksanakan di wilayah Indonesia.

Jika pengadaan dilakukan konsorsium perusahaan-perusahaan dalam negeri di mana perusahaan nasional bertindak sebagai pemimpin konsorsium, minimal 50 persen dari harga penawaran dilakukan oleh perusahaan nasional dan minimal 50 persen dari harga penawaran dilaksanakan di wilayah Indonesia, akan mendapat tambahan preferensi harga sebesar 5 persen.

Berikut 21 kelompok barang dan jasa yang wajib digunakan dalam pengadaan pemerintah:
1. Bahan Penunjang Pertanian
2. Mesin dan Peralatan Pertanian
3. Mesin dan Peralatan Pertambangan
4. Mesin dan Peralatan Migas
5. Alat Berat, Konstruksi, dan Material Handling
6. Mesin dan Peralatan Pabrik
7. Bahan Bangunan/Konstruksi
8. Logam dan Barang Logam
9. Bahan Kimia dan Barang Kimia
10. Peralatan Elektronika
11. Peralatan Kelistrikan
12. Peralatan Telekomunikasi
13. Alat Transport
14. Bahan dan Peralatan Kesehatan
15. Peralatan Laboratorium
16. Komputer dan Peralatan Kantor
17. Pakaian dan Perlengkapan Kerja
18. Peralatan Olahraga dan Pendidikan
19. Sarana Pertahanan
20. Barang Lainnya
21. Jasa Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) dan Jasa Keteknikan

Sumber : VIVAnews

Mal Besar Harus Jual Produk Dalam Negeri

Fahmi Idris (Antara)

Menteri Perindustrian Fahmi Idris meminta agar mal-mal dan pusat perbelanjaan memamerkan dan menjual produk dalam negeri. Toko besar dan mal diminta menyiapkan persentase ruang untuk produk dalam negeri.

"Nantinya saya minta persentase dari tiap lantai berapa," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris setelah mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis 16 April 2009.

Menurut Fahmi, proses memasukkan produk dalam negeri ke mal dan pusat belanja besar ditetapkan dalam perjanjian antarbisnis (B to B). "Pertama kan perundingan, harus ada tahap-tahapnya," katanya.

Fahmi menuturkan perkembangan industri ada yang tetap menggembirakan walaupun ada juga yang mengalami penurunan. Industri makanan dan minuman masih tumbuh. Industri elektronik juga masih stabil. Sedangkan industri tekstil dan produk tekstil pertumbuhannya cukup merisaukan.

"Pada kuartal I industri pengolahan rata-rata turun 1 sampai 1,5 persen dari perkiraan semula," tutur Fahmi.

Sumber : VIVAnews

Amankan Industri dengan Cegah Impor Ilegal

(Antara/Syaiful Arif )

Pengusaha meminta agar pemerintah mengurangi persaingan tidak adil untuk menjaga agar perdagangan ilegal meluas, dan merugikan industri dalam negeri.

"Kalau semua barang yang masuk di Indonesia melalui peraturan yang sama saya yakin Industri kita bisa bertahan," kata Kepala Eksekutif Korporat (CEO) Maspion Group Alim Markus pada Executive Leadership Seminar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 5 April 2009.

Jika impor ilegal berkurang, semua produk yang masuk akan membayar impor dan bea masuk yang sama. "Keputusan hanya membuka lima pelabuhan untuk impor sangat baik. Kami harap pengawasannya ditingkatkan karena Indonesia memiliki ratusan pelabuhan," katanya.

Menurut pengusaha yang menjalankan usaha selama 43 tahun ini, selama masa sulit 2009, pihaknya hanya membukukan peningkatan penjualan 25 persen selama kuartal I 2009. Kenaikan penjualan terutama didorong dari pasar dalam negeri, sebab ekspor menurun.

Bahkan Alim menambah 250 orang tenaga kerja baru. "Kontrol ketat Pemerintah terhadap barang selundupan dan iklan turut mendorong peningkatan penjualan," tutur Markus.

Perusahaannya juga kini menjajaki adanya pengembangan dalam hal energi listrik dan produk listrik. "Kami sedang menjajaki usaha dalam energi listrik," katanya.

Di Gresik, PT Maspion melalui anak usaha PT Maspion Energi merencanakan investasi senilai US$ 30 juta dolar guna membangun empat tangki bahan bakar elpiji untuk menggantikan bahan bakar minyak tanah. Kapasitas masing-masing tangki diperkirakan hingga 10.000 liter.

Investasi yang berasal dari dana sendiri dan pinjaman perbankan dari Bank Mandiri akan segera beroperasi Juli 2009 mendatang. "Agar kami lebih kompetitif," katanya.

Sumber : VIVAnews

Pabrik Kertas Prabowo Terbesar di ASEAN

PT Kiani Kertas (kiani.com)

PT Kiani Kertas, pabrik kertas milik Prabowo Subianto merupakan satu-satunya pabrik bubur kertas terbesar di Asia Tenggara atau di kawasan negara-negara ASEAN.

Prabowo adalah satu-satunya calon presiden Indonesia terkaya. Dalam laporan kekayaan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantas Korupsi, kekayaan Prabowo mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, harta Prabowo tersebar di 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Dia memiliki perusahaan di bidang perkebunan, tambang batu bara, dan sejumlah perusahaan di Argentina dan Perancis.

Salah satu perusahaan Prabowo yang sangat dikenal adalah pabrik kertas, yakni PT Kiani Kertas. Dulunya, pabrik ini adalah milik Bob Hasan, pengusaha kroni mantan Presiden Soeharto. Namun, setelah diambil alih BPPN, pabrik kertas tersebut dibeli oleh Prabowo Subianto.

Di tangan Prabowo, nama perusahaan itu diubah menjadi PT Kertas Nusantara. Sekarang, perusahaan tersebut dipimpin oleh Bambang Atmadja, seorang akuntan jebolan UI yang lebih dari 38 tahun malang melintang di berbagai sektor industri.

Berdasarkan situs www.kiani.com, pabrik ini berlokasi di Mangkajang-Berau, Kalimantan Timur. Pabrik tersebut merupakan satu-satunya pabrik bubur kertas (pulp) yang terbesar di Asia Tenggara. Bayangkan, luas lokasi pabrik Mangkajang mencapai total sebesar 3.400 hektare.

Lahan seluas itu diperuntukkan bukan hanya untuk area pabrik, dermaga dan gudang, tetapi juga untuk pemukiman karyawan dan sarana rekreasi. Selain itu, seluas 1.260 hektare lahan lainnya diperuntukkan sebagai tempat pohon-pohon eksotis dan anggrek.

Setelah pabrik benar-benar beroperasi, sekitar 900 staf perusahaan ditempatkan di lokasi pabrik. Pabrik ini juga dirancang untuk mengembangkan industri hilir perkayuan sebagai garis depan ekspor non migas nasional.

Kiani Kertas menghasilkan pulp berkelas dunia dengan kapasitas produksi 1.500 ton per hari selama 350 hari per tahun. Perusahaan memperoleh bahan baku dari hasil perkebunan sendiri.

Berdasarkan pada data Sierlando pada 2002 (dengan kurs 9.280 per US$), Kiani kertas memiliki total aset US$ 788,4 juta. Itu terdiri atas US$ 749,68 juta aset berupa pabrik dan US$ 38,76 juta non pabrik.

Sumber : VIVAnews

Pakai Produk Lokal Gerakkan Sektor Riil

Jusuf Kalla, Fahmi Idris & Gubernur Jawa Barat kunjungi pabrik sepatu lokal
(Antara/ Saptono)

Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang dimulai dengan aparat pemerintahan dalam pengadaan barang dan jasa akan menggerakkan sektor riil nasional.

Belanja barang di pemerintahan yang mencapai Rp 80 triliun dan belanja modal Rp 70 triliun merupakan salah satu sarana pelaksanaan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

"Diharapkan dengan P3DN akan menggerakkan riil Industri dari satu shift sekarang menjadi dua shift, dua shift menjadi tiga shift," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris pada Executive Leader Seminar di Balai Kartini Jakarta Selasa 5 Mei 2009.

Pada tahun-tahun sebelumnya, penggalangan P3DN, menurut Fahmi, belum mendapat sambutan dari instansi pemerintah. "2007, BUMN secara terbuka menyatakan Keputusan Presiden Nomor 80/2003 tidak berlaku pada pengadaan barang dan jasa, padahal BUMN milik pemerintah," katanya. Itulah salah satu sebab P3DN tidak terlalu bergaung di kalangan ratusan BUMN yang merambah berbagai sektor usaha.

