"Pendidikan gratis hanya ada di TV dan wali kota, sementara di sekolah belum ada," kata anggota Komisi II DPRD Kota Mataram Yan Yanto ketika melakukan sidak ke Diknas Kota Mataram, di Mataram, Kamis (11/6).
Dalam sidak yang dipimpin Ketua Komisi II H Wildan dan diterima Kepala Dinas Kota Mataram Drs H Lalu Syapii, dia menjelaskan, sejumlah siswa yang dinyatakan miskin dan memegang kartu Jamkesmas tetap saja dipaksa untuk membayar.
Bahkan pada saat akan menghadapi ulangan minggu lalu, sejumlah siswa tidak diizinkan ikut ulangan karena belum melunasi uang sumbangan pembinaan sekolah (SPP), sementara siswa tersebut terdaftar sebagai siswa miskin.
Dikatakannya, orangtua siswa miskin tersebut terpaksa sampai menangis pinjam uang untuk bayar SPP anaknya karena jika tidak membayar tidak boleh ikut ulangan. "Tindakan kepala sekolah sebuah SMA di Mataram tersebut sangat kejam, sementara pemerintah secara terus-menerus menyuarakan pendidikan gratis," katanya.
Ungkapan yang sama disampaikan juga oleh anggota Komisi II lainnya seperti Ernawati dan H M Zaini sehingga membuat Kadis Diknas termenung. "Dana pendidikan sekarang ini cukup besar selain dari dana BOS juga ada dana patungan dari Pemerintah Prinsi NTB yang nilainya sekitar Rp 10 miliar guna membantu siswa miskin, namun herannya kok masih ada sekolah yang tega memaksa siswa miskin untuk membayar SPP," katanya.
Menurut Kepala Diknas, siswa yang ditagih untuk membayar SPP tersebut karena mereka sudah berjanji akan membayar SPP setelah ditagih berkali-kali dan saat akan ulangan ditagih lagi.
ABI
Sumber: .kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar