Adapun pemerintah daerah menyatakan, dana untuk pendidikan masih minim meski alokasi anggaran APBD sudah lebih dari 20 persen.
Sejumlah orangtua siswa, Senin (27/4), mengeluh dengan pengeluaran sekolah anak. Meski dikampanyekan sekolah gratis, ternyata masih ada berbagai pungutan yang disodorkan kepada orangtua siswa.
Erna Priani, orangtua siswa yang menyekolahkan anaknya di SD Singaraja I, Kabupaten Indramayu, mengatakan, ia terpaksa membeli seragam batik baru, padahal seragam lama masih bisa dipakai. "Seragam batiknya ganti warna. Jadi, siswa mau tidak mau harus beli lagi yang baru," katanya sambil menunjukkan beberapa kuitansi pembayaran.
Sekolahnya juga menarik dana paving block. Meski orangtua keberatan, iuran dipotong dari tabungan sekolah.
T Sulton, orangtua dari siswa yang bersekolah di salah satu SD negeri di Kota Cirebon, mempertanyakan pembelian buku sekolah. Menurut dia, pembelian buku bisa mencapai Rp 300.000 dan buku tersebut mau tidak mau harus dibeli di sekolah karena tidak ada di toko buku.
Peneliti Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah O'ushj Dialambaqa mengungkapkan, sejumlah kebijakan sekolah tidak meringankan orangtua siswa. Ia juga menemukan bahwa biaya pengayaan tingkat SMP di Kabupaten Indramayu mengurangi dana BOS. Padahal, seharusnya pengayaan itu merupakan kewajiban sekolah dan guru sehingga tidak diperlukan biaya tambahan untuk program tersebut.
O'ushj juga menyoroti dana praujian nasional di tingkat SMP sebesar Rp 37.500 per siswa di tingkat kecamatan dan kabupaten. Ia menyebutkan, biaya pra-UN semestinya tidak semahal itu. "Berapa sih harga fotokopi soal dan biaya lain-lainnya. Kalau dikalikan jumlah siswa, angka itu akan sangat besar," katanya.
Belum cukup
Mengenai pungutan yang tidak efektif, Kepala SDN Singaraja I Mufrodi membantah adanya pungutan untuk siswa. "Kalau seragam, boleh kok beli di mana saja. Batik yang kami pakai ada di pasaran," katanya.
Pemerintah Kota Cirebon sendiri mengakui, sekolah yang benar-benar gratis belum bisa direalisasikan. Menurut Wakil Wali Kota Cirebon Sunaryo, dana BOS dan APBD hanya bisa mencukupi biaya sekolah. Namun, perbaikan sekolah, seragam, ataupun buku tambahan belum bisa dipenuhi semua. "Alokasi dana pendidikan di APBD kota sudah lebih dari 20 persen, tetapi itu pun masih belum cukup. Bertahap alokasi itu akan kami tambah dari tahun ke tahun," paparnya. Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Cirebon.
Dudung Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, mengatakan, tujuan BOS adalah mengurangi siswa putus sekolah karena tidak ada biaya. Namun, untuk pengembangan siswa, sekolah tetap butuh biaya, misalnya untuk ekstrakurikuler atau membangun lapangan basket.
"Karena orangtua siswa sudah telanjur menuntut gratis, beberapa program yang positif untuk siswa justru tidak bisa jalan," ujarnya.
Menurut Dudung, sistem subsidi silang seharusnya bisa menjadi solusi agar siswa yang miskin bisa bersekolah dan program pengembangan siswa dapat berjalan. Sayang, program ini tidak bisa dilakukan karena belum tentu disepakati semua orangtua siswa dan tidak ada aturan khususnya. (NIT)
Sejumlah orangtua siswa, Senin (27/4), mengeluh dengan pengeluaran sekolah anak. Meski dikampanyekan sekolah gratis, ternyata masih ada berbagai pungutan yang disodorkan kepada orangtua siswa.
Erna Priani, orangtua siswa yang menyekolahkan anaknya di SD Singaraja I, Kabupaten Indramayu, mengatakan, ia terpaksa membeli seragam batik baru, padahal seragam lama masih bisa dipakai. "Seragam batiknya ganti warna. Jadi, siswa mau tidak mau harus beli lagi yang baru," katanya sambil menunjukkan beberapa kuitansi pembayaran.
Sekolahnya juga menarik dana paving block. Meski orangtua keberatan, iuran dipotong dari tabungan sekolah.
T Sulton, orangtua dari siswa yang bersekolah di salah satu SD negeri di Kota Cirebon, mempertanyakan pembelian buku sekolah. Menurut dia, pembelian buku bisa mencapai Rp 300.000 dan buku tersebut mau tidak mau harus dibeli di sekolah karena tidak ada di toko buku.
Peneliti Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah O'ushj Dialambaqa mengungkapkan, sejumlah kebijakan sekolah tidak meringankan orangtua siswa. Ia juga menemukan bahwa biaya pengayaan tingkat SMP di Kabupaten Indramayu mengurangi dana BOS. Padahal, seharusnya pengayaan itu merupakan kewajiban sekolah dan guru sehingga tidak diperlukan biaya tambahan untuk program tersebut.
O'ushj juga menyoroti dana praujian nasional di tingkat SMP sebesar Rp 37.500 per siswa di tingkat kecamatan dan kabupaten. Ia menyebutkan, biaya pra-UN semestinya tidak semahal itu. "Berapa sih harga fotokopi soal dan biaya lain-lainnya. Kalau dikalikan jumlah siswa, angka itu akan sangat besar," katanya.
Belum cukup
Mengenai pungutan yang tidak efektif, Kepala SDN Singaraja I Mufrodi membantah adanya pungutan untuk siswa. "Kalau seragam, boleh kok beli di mana saja. Batik yang kami pakai ada di pasaran," katanya.
Pemerintah Kota Cirebon sendiri mengakui, sekolah yang benar-benar gratis belum bisa direalisasikan. Menurut Wakil Wali Kota Cirebon Sunaryo, dana BOS dan APBD hanya bisa mencukupi biaya sekolah. Namun, perbaikan sekolah, seragam, ataupun buku tambahan belum bisa dipenuhi semua. "Alokasi dana pendidikan di APBD kota sudah lebih dari 20 persen, tetapi itu pun masih belum cukup. Bertahap alokasi itu akan kami tambah dari tahun ke tahun," paparnya. Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Cirebon.
Dudung Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, mengatakan, tujuan BOS adalah mengurangi siswa putus sekolah karena tidak ada biaya. Namun, untuk pengembangan siswa, sekolah tetap butuh biaya, misalnya untuk ekstrakurikuler atau membangun lapangan basket.
"Karena orangtua siswa sudah telanjur menuntut gratis, beberapa program yang positif untuk siswa justru tidak bisa jalan," ujarnya.
Menurut Dudung, sistem subsidi silang seharusnya bisa menjadi solusi agar siswa yang miskin bisa bersekolah dan program pengembangan siswa dapat berjalan. Sayang, program ini tidak bisa dilakukan karena belum tentu disepakati semua orangtua siswa dan tidak ada aturan khususnya. (NIT)
Sumber : .kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar