Surat Edaran BOS

Selengkapnya : klik di sini

Rekomendasi atas Kegiatan Sosialisai/Bimtek Dana BOS tahun 2009

 Selengkapnya: klik di sini

Inilah, 10 Keluhan para Siswa Terhadap Layanan Pendidikan di Sekolah!

JEMBER, Siswa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jember, Jawa Timur, keluhkan minimnya pelayanan pendidikan di sekolah masing-masing. Kamar mandi siswa yang kotor merupakan pengaduan tertinggi.

Hal tersebut terungkap dalam penandatangan janji dan rekomendasi perbaikan pelayanan bidang pendidikan yang dilakukan oleh Asistensi Teknis Pemerintah Republik Federal Jerman melalui lembaga Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jember, Jumat (4/9).

Perwakilan GTZ, Hamim Wajdi, mengatakan pihaknya sudah melakukan survei pengaduan di 10 lembaga sekolah yang berstandar nasional (SSN) dan berstandar internasional (SBI) di Kabupaten Jember, untuk mengetahui keluhan siswa dan wali murid terhadap pelayanan pendidikan di sekolahnya masing-masing.

"Kami menerima 10 pengaduan tertinggi yang dikeluhkan siswa dan wali murid dalam pelayanan pendidikan," kata Hamim.

Hamim mengungkapkan, sesuai urutannya sepuluh pengaduan tertinggi itu adalah kamar mandi untuk siswa kotor, guru sering menggunakan ponsel saat mengajar, kamar mandi untuk siswa kurang, meja dan kursi siswa rusak, jumlah komputer kurang dan sering rusak, jumlah dan koleksi buku di perpustakaan kurang, metode mengajar membosankan, informasi jenis pembiayaan yang gratis dan tidak jelas, rancangan anggaran belanja sekolah (RAPBS) tidak diumumkan, dan sistem penerimaan siswa baru (PSB) belum baku dan selalu berubah.

"Sebanyak 9.033 responden mengeluhkan kamar mandi siswa yang kotor dan pengaduan itu merupakan pengaduan tertinggi di Jember," katanya.

Menurut Hamim, pihaknya menyebarkan daftar pertanyaan berisi 33 jenis pengaduan kepada 18.600 responden siswa dan wali murid di 10 SSN dan SBI terkait Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) di bidang pendidikan. Sebanyak 15.429 responden di antaranya mengisi dan mengembalikan daftar pertanyaan tersebut.

Untuk itu, bersama Lembaga Administrasi Negara RI akan dilakukan kembali survei peninjauan terhadap 10 lembaga sekolah tersebut setelah enam bulan ke depan. Hal itu untuk memastikan adanya tindak lanjut dari pengaduan tersebut.

"Kami sudah memberikan rekomendasi kepada 10 lembaga sekolah itu sesuai jumlah pengaduan paling tinggi di sekolah-sekolah agar mereka memperbaiki pelayanan pendidikan," katanya.

LTF
 

Sumber : kompas.com

 

Rekapitulasi Data Sekolah Yang Tidak Berkenan Menerima Dana BOS Tahun 2009

No.  Nama Sekolah    Kab/Kota

1.     SD UNIVERSAL,   JAKARTA PUSAT
2.     SD PERGURUAN CIKINI,   JAKARTA PUSAT
3.     SD PSKD MANDIRI,   JAKARTA PUSAT
4.     SD KRISTEN KARUNIA,   JAKARTA PUSAT
5.     SD SAINT JOHN,   JAKARTA PUSAT
6.     SD MAWAR SARON,   JAKARTA UTARA
7.     SD TUNAS BANGSA,   JAKARTA UTARA
8.     SD SANTO YAKOBUS,   JAKARTA UTARA
9.     SD GANDHI ANCOL,   JAKARTA UTARA
10.   SD KRISTEN KALAM KUDUS III,   JAKARTA BARAT
11.   SD CENTRAL,   JAKARTA BARAT
12.   SD SAN MARINO,   JAKARTA BARAT
13.   SD KRISTEN TIARA KASIH,   JAKARTA BARAT
14.   SD HIGH/SCOPE INDONESIA,   JAKARTA SELATAN
15.   SD CIKAL,   JAKARTA SELATAN
16.   SD MARSUDIRINI,   JAKARTA TIMUR
17.   SD ISLAM AT-TAUBAH,   JAKARTA TIMUR

18.   SMP UNIVERSAL,   JAKARTA PUSAT
19.   SMP PSKD MANDIRI,   JAKARTA PUSAT
20.   SMP SAINT JOHN,   JAKARTA PUSAT
21.   SMP MAWAR SARON,   JAKARTA UTARA
22.   SMP SANTO YAKOBUS,   JAKARTA UTARA
23.   SMP GANDHI ANCOL,   JAKARTA UTARA
24.   SMP CENTRAL,   JAKARTA BARAT
25.   SMP HIGH/SCOPE INDONESIA,   JAKARTA SELATAN
26.   SMP DON BOSCO II,   JAKARTA TIMUR

Sumber : .disdikdki.net

Penganggur Bergelar (Opini Satryo Soemantri Brodjonegoro)

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, penganggur yang sarjana telah mencapai lebih dari 600.000. Keadaan ini jauh lebih berbahaya daripada penganggur yang bukan sarjana karena dapat menimbulkan masalah sosial.Berbagai upaya telah ditempuh guna mengatasi hal ini, tetapi tiap tahun angka pengangguran meningkat. Beberapa pihak lalu mencari kambing hitam penyebab pengangguran massal tersebut.
Tanggalkan gelar
Masyarakat kita sudah terbius dengan kehausan akan gelar. Setiap orang ingin mempunyai gelar sebanyak mungkin, ada yang melalui pendidikan, ada yang membeli gelar. Seolah seseorang menjadi tidak berharga jika tidak mempunyai gelar. Hanya masyarakat miskin yang tidak mempunyai gelar karena tidak mampu membayar pendidikan dan tidak mampu membeli gelar.
Perguruan tinggi menangkap gejala ini dengan menyediakan berbagai layanan untuk mendapatkan gelar, baik melalui pendidikan sebenarnya maupun seadanya, bahkan dengan menjual gelar. Perguruan tinggi membutuhkan uang, sedangkan masyarakat yang mampu akan rela membayar untuk mendapatkan gelar. Maka, terjadilah perpaduan yang menyesatkan.
Mudahnya memperoleh gelar membuat masyarakat berduyun- duyun "lulus" dari perguruan tinggi dengan menyandang gelar tanpa dibarengi keahlian atau kompetensi. Ketika mencari peluang kerja, mereka tidak memenuhi syarat sehingga terjadilah penganggur bergelar. Seharusnya mereka segera menanggalkan gelarnya karena tidak bermanfaat sama sekali.
Penjenjangan
Perusahaan swasta dan industri menerapkan pola rekrutmen pegawai berdasarkan kemampuan/kompetensi, tidak semata- mata berdasarkan gelar. Para calon pegawai ketat diseleksi secara ketat melalui uji kemampuan/kompetensi disesuaikan jenis pekerjaan yang akan ditangani.
Adapun untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), seleksi hanya dilakukan terhadap gelar yang dimiliki calon pegawai, tanpa ada uji kemampuan/kompetensi. Karena sebagian besar masyarakat masih amat ingin menjadi PNS, mereka semua memburu gelar dengan berbagai cara, termasuk dengan memalsukan ijazah.
Penjenjangan karier di PNS juga hanya memerhatikan masa kerja dan gelar. Bagi mereka yang sudah bergelar S-2 atau magister akan dapat dipromosi ke golongan lebih tinggi, bahkan bagi mereka yang sudah bergelar S-3 atau doktor dapat dipromosi ke golongan tertinggi. Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Menneg PAN menganggap para penyandang gelar itu mempunyai kemampuan memadai. Padahal, kenyataannya mereka hanya memburu gelar melalui berbagai cara, termasuk cara tidak wajar, yaitu membeli gelar atau mengikuti kelas jauh, kelas eksekutif, kelas Sabtu-Minggu, kelas paralel, kelas ekstensi, dan berbagai macam nama lain.
Lengkap sudah kekalutan yang ada di Indonesia ini tentang gelar. Masyarakat amat terbius dengan gelar, pendidikan hanya sebatas formalitas untuk memberi gelar para "lulusan" dan sistem kepegawaian kita terjebak gelar.
Berikan contoh
Bagaimana mengatasi hal ini? Mudah sekali. Mulai hari ini kita semua menanggalkan semua gelar yang tercantum di kartu nama, papan nama, foto, surat menyurat, undangan, panggilan pada acara resmi, dan lainnya.
Mulai hari ini kita semua hanya menggunakan nama masing- masing yang sudah diberikan oleh orangtua sebagai suatu amanah. Nama sudah amat membanggakan seandainya kita memiliki keahlian, sedangkan gelar sama sekali tidak memberi nilai tambah terhadap keahlian. Jika semua orang tidak menggunakan gelar, termasuk para pemimpin, masyarakat akan menjadi lebih realistis dan tidak lagi terbius oleh gelar.
Mudah-mudahan, setelah itu mereka semua mencari keahlian dan perguruan tinggi akan memberi keahlian kepada lulusan, dan akhirnya penganggur bergelar akan berubah menjadi pekerja ataupun pemberdaya yang andal. -- Satryo Soemantri Brodjonegoro Guru Besar Toyohashi University of Technology; Mantan Dirjen Dikti

Sumber: Kompas.com