Kali ini saat krisis melanda akhir 2008 dan 2009, terbentuk arus baru yang memberikan kesempatan penggunaan barang dalam negeri. "Ada arus besar perubahan penggunaan barang yang tentunya menguntungkan industri nasional," kata Fahmi.

Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2009 tentang P3DN. Di dalamnya, terdapat aturan dengan memaksimalkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, memberikan preferensi harga untuk produk dalam negeri.

Kewajiban pegawai negeri sipil menggunakan produk dalam negeri secara nasional akan menggairahkan industri. "Sektor ini masih merupakan penyumbang terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28,7 persen disusul pertanian.

Alur P3DN, Fahmi melanjutkan, kini tidak hanya dilakukan di kalangan pegawai negeri sipil, tetapi juga instansi non-pemerintah seperti swasta. Beberapa instansi tertentu dengan belanja komponen impor yang cukup besar seperti Kepolisian dan TNI kini telah menambah penggunaan komponen dalam negeri mereka.

Namun, Fahmi mengatakan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri tidak boleh menghambat produk luar negeri. Kedua produk ini harus bisa bersaing dalam hal kualitas dan harga. Untuk itu, industri nasional perlu tanggap dengan menghasilkan kualitas produk yang mampu menjawab keinginan pasar dengan harga bersaing.

Sumber : VIVAnews

DKI Akan Perbanyak Pegawai Kelurahan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk melakukan restrukturisasi pegawai negeri sipil (PNS) di tubuh Pemprov DKI. Hal ini dilakukan untuk memperpendek rantai birokrasi untuk pelayanan masyarakat.

Penambahan pegawai dilakukan dengan menggeser PNS non jabatan di jajaran birokrasi DKI Jakarta ke tingkat kelurahan dan kecamatan.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, mengatan, langkah ini diambil untuk memperpendek rantai birokrasi dalam pelayanan masyarakat.
“Kelurahan akan jadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Jika ujungnya saja tumpul, bagaimana pemerintahan dapat berjalan efektif,” ujarnya Rabu 6 Mei 2009.

Menurut Fauzi Bowo, sebagian besar kebutuhan dan masalah masyarakat sebenarnya berhubungan dengan aparat birokrasi ditingkat kelurahan dan kecamatan.

Jumlah pegawai negeri sipil di kelurahan yang biasanya hanya 12 orang akan bertambah menjadi 31 orang. Dengan jumlah
kelurahan yang mencapai 267 kelurahan.

Banyaknya rangkap jabatan di setiap kantor kelurahan di Jakarta, salah penyebab terhambatnya pelayanan terhadap masyarakat.

Di kelurahan Kenari, misalnyam satu orang masih pegang dua jabatan, Kasi Kesejahteraan Masyarakat merangkap Bendahara.

"Ini lantaran aparatnya kurang sehingga terpaksa merangkap jabatan," kata Fauzi.

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan, Pemprov juga akan menambah seksi fungsional di kelurahan, dari lima menjadi enam seksi.

Masalah administrasi kependudukan, kebersihan, kemiskinan, sampai lingkungan hidup akan diselesaikan di kelurahan.

Di sisi lain, urusan izin bangunan dan kesehatan akan lebih difokuskan di kecamatan. Dengan demikian, berbagai masalah sosial lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan.

Rekstrukturisasi ini, kata Prijanto dilakukan agar masyarakat bisa
menikmati penyelesaian masalah yang lebih cepat.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kota juga tidak terbebani dengan akumulasi masalah sosial yang memberatkan masyarakat.

Sumber : VIVAnews

Tersangka Pembunuh Nasrudin Mengaku Disetrum

Andi Nasrudin Zulkarnaen

Rabu, 6 Mei 2009 | 09:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pengacara dari lima tersangka yang diduga sebagai eksekutor pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen meminta aksesnya tidak ditutup terhadap kelima kliennya.

"Hingga saat ini, kami baru sekali bertemu dengan klien kami pada Jumat (1/5) lalu. Itu pun hanya beberapa menit saja, sehingga ada kesan, akses kami kepada klien berusaha ditutup," kata salah seorang kuasa hukum lima tersangka, BMS Situmorang di Jakarta, Rabu (6/5).

Berkaitan dengan hal tersebut, Situmorang meminta kepada Mapolda Metro Jaya agar mengizinkan kuasa hukum lima tersangka bertemu dengan kliennya. Alasannya, agar bisa mengetahui kondisi fisik dan mental kliennya selama masa penahanan.

Hal itu dinilai penting, lanjutnya, karena berdasarkan informasi yang diterima dari salah seorang dari lima tersangka kasus pembunuhan Dirut PT PRB yang berinisial E, mereka sempat mendapatkan penyiksaan fisik dengan disetrum listrik sebelum dibawa ke Mapolda Metro Jaya.

"Dari keterangan itu, kami menduga jika kepolisian sengaja menghalangi kami bertemu dengan klien kami. Mungkin saja jejak penyiksaan itu ditunggu hilang baru kami dipertemukan," katanya.

Mengenai keluarga dari lima tersangka masing-masing berinisial EN, DD, HS, SV dan HK, ia mengatakan, hingga saat ini juga belum diberi akses menjenguk kelima tersangka.

Situmorang juga mempertanyakan sikap kepolisian yang selalu berlindung dibalik alasan, kasus itu difokuskan dulu kepada tersangka Antasari Azhar yang berstatus nonaktif sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga pemeriksaan kelima kliennya belum dilanjutkan.

"Kalau pemeriksaan itu dilanjutkan, tentu pihak kepolisian menghubungi kami terlebih dahulu karena akan mendampingi mereka. Namun hingga kini belum ada pemberitahuan, termasuk apakah berita acara pidana (BAP) kelima tersangka sudah dinyatakan rampung atau belum," ujarnya.

WSN
Sumber : Ant
Sumber : kompas.com

Soetrisno Bachir Dikabarkan Mundur Sebagai Ketum PAN

Soetrisno Bachir

Rabu, 6 Mei 2009 | 19:12 WIB

JAKARTA KOMPAS.com - Dari isu yang beredar di kalangan wartawan politik dan pesan pendek yang diterima Kompas.com, Soetrisno Bachir dikabarkan mengundurkan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional.

"Memang ada wacana pengunduran diri di kalangan ketua DPP dan pengurus partai, beredar dari mulut ke mulut dan hari ini paling kencang," ujar Drajad Wibowo, Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI saat dihubungi Kompas.com per telepon di Jakarta, Rabu (6/5).

Drajad menyatakan belum bisa memberi komentar karena belum mengonfirmasikan isu ke Soetrisno Bachir.

Di tempat lain, Viva Yoga, Wakil Sekjen PAN yang dikenal pro-Soetrisno Bachir menyatakan belum ada kabar soal isu ini. "SB itu orang yang tegar dan banyak berkorban di partai dengan mengesampingkan materi dan keluarga," ujarnya.

Sementara itu sampai berita ini dibuat Soetrisno Bachir belum bisa dihubungi. Telepon yang dihubungi tersambung tetapi tidak diangkat.

HIN
Sumber : kompas.com
Foto: SURYA/SUGIHARTO

Penimpuk Mobil Wapres Luka Serius di Kepala

Zulkarnaen, tersangka kasus penimpukan mobil Wapres Jusuf Kalla ditangkap polisi. Pelaku dirawat di RSCM lantaran luka serius di bagian kepala. 01/05/2009

Indonesia Berutang Lagi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Sidang Tahunan ke-42 Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia (ADB) di Nusa Dua, Bali, Senin (4/5) pagi. Pertemuan tersebut merupakan upaya pemulihan ekonomi global, termasuk Asia serta dalam negeri.

Sidang membahas penambahan modal ADB untuk memperkuat lembaga keuangan regional menghadapi krisis global. Kali ini, Indonesia mendapat pinjaman US$ 2 miliar. Presiden Yudhoyono berjanji, pinjaman dari ADB tak akan membebani masyarakat Indonesia.

Kegiatan yang diselenggarakan hingga 5 Mei besok ini diikuti sekitar 4.000 orang dari 67 negara di dunia. Selain membahas masalah keuangan, momen penting itu juga membawa manfaat bagi dunia pariwisata Bali. Diperkirakan, kunjungan ribuan orang memberi pemasukan devisa sekitar US$ 7,5 juta.(OMI/Tim Liputan 6 SCTV